Friday, October 30, 2020

Alhamduliilah Ada Kampanye Arab untuk Menggantikan Produk Prancis dengan Turki

 


"Tak bisa dipungkiri bahwa kemarahan di negara-negara Arab dan muslim terus berlanjut karena komentar yang menghina tentang Islam."

Begitulah yang terlansir Anadolu Agency, Jumat (30.10.2020). 

Dalam pemberitaannya, media itu menyebutkan kampanye untuk mengganti produk Prancis dengan produk Turki mendapatkan momentum di tengah kemarahan di seluruh dunia Arab dan muslim terhadap Prancis atas pernyataan anti-Islam.

"Membunuh dua burung dengan satu batu" adalah salah satu kampanye yang viral di media sosial di negara-negara Arab.

Kampanye tersebut menyerukan untuk memilih produk Turki sebagai tanda penghormatan terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan sikap koherennya terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang membela kartun menghina Nabi Muhammad.

Aktivis media sosial Arab menerbitkan foto produk Prancis bersama dengan alternatif dari produk Turki.

"Membunuh dua burung dengan satu batu, saya memboikot produk mereka yang menghina Nabi kita dan mendukung produk mereka yang menentang penghinaan semacam itu," tulis seorang pengguna Twitter Ali Qatari yang dikutip Anadolu Agency.

Begitu pun tweet Sam Duba, "Saya mendukung kampanye mengganti produk Prancis dengan Turki dan saya mendukung kampanye populer untuk mendukung Turki."

Masih dari sumber yang sama, kampanye tersebut dipicu oleh tindakan yang dipimpin oleh Saudi dan UEA untuk memulai boikot produk Turki.

Pada 2 Oktober, Macron mengumumkan rencana kontroversial untuk mengatasi apa yang disebutnya "separatisme Islam" di Prancis, mengklaim bahwa agama Islam berada dalam "krisis" di seluruh dunia.

Mengutup media tersebut, setidaknya 73 masjid, sekolah swasta, dan tempat kerja di Prancis, negara yang memiliki minoritas Muslim terbesar di Eropa Barat dengan sekitar 5 juta, telah ditutup sepanjang tahun ini, menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis.

Sumber foto: Anadolu Agency


Turut Prihatin, Gempa Berkekuatan 6,6 Skala Richter Guncang Wilayah Aegean, Turki

 


"Gempa juga terasa di kota metropolitan Turki di Istanbul"

Menurut laporan Anadolu Agency, Jumat (30/10/2020) Gempa berkekuatan 6,6 skala Richter mengguncang wilayah Aegean Turki pada hari Jumat, menurut badan bencana negara itu.

Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat (AFAD) mengatakan gempa terjadi pada pukul 2.51 malam waktu setempat (1151GMT) pada kedalaman 16,54 kilometer (sekitar 10 mil).

Bugra Gokce, sekretaris jenderal Kota Metropolitan Izmir, mengatakan kepada saluran berita NTV bahwa beberapa rumah di kota itu hancur akibat gempa tersebut.

Gubernur Istanbul Ali Yerlikaya mengatakan gempa itu juga dirasakan di Istanbul, tetapi tidak ada "hal negatif" yang dilaporkan.

Masih dari sumber yang sama, Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu mengatakan bahwa enam bangunan di Izmir, sebuah kota di wilayah Aegean Turki, dilaporkan hancur akibat gempa.

Tidak ada penyebab yang dilaporkan, menteri menambahkan.

Provinsi Turki barat lainnya, termasuk Usak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydin dan Mugla mengalami kerusakan kecil pada beberapa bangunan, katanya.

Tim pencarian dan penyelamatan Turki melanjutkan pekerjaan mereka di lapangan, tambah menteri itu.

Mengutip media itu, menurut National Observatory of Athens Geodynamic Institute awalnya menyebutkan magnitudo gempa 6,6 tetapi kemudian direvisi menjadi 6,7. Gempa itu melanda barat laut pulau Yunani Samos di Laut Aegean, kata observatorium itu.


Memperkenalkan Peraturan Umrah yang Luar Biasa



Dilaporkan Saudi Gazette, sebanyak 20.000 jamaah umrah dan 60.000 jamaah akan diizinkan memasuki Masjidil Haram di Makkah setiap hari mulai Minggu, 1 November, yang menandai dimulainya fase ketiga dimulainya kembali layanan Umrah secara bertahap. .

Sebanyak 19.500 umat akan memiliki izin untuk mengunjungi makam Nabi (saw) sejak hari itu dan seterusnya, menurut Dr. Amr Al-Maddah, wakil menteri Haji dan Umrah untuk layanan Haji dan Umrah.

Hal itu disampaikan Al-Maddah dalam interaksi bertajuk “Memperkenalkan Peraturan Umrah yang Luar Biasa,” di kantor pusat Kamar Dagang dan Industri Makkah seperti terlansir media itu.

Dia mengatakan bahwa kementerian telah mengerahkan semua kemampuannya dan menyediakan peluang bagi semua operator dan penyedia layanan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Dia mencatat, dimulainya kembali layanan umrah dimulai dengan tahap pertama pada 4 Oktober dengan mengizinkan umrah haji bagi warga negara dan ekspatriat dari dalam Kerajaan dengan tarif 30 persen. Fase kedua dimulai pada 18 Oktober, mengizinkan shalat di Masjidil Haram dan kunjungan ke Rawdah Sharif di Madinah dengan meningkatnya jumlah jamaah umrah.

Masih dari sumber yang sama, peziarah asing akan diizinkan untuk pertama kalinya mulai hari Minggu. Peziarah dan pengunjung dari dalam Kerajaan dan luar negeri akan diizinkan untuk melakukan Umrah dan sholat di Dua Masjid Suci dengan kapasitas penuh mereka pada fase keempat dan terakhir dari dimulainya kembali secara bertahap layanan yang ditangguhkan setelah wabah virus corona hampir delapan bulan lalu.

Al-Maddah menyampaikan bahwa kedatangan dan pemberangkatan jemaah haji melalui jalur darat, udara dan laut, akomodasi di Makkah dan Madinah, pelaksanaan umroh, kunjungan ke Rawdah Syarif dan makam Nabi, pelaksanaan shalat wajib di Dua Masjid Suci dan Transportasi antara dua kota suci tersebut semuanya akan ditinjau dan dipantau secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua tindakan pencegahan dan protokol pencegahan untuk membendung penyebaran virus corona berjalan dengan baik.

Al-Maddah mengatakan, mekanisme penyelenggaraan umroh jemaah asing memerlukan prosedur khusus, antara lain pengajuan permohonan umroh dengan segala data pribadi dan kesehatan, maksimal 50 orang per grup dari negara yang diizinkan, dan kebutuhan warga asing. Agen umrah. Di bawah mekanisme tersebut juga dipastikan paket umroh terintegrasi berkualitas tinggi dan reservasi penerbangan berdasarkan supply dan demand dari masing-masing negara, selain memperkuat platform pemasaran untuk pembelian jasa. Negara pengirim jemaah haji akan diklasifikasikan berdasarkan review berkala terhadap perkembangan terkini terkait situasi virus corona di negara-negara tersebut.

Ia mengatakan 10.000 jamaah yang memesan umrah setiap hari dan jumlah rombongan 500 rombongan, dengan 20 jamaah di setiap rombongan. Ada lebih dari 1.800 hotel dan lebih dari 250.000 unit rumah di Makkah yang disiapkan untuk para peziarah. Hotel-hotel berbintang tiga hingga lima diinstruksikan untuk menerapkan standar tertinggi tindakan pencegahan dan protokol pencegahan untuk membendung penyebaran virus corona selama masa tinggal para jamaah.

Dr. Al-Maddah menyatakan bahwa protokol yang dikeluarkan oleh kementerian untuk peziarah asing termasuk bahwa usia mereka antara 18 dan 50 tahun dan mereka harus tetap berada di karantina selama tiga hari setelah tiba di Kerajaan.

Mengutip media tersebut, sesuai aturan, jamaah harus memiliki surat keterangan tes kesehatan PCR yang menunjukkan bebas virus corona yang dikeluarkan oleh laboratorium terpercaya di negaranya, tidak lebih dari 72 jam sejak pengambilan sampel hingga saat pemberangkatan ke Kerajaan. Jemaah haji sudah mendapatkan reservasi untuk pelaksanaan umroh serta kunjungan ke Dua Masjid Suci dan sholat di Rawdah Syarif dengan melakukan registrasi melalui aplikasi Eatmarna, serta telah melakukan konfirmasi pemesanan penerbangan pulang sesuai dengan program yang disetujui untuk setiap jamaah. 

Sumber tulisan utama dan foto: Saudi Gazette


Orang Prancis Harus Diajarkan untuk Menghormati Agama Lain



Mantan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan pada Kamis (29/10/2020) bahwa Prancis harus mengajari warganya untuk menghormati perasaan orang lain.

Mahathir juga mengatakan orang Prancis harus diajarkan untuk menghormati agama lain.

Demikian yang terlansir Anadolu Agency, Jumat (30/10/2020) dalam salah satu laporannya. 

Masih dari sumber yang sama, dalam sebuah cuitannya di Twitter, Mahathir menuliskan, "Tapi pada umumnya, Muslim belum menerapkan hukum 'mata ganti mata'. Muslim memiliki hak marah dan membunuh jutaan orang Prancis untuk pembantaian di masa lalu. "

Prancis dituduh melakukan pembunuhan massal selama era kolonialis di negara-negara seperti Aljazair, yang berada di bawah pendudukan Prancis selama lebih dari 130 tahun dan di mana lebih dari 1,5 juta warga Aljazair terbunuh.

Menyinggung pernyataan presiden Prancis, Mahathir mencatat bahwa Macron bukanlah orang yang beradab.

"Dia sangat primitif dalam menyalahkan agama Islam dan Muslim atas pembunuhan terhadap guru sekolah yang menghina itu. Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam."

Dalam hal ini Mahathir menekankan bahwa menghina orang dan agama lain tidak bisa dilihat sebagai kebebasan berekspresi.

"Pembunuhan itu bukanlah tindakan yang saya setujui sebagai seorang Muslim [...] Anda tidak dapat mendekati seorang pria dan mengutuknya hanya karena Anda percaya pada kebebasan berbicara," tambahnya.

Tapi "karena Anda telah menyalahkan semua Muslim dan agama Muslim atas apa yang dilakukan oleh satu orang yang marah, Muslim memiliki hak untuk menghukum Prancis," kata Mahathir, merujuk pada kampanye boikot di banyak negara terhadap produk Prancis, meskipun dia menambahkan bahwa itu tidak dapat mengkompensasi kesalahan Prancis sepanjang sejarah.

Sumber foto: Anadolu Agency


Thursday, October 29, 2020

WSJ: Di Indonesia, Pompeo Mendesak Muslim untuk Menantang Kebijakan Xinjiang China



"Mencari hubungan perdagangan dan investasi yang lebih dekat dengan Beijing, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia telah menahan diri dari kritik"


The Wall Street Journal (WSJ), Kamis (29/10/2020) menuliskan laporan lengkapnya berikut ini. 

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo meminta warga Indonesia untuk mengambil sikap tegas terhadap perlakuan China terhadap etnis minoritas Muslimnya, berupaya untuk menggalang dukungan tentang masalah di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia itu.

Mr Pompeo menyampaikan sambutannya kepada kelompok pemuda Muslim di negara Asia Tenggara pada hari Kamis. Itu adalah salah satu upaya paling langsung pemerintahan Trump untuk membujuk umat Islam untuk menantang Beijing tentang kebijakannya di Xinjiang, provinsi paling barat tempat kelompok hak asasi manusia mengatakan pihak berwenang telah menempatkan satu juta atau lebih sebagian besar Muslim Uighur di kamp-kamp pendidikan ulang.

“Saya tahu Partai Komunis China telah mencoba meyakinkan orang Indonesia untuk berpaling dari siksaan yang diderita sesama Muslim. Saya tahu para pejabat PKC yang sama ini telah membuat cerita fantastis tentang orang-orang Uighur yang bahagia, ingin membuang identitas etnis, agama dan budaya mereka untuk menjadi lebih 'modern' dan menikmati manfaat dari pembangunan yang dipimpin PKT, "kata Pompeo. “Ketika Anda mendengar argumen ini, saya hanya meminta Anda untuk melakukan ini: Selidiki hati Anda. Lihatlah faktanya, dengarkan kisah para penyintas dan keluarga mereka."

Di sebagian besar Asia Tenggara, posisi Washington yang semakin vokal di Xinjiang terlihat skeptis oleh para pejabat yang mengatakan mereka tidak ingin terseret ke dalam persaingan AS-China yang meningkat atau dipaksa untuk memihak. Indonesia, negara berpenduduk lebih daripada 260 juta orang, memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang erat dengan China dan telah menandatangani kesepakatan untuk mengimpor jutaan dosis vaksin virus corona dari perusahaan China.

Itu adalah di antara banyak negara mayoritas Muslim yang para pemimpinnya menghindari memberikan tekanan serius pada Beijing atas Xinjiang.

China pada bagiannya telah berusaha untuk menumpulkan kritik internasional. Mereka meluncurkan kampanye sekitar dua tahun lalu untuk meyakinkan para pemimpin agama dan jurnalis Indonesia bahwa kamp-kamp tersebut, yang mereka sebut sebagai pusat pelatihan kejuruan, adalah upaya yang bermaksud baik untuk memberikan pelatihan kerja dan memerangi ekstremisme.

Pernyataan Pompeo berusaha untuk melemahkan kampanye Beijing.

"Partai Komunis China yang ateis telah mencoba meyakinkan dunia bahwa brutalisasi Muslim Uighur di Xinjiang diperlukan sebagai bagian dari upaya kontraterorisme atau pengentasan kemiskinan," katanya. “Kami tahu bahwa tidak ada pembenaran kontraterorisme untuk memaksa Muslim Uighur makan daging babi selama Ramadan, atau menghancurkan pemakaman Muslim.”

Kementerian luar negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar. China mengatakan pihaknya sepenuhnya melindungi hak asasi manusia dan agama semua etnis minoritas dan menyangkal ada kamp penahanan di Xinjiang.

Ketika ditanya tentang pernyataan Pompeo, juru bicara kementerian luar negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, merujuk pada pernyataan masa lalunya bahwa Indonesia telah mengungkapkan kepada China pentingnya melindungi dan mempromosikan hak-hak minoritas, termasuk komunitas Muslim di Xinjiang.

“Indonesia terus mendorong China untuk transparan dan mengizinkan akses ke Xinjiang, terutama bagi masyarakat Indonesia yang ingin mengamati dan memahami perkembangan terkini di sana,” ujarnya.

Pompeo mengunjungi lima negara Asia dengan pesan yang mengkritik sikap China yang lebih tegas di wilayah tersebut. Dalam pidatonya di Roma bulan lalu, Pompeo mendesak Vatikan untuk menyerukan Beijing atas penganiayaan agama, dengan mengatakan "tidak ada kebebasan beragama yang diserang lebih daripada di China."

Pemerintahan Trump telah mempertajam retorikanya dan menurunkan diplomasinya terhadap China karena kedua negara semakin berselisih tentang masalah-masalah mulai dari penanganan pandemi virus korona hingga Hong Kong dan Laut China Selatan. Trump telah menjadikan sikap keras terhadap China sebagai bagian penting dari pesan kampanyenya, seperti yang dia lakukan pada tahun 2016.

Pompeo, mantan anggota Kongres Partai Republik dari Kansas, telah mengambil pendekatan yang berbeda dari beberapa diplomat top lainnya dengan menekankan agama dalam pembuatan kebijakannya dan berfokus pada seperangkat hak asasi manusia yang terkait dengan agama dan filosofi politik tradisional AS. “Sebagai seorang Kristen evangelis, iman saya menginformasikan bagaimana saya hidup, dan bekerja, dan berpikir,” katanya Kamis.

Kelompok Islam yang disampaikan Pompeo pada hari Kamis, Ansor, adalah sayap pemuda Nahdlatul Ulama, organisasi Muslim terbesar di Indonesia, yang dikenal mendukung toleransi beragama. Tetapi para pemimpin Nahdlatul Ulama telah mengambil posisi samar-samar di Xinjiang.

Dalam sebuah buku yang diterbitkan organisasi tersebut tahun lalu, pemimpinnya, Said Aqil Siroj, memperingatkan terhadap campur tangan pihak luar di Xinjiang, menyebutnya sebagai "masalah rumit yang terkait dengan kedaulatan pemerintah China." Ia berpesan agar para pengikutnya tidak hanya mengandalkan pemberitaan media massa atau televisi internasional untuk memahami situasi.

Mr. Siroj juga menulis bahwa jika masalah di Xinjiang terkait dengan hak-hak komunitas Muslim, maka "tentu saja itu harus menjadi perhatian kita semua."

Aaron Connelly, seorang peneliti yang berbasis di Singapura di Institut Internasional untuk Kajian Strategis, sebuah wadah pemikir, menyebut pidato Pompeo berisiko. "Di satu sisi, Pompeo memiliki kepentingan untuk memperkuat pelanggaran di Xinjiang, tetapi di sisi lain dia tidak ingin membuat kelompok seperti Nahdlatul Ulama offside," katanya.

“Dan ini adalah titik ketidaksepakatan yang jelas antara Pompeo — dan harus dikatakan sebagian besar dunia Barat — dan Nahdlatul Ulama,” katanya, merujuk pada tindakan China di Xinjiang.

China telah melobi tokoh agama Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari Nahdlatul Ulama, sebagian dengan mengajak mereka berkeliling Xinjiang dan fasilitas pendidikan ulangnya, Journal melaporkan tahun lalu. Beberapa dari mereka yang mengikuti tur mengambil sikap ramah Beijing sesudahnya, tetapi perwakilan dari organisasi mereka kemudian menyangkal bahwa jangkauan China telah membujuk mereka.

Dari 39 negara yang menandatangani surat Oktober yang disampaikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengungkapkan keprihatinan atas laporan pelanggaran HAM berat di Xinjiang, hanya dua — Albania dan Bosnia dan Herzegovina — yang beragama Islam berat.


Sumber: WSJ


Begitu Banyak Sastrawan, Siapakah yang Anda Kenal?



Setidaknya Anda mengenal saja sudah cukup. Seminimalnya mengenal sepenggal biodata yang sering terlampir dalam buku karya sastrawan bersangkutan tidaklah salah.

Agaknya dua kalimat di atas seakan memohon kepada masyarakat untuk mengenal atau katakanlah sebatas tahu nama para sastrawan tanah air. Sebenarnya sastrawan tidak meminta masyarakat mengenal seperti itu. Sastrawan bergerak dalam napas sastra untuk memberikan pencerahan lewat karya. Bisa puisi, cerpen, novel, atau lainnya kepada masyarakat luas. 

Dan, membaca karya sastra sejatinya mengenal sastrawan itu sendiri. Sebab, segala karya yang dihadirkan sejatinya mewakili batin sastrawan. Lewat puisi, misalnya, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pola pikir penyair yang menuliskannya. Begitu pula gelombang perasaannya. Harapan-harapannya, dan lain sebagainya.

Meski demikian, tak salah juga jika ada bacaan atau video dokumentasi sastrawan agar masyarakat di luar sastra tahu lebih jelas seputar orang-orang yang bergelut di dunia sastra ini.

Berikut video berisi seputar kehidupan sastrawan Iberamsyah Barbary. 


Semoga video di atas dapat bermanfaat bagi kita semua.



Wednesday, October 28, 2020

Panel Pengadilan yang Menyelidiki Klaim Kebrutalan Polisi dan Penembakan Pengunjuk Rasa Mulai Mendengar Pengaduan



Dilaporkan Reuters, Rabu (28/10/2020) panel pengadilan yang menyelidiki klaim kebrutalan polisi dan penembakan para pengunjuk rasa mulai mendengar pengaduan di Lagos pada Selasa di sebuah negara yang gelisah menyusul pergolakan terbesar di Nigeria dalam 20 tahun.

Investigasi independen adalah tuntutan inti dari pengunjuk rasa yang berhasil menuntut diakhirinya satuan polisi yang sangat ditakuti yang disebut Pasukan Anti-Perampokan Khusus (SARS).

Demonstrasi berubah menjadi kekerasan pada 20 Oktober ketika para saksi mata mengatakan militer melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa damai. Tentara mengatakan itu tidak ada.

Pihak berwenang mengatakan setidaknya 13 negara bagian telah membentuk panel yudisial.

Panel Lagos belum menerima keluhan dari penembakan itu. Ketua Hakim Doris Okuwobi mengatakan akan menyelidiki sepenuhnya, tetapi menolak untuk mengatakan kapan.

Pada hari Selasa, Okoliagu Abudike, seorang ayah dari lima anak, mencari keadilan atas apa yang dia katakan sebagai penahanan 47 hari pada tahun 2012 di tangan petugas SARS yang datang setelah bosnya menuduhnya melakukan pencurian.

Dia mengatakan dia mengeluarkan banyak darah dan kehilangan dua gigi ketika petugas memukul dan menyiksanya, menuntut dia mengaku, dan kemudian membawa mobil, generator dan akta tersebut ke rumahnya.

"Bos saya kemudian memberi tahu saya bahwa saya akan mati di sana," katanya.

Meskipun putusan pengadilan 2016 memberinya 10 juta naira (lebih dari $ 26.000), dia mengatakan SARS tidak membayar apa-apa dan tidak mendisiplinkan petugas.

Setelah sekitar 30 menit memberikan kesaksian dan pertanyaan, panel beranggotakan delapan orang tersebut mengatakan akan memutuskan kasus Abudike dalam waktu 7-10 hari. Kasus-kasus lain hari itu ditunda. Panel tersebut akan duduk selama enam bulan.

Panel tersebut terdiri dari dua perwakilan pemuda yang menjadi bagian dari protes, tetapi keduanya menolak untuk berbicara dengan media setelah dengar pendapat.

Ketegangan tetap tinggi di seluruh Nigeria, dengan penembakan sporadis di beberapa bagian Lagos dan penjarahan di seluruh negeri, terutama gudang yang menyimpan makanan yang dimaksudkan untuk meredakan dampak COVID-19 pada orang miskin.

Sumber: Reuters




Tuesday, October 27, 2020

Puluhan Ribu Pengunjuk Rasa Serukan Boikot Produk Prancis dan Membakar Patung Macron di Bangladesh



Dilaporkan Yahoo News, Selasa (27/10/2020) puluhan ribu pengunjuk rasa berbaris di Ibukota Bangladesh pada Selasa menyerukan boikot produk Prancis dan membakar patung Presiden Emmanuel Macron setelah dia membela kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad.

Para pengunjuk rasa meneriakkan "Boikot produk Prancis" dan menyerukan agar Macron dihukum tersedak di jalanan.

Ratusan polisi mengerahkan barikade kawat berduri di seberang jalan sekitar lima kilometer (tiga mil) dari kedutaan untuk menghentikan mereka maju.

Sebelum bubar, satu kelompok menyiram patung dengan wajah Macron dengan minyak tanah dan membakarnya, meneriakkan slogan anti-Prancis.

Unjuk rasa itu diselenggarakan oleh Islami Andolan Bangladesh, salah satu partai Islam terbesar di negara mayoritas muslim berpenduduk 168 juta orang itu.

Partai itu menyerukan lebih banyak protes nasional pada Kamis dan Jumat mendatang.

"Macron adalah salah satu dari sedikit pemimpin yang menyembah Setan," Ataur Rahman, seorang pemimpin senior Islami Andolon, mengatakan pada rapat umum.

Berdasarkan sumber itu, Rahman meminta pemerintah Bangladesh untuk mengusir duta besar Prancis, sementara pemimpin lainnya mengatakan para aktivis akan "merobohkan setiap batu bata" kedutaan jika utusan itu tidak diperintahkan keluar.

"Prancis adalah musuh Muslim. Mereka yang mewakili mereka juga musuh kami," kata Nesar Uddin, pemimpin lain dari kelompok itu seperti terlansir media tersebut.

Foto: Yahoo News


Mengapa Pemerintah Didesak Walhi NTT Hentikan Proyek Pembangunan Kawasan Pariwisata Taman Nasional Komodo?



Pemerintah sedang melakukan pembangunan kawasan pariwisata Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo yang berkonsep Jurassic park. 

Seperti terlansir Tempo, Selasa (27/10/2020) alih-alih menggeber pembangunan habitat komodo, Walhi mendesak pemerintah berfokus mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan sains dan konservasi di ekosistem komodo.

Apa alasan mereka?

Masih dari sumber yang sama, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mendesak pemerintah menyetop proyek pembangunan kawasan pariwisata Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo yang berkonsep Jurassic park. Proyek ini dikhawatirkan mengancam keutuhan ekosistem satwa endemis di Pulau Flores.

“Walhi mengecam segala bentuk pembangunan yang menghilangkan keaslian habitat komodo,” tutur Wulang saat dihubungi Tempo pada Selasa, 27 Oktober 2020.

 “Karena pembangunan infrastruktur skala besar merusak ekosistem komodo,”  kata Umbu, sekali lagi.

Wulang meminta pemerintah mengembalikan TNK sebagai kawasan konservasi. Ia memandang, saat ini pembangunan TNK terlampau massif dan tidak sesuai dengan spriti pelestarian komodo sebagai hewan purba.

Mengutip media itu, dia menduga pembangunan pariwisata premium di wilayah tersebut akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup satwa. Sebab, TNK yang merupakan kawasan konservasi perlahan mulai disulap menjadi lokus pengembangan wisata premium.

“Langkah pemerintah saat ini telah membuktikan kekhawatiran bahwa pembangunan konservasi Pulau Rinca (salah satu pulau di TNK) akan lebih didominasi kepentingan pariwisata,” katanya.

Di samping itu, Walhi juga mengecam masuknya kendaraan berat di dalam habitat komodo, yakni Pulau Rinca, yang fotonya beredar belakangan. Sebagai kawasan konservasi, kata Wulang, Pulau Rinca semestinya memerlukan pembangunan infrastruktur seperti yang direncanakan pemerintah.

Sumber foto melalu Tempo



Jepang Tetapkan Obligasi Blockbuster Setelah NTT Hidupkan Kembali Dorongan MA



The Japan Times, Selasa (27/10/2020) melaporkan Jepang menuju lebih banyak merger dan akuisisi (ma/M&A) setelah kesepakatan baru-baru ini dari salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di negara tersebut, dan itu meningkatkan harapan untuk penjualan obligasi tengara yang menguntungkan untuk membiayai pesta-pesta itu.

Nippon Telegraph & Telephone (NTT) Corp. sedang merencanakan penawaran uang kertas untuk membantu mendanai pembelian unit ponselnya yang bernilai 4,3 triliun yen. Penjualan obligasi besar oleh perusahaan telekomunikasi akan mengikuti kesepakatan besar sejak tahun lalu untuk membayar akuisisi Takeda Pharmaceutical Co. atas Shire PLC, dan pembelian bisnis Australia Anheuser-Busch InBev NV oleh Asahi Group Holdings Ltd.

Bagi investor, penjualan obligasi raksasa menarik karena emiten biasanya perlu membayar premi untuk mengkompensasi risiko tambahan pembayaran kembali dalam jumlah besar. Meskipun COVID-19 telah menyebabkan M&A global jatuh tahun ini, banyak perusahaan Jepang terus mengincar target di luar negeri karena populasi yang menyusut membatasi prospek bisnis di dalam negeri: Dalam survei terhadap eksekutif Jepang, 57% mengatakan mereka akan secara aktif mengejar M&A di masa mendatang. 12 hingga 24 bulan, menurut perusahaan konsultan EY.

“Secara umum, emiten cenderung menawarkan kupon tambahan -- volume premium -- saat mereka menjual obligasi lebih besar dari biasanya,” kata Haruhiro Ikezaki, direktur pelaksana dan kepala divisi pasar modal utang di Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. An seperti terlansir media itu.

Kenaikan permintaan obligasi korporasi setelah Bank of Japan memperluas pembelian utang tersebut awal tahun ini juga dapat mendorong perusahaan untuk menjual lebih banyak surat utang untuk membayar M&A, katanya.

Disebutkan pula bahwa premi pada obligasi terkait M&A yang besar sebagian dapat menjelaskan, misalnya, harga obligasi subordinasi Takeda senilai 500 miliar yen yang dijual tahun lalu. Uang kertas 2079 yang dapat ditarik dalam lima tahun, dengan peringkat A- oleh Japan Credit Rating Agency Ltd., memiliki penyebaran 175 basis poin pada saat penerbitan. Sebagai perbandingan, utang junior Sumitomo Chemical Co. yang jatuh tempo serupa ¥ 100 miliar juga dijual pada 2019 dengan nilai JCR yang sama memiliki premi 85 basis poin.

Emiten Jepang yang mengumpulkan dana M&A yang besar cenderung menjual obligasi mata uang asing juga karena kekhawatiran bahwa pasar yen tidak akan mampu menyerap penawaran besar. Takeda telah menjual uang kertas dolar dan euro dalam beberapa tahun terakhir, dan Asahi bulan ini menerbitkan utang euro untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun.

Mengutip sumber itu, NTT juga dapat memilih opsi itu, menurut Seiji Matsuzoe, seorang mitra di kantor Baker McKenzie di Tokyo yang berfokus pada transaksi pembiayaan di pasar modal domestik dan luar negeri. “Ada kemungkinan bahwa perusahaan dapat menggabungkan obligasi mata uang asing dalam pendanaannya untuk menghindari pembayaran biaya tambahan di pasar domestik.”

Sumber foto: Bloomberg melalui The Japan Times


Monday, October 26, 2020

Kelompok Antikebencian terhadap Muslim di India Menjadi Korban Kebencian Itu Sendiri



Ini benar-benar terjadi di India. Dalam laporannya, Arab News, (26/10/2020) menyebutkan sebuah kelompok terkemuka yang didirikan tiga tahun lalu untuk memerangi insiden kebencian dan prasangka terhadap komunitas minoritas Muslim di India  "terengah-engah" setelah pejabat menahan beberapa anggota pendiri kelompok mereka di bawah undang-undang teror yang kejam di negara itu.

Pihak berwenang menuduh kelompok United Against Hate (UAH) menghasut kerusuhan agama di New Delhi pada Februari tahun ini.

"Kelompok yang memerangi kebencian agama dan komunal di masyarakat telah menjadi korban kebencian itu sendiri," Nadeem Khan, 35, salah satu anggota pendiri UAH, mengatakan kepada Arab News.

"Dengan penahanan beberapa anggota pendiri kami dan interogasi sejumlah besar pemuda, ada rasa takut yang kuat di antara orang-orang yang menjadi bagian dari kelompok semacam itu,” katanya.

Didirikan pada tahun 2017, ketika insiden dugaan kejahatan rasial terhadap Muslim, dengan dalih menjual atau mengonsumsi daging, sedang meningkat, UAH adalah salah satu dari sedikit kelompok nonpolitik yang memainkan peran penting dalam menentang Amandemen Kewarganegaraan yang kontroversial Act (CAA) yang menjadi undang-undang pada Desember tahun lalu.

Dikatakan bahwa CAA menjamin kewarganegaraan bagi komunitas minoritas Hindu, Sikh, Jain, Parsi, dan Buddha dari negara tetangga Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan, tetapi mengecualikan muslim.

Banyak orang India, dan tidak hanya muslim, merasa bahwa CAA diskriminatif karena nonmuslim mana pun yang tidak disebutkan dalam NRC dapat mencari jalan lain di bawah undang-undang kewarganegaraan.

Akibatnya, muslim di India akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

“Orang-orang, sebagian besar muslim, di seluruh India turun ke jalan menentang CAA, dan UAH hanyalah sebuah agen untuk menciptakan kesadaran. Tapi pemerintah India tidak suka mobilisasi politik massa Muslim, ”kata Khan.

Protes terhadap CAA, yang dimulai pada akhir Desember, melonjak selama berbulan-bulan, mengakibatkan para pemimpin Partai Bhartiya Janata (BJP) yang berkuasa meluncurkan kampanye tandingan. 

Ketegangan komunal yang meningkat menyebabkan kekerasan agama di ibu kota India menjelang akhir Februari, di mana lebih dari 50 orang, kebanyakan Muslim, tewas.

“Itu adalah protes damai dan demokratis terhadap kebijakan diskriminatif pemerintah. Ini adalah hak kami untuk protes. Tapi pemerintah sekarang menyebut hasutan protes kami dan menangkap beberapa anggota pendiri kami, ”kata Khan, yang telah diinterogasi oleh polisi Delhi sehubungan dengan kerusuhan Februari setelah disebutkan dalam lembar dakwaan.

Masih dari sumber yang sama, lebih daripada 600 orang telah ditahan dalam kasus kerusuhan Delhi, kebanyakan dari mereka adalah Muslim

Beberapa kelompok hak asasi, termasuk Amnesty International, telah menyuarakan keprihatinan atas penahanan berskala besar terhadap aktivis dan mahasiswa karena memprotes CAA dan menyalahkan pemerintah BJP karena "menghancurkan perbedaan pendapat demokratis."

Pada hari Senin, presiden partai Kongres oposisi utama India, Sonia Gandhi, menyerang pemerintah karena menahan suara-suara protes yang dicapnya sebagai "terorisme" dan "aktivitas anti-nasional."

“Hak fundamental atas kebebasan berekspresi telah ditangguhkan secara sistematis melalui penindasan dan intimidasi. Perbedaan pendapat sengaja dibungkam sebagai terorisme atau dicap sebagai aktivitas anti-nasional, ”kata Gandhi dalam artikel opini yang diterbitkan di harian Inggris terkemuka, Hindustan Times yang dikutip media itu.

Foto melalui Arab News








Jepang akan Mencapai Nol Emisi Karbon



Dilaporkan The Sydney Morning Herald, Selasa (27/10/2020) Jepang akan mencapai nol emisi karbon pada tahun 2050, Perdana Menteri Yoshihide Suga telah menyatakan, menguraikan agenda ambisius saat negara tersebut berjuang untuk menyeimbangkan kekhawatiran ekonomi dan pandemi.

Pidato kebijakan di awal sesi parlemen pada hari Senin, waktu setempat, adalah yang pertama bagi Suga sejak dia menjabat pada 16 September setelah bosnya Shinzo Abe mengundurkan diri karena alasan kesehatan. 

Ini mencerminkan pendekatan pragmatis Suga untuk menyelesaikan sesuatu, meskipun tidak jelas apakah dia akan memiliki bobot politik yang diperlukan untuk mengatasi kepentingan pribadi dalam menyapih negara yang kekurangan sumber daya itu dari ketergantungannya pada impor minyak dan gas.

Masih dari sumber yang sama, dia mengatakan bahwa dia bermaksud untuk menjadikan ekonomi yang berkelanjutan sebagai pilar dari strategi pertumbuhannya dan "berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai masyarakat hijau". Itu termasuk mencapai masyarakat bebas karbon pada tahun 2050.

Sekitar 40 persen emisi karbon Jepang berasal dari perusahaan listrik, dan mereka harus menggunakan lebih banyak sumber energi terbarukan sambil meningkatkan pengembangan teknologi menggunakan hidrogen, amonia, dan sumber daya bebas karbon lainnya, kata para ahli.

Suga mengatakan dia akan mempercepat penelitian dan pengembangan teknologi utama seperti baterai surya generasi berikutnya dan daur ulang karbon. Dia juga berjanji untuk mengurangi ketergantungan Jepang pada energi berbahan bakar batu bara dengan mempromosikan konservasi dan memaksimalkan energi terbarukan, sambil mempromosikan energi nuklir.

Mengutip media itu, Suga menggambarkan kebutuhan untuk beralih dari bahan bakar fosil untuk melawan perubahan iklim sebagai peluang, bukan beban.


Sumber foto melalui The Sydney Morning Herald


Pemimpin Oposisi Prancis: Presiden Prancis Emmanuel Macron Benar-Benar Kehilangan Kendali Terkait Islamofobia



Demikian itulah kata seorang pemimpin oposisi dan mantan calon presiden Prancis pada Senin seperti terlansir Anadolu Agency, Selasa (27/10/2020).

Jean-Luc Melenchon, pemimpin gerakan “La France insoumise” dan anggota parlemen dari wilayah Mediterania dengan populasi Muslim yang besar, mengatakan dirinya sempat mendukung Macron beberapa kali tetapi itu sudah berakhir, dan dia tidak akan mendukung Macron dalam perselisihannya dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

“Yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah diam,” kata dia kepada Radio Inter Prancis dikutip media itu.

Dia mengungkapkan bahwa Macron "sebaiknya memikirkan tentang apa strateginya nantinya: Prancis sedang direndahkan, dihina, dan diejek, apa yang ingin dia lakukan, selain mencuit di Twitter?"

Awal bulan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan Islam sebagai agama "dalam krisis" dan mengumumkan rencana membuat undang-undang yang lebih keras untuk menangani apa yang disebutnya "separatisme Islam" di Prancis.

Masih dari sumber yang sama, beberapa negara Arab, serta Turki, Iran, dan Pakistan mengutuk sikap Macron terhadap Muslim dan Islam, dengan Erdogan mengatakan pada Minggu bahwa pemimpin Prancis membutuhkan "perawatan mental."


Unjuk Rasa Thailand Memasuki Babak Baru



Pengunjuk rasa di Thailand berencana untuk mengajukan petisi ke Kedutaan Jerman meminta Berlin untuk menyelidiki apakah Raja Maha Vajiralongkorn telah melanggar kedaulatan Jerman saat berada di negara tersebut.

Seperti terlansir Anadolu Agency, Selasa (27/10/2020) para pengunjuk rasa berencana berkumpul di pusat Kota Bangkok dan berbaris bersama ke Kedutaan Jerman.

Di sisi lain, tekanan pada Pemerintah Thailand meningkat lebih lanjut Senin karena anggota parlemen mendesak perdana menteri negara itu untuk mundur. 

Pemimpin oposisi Sompong Amornwiwat membuka sesi khusus parlemen mendesak Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha untuk mundur dari posisinya.

"Prayut harus mundur untuk menunjukkan tanggung jawab mengeluarkan dekrit darurat khusus untuk mengakhiri unjuk rasa mereka di luar Gedung Pemerintah dan kesalahan penanganan protes terhadap para demonstran," kata pemimpin Partai Pheu Thai itu kepada anggota parlemen yang dikutip sumber tersebut.

Dia juga menyerukan pembebasan pengunjuk rasa yang ditahan sebagai isyarat niat baik.

"Perdana menteri harus berpikiran terbuka terhadap tuntutan pengunjuk rasa. Dia harus mengundurkan diri," tambahnya.

Mengutip media itu, di lain pihak, Paiboon Nititawan, seorang legislator dari Partai Palang Pracharath yang berkuasa, membela perdana menteri tersebut, dengan mengatakan bahwa negara tersebut membutuhkan kepemimpinannya untuk melewati krisis ekonomi dan untuk melindungi monarki.


Ketika Pemerintah Prancis Menetapkan Muslim sebagai Musuh, Kelompok HAM Muslim Tidak Lagi Merasa Aman di Negara Itu



Dilaporkan Anadolu Agency, sebuah kelompok hak asasi manusia Muslim Prancis pada hari Senin (26/10/2020) mengumumkan rencana untuk memperluas kegiatannya di luar negeri di tengah kekhawatiran akan keamanannya dan pernyataan kontroversial baru-baru ini oleh para pejabat tentang Islam. 

"Sebagai sebuah organisasi, kami tidak lagi merasa kami dapat melakukan pekerjaan kami di lingkungan yang aman, karena nyawa kami terancam dan pemerintah menetapkan kami sebagai musuh," kata Collective Against Islamophobia in France (CCIF) dalam sebuah pernyataan.

Kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka telah menjadi sasaran pesan kebencian, ancaman kematian dan penghinaan selama seminggu terakhir setelah pemerintah Prancis mengumumkan ingin membubarkan organisasi tersebut.

"Karena alasan ini, apa pun hasil dari upaya pemerintah untuk membubarkan CCIF, kami telah memutuskan untuk memperluas kegiatan kami secara internasional, untuk memastikan kelangsungan operasi kami dan melindungi tim kami."

Otoritas Prancis baru-baru ini meluncurkan gelombang besar investigasi terhadap organisasi muslim di negara itu menyusul pembunuhan seorang guru di Paris.

Para pemimpin Muslim di seluruh Prancis mengutuk pembunuhan itu, menekankan bahwa ekstremis menyalahgunakan agama untuk tujuan mereka sendiri dan tindakan mereka tidak dapat dibenarkan melalui Islam.

Para pemimpin komunitas juga menyatakan keprihatinan mereka bahwa serangan baru-baru ini akan kembali menstigmatisasi muslim Prancis dan mengobarkan sentimen Islamofobia.

Masih dari sumber yang sama, Pemerintah Prancis telah mengumumkan minggu lalu bahwa mereka menyelidiki 51 asosiasi muslim Prancis, termasuk Collective Against Islamophobia di Prancis.

Menteri Dalam Negeri Darmanin mengklaim bahwa elemen-elemen organisasi tersebut telah menyebabkan para pejabat menganggapnya "musuh republik."

Mengutip media itu,  awal bulan ini, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menggambarkan Islam sebagai agama "dalam krisis" dan mengumumkan rencana untuk undang-undang yang lebih keras untuk menangani apa yang disebutnya "separatisme Islam" di Prancis.

Sumber: Anadolu Agency.


Demonstrasi seperti Apakah yang akan Dilakukan KSPI jika Jokowi Menandatangani UU Ciptaker?



Dikabarkan Jokowi sebagai Presiden Indonesia kemungkinan besar akan menandatangani UU Ciptaker pada Rabu (28/10/2020) mendatang. 

Menanggapi kabar tersebut, seperti terlansir RMOL, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali melakukan aksi demonstrasi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara pada Senin (2/11). Lantas apakah hanya satu demonstrasi itu saja?

Sebelum menjawabnya, ada baiknya kita ketahui dulu bagaimana aksi pada 2 November mendatang tersebut. 

Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan, "Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 provinsi dan 200 kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh." 

Masih dari sumber yang sama, KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.

Said menambahkan bahwa pada saat penyerahan berkas judicial itulah buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut. 

Nah, adapun demonstrasi selanjutnya, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9 hingga 10 November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.   

Mengutip media itu, selain meminta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja, dalam aksi pada tanggal 9 hingga 10 November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 persen di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah minimum 2021. 


Sunday, October 25, 2020

Ketika Ada Iklan Tayang di Laman, Idealnya Klik agar Kita Dapat Terus Membaca pada Masa Depan



Kadang banyak orang menggerutu dengan adanya iklan di televisi, surat kabar, majalah, bahkan laman atau website. Hal itu masih dapat dimaklumi selama belum memahami bagaimana sebuah tayangan dapat hadir di depan Anda. 

Kita ambil contoh siaran berita di televisi swasta.  Banyak iklan di sela-sela berita. Beragam tawaran barang dan jasa silih berganti menghias layar kaca. Dan tahukah Anda dengan adanya iklan itulah siaran berita atau tayangan lain yang Anda minati dapat hadir dengan baik.

Tanpa iklan, siapa yang membayar media-media itu? Apakah Anda berkenan membayar para karyawan di sana? Maka, sikap paling ideal adalah menerima dengan senang hati iklan-iklan yang ada sebagai tanda terima kasih kepada pihak media bersangkutan.

Itu televisi. Lalu bagaimana dengan laman? Banyak laman yang juga menayangkan sejumlah iklan di sela-sela tulisan yang kita baca. Ini pun perlu disikapi dengan terima kasih berupa mengklik atau setidaknya menerima bersama hati yang gembira.

Pertanyaannya mengapa demikian? 

Sebab, sengan bersikap begitu, pihak laman akan terus bersemangat menghadirkan tulisan-tulisan bermutu untuk kita baca. Dengan kata lain agar kita dapat terus membaca pada masa depan.


Saturday, October 24, 2020

Mempertahankan Bahasa dengan Lomba? Bagaimana Penjelasannya?

 


Percayakah Anda bahwa bahasa dapat punah? Jika ya, sudah berapa bahasa yang sudah mengalami kepunahan? 

Dua pertanyaan yang berhubungan itu memang telah terjadi. Pertanyaan berikutnya, adakah bahasa yang masih ada, tapi hampir punah? 

Pertanyaan terakhir tadi, merujuk pada waktu kini. Ya, era kekinian. Maka, jawabannya juga ada. Bahasa-bahasa itu dikatakan hampir bahkan nyaris punah karena penggunanya sangat sedikit. Istilahnya nisa dihitung dengan jari. Dan, apabila para penggunanya tersebut sudah tidak ada, maka punahlah bahasa itu.

Lantas, apa yang dapat manusia lakukan untuk menyelamatkan bahasa-bahasa yang hampir dan nyaris punah?

Sebelum menjawabnya, perlu diketahui bahwa selama para penggunanya masih ada, maka bahasa yang bersangkutan pun aman dari kepunahan. Akan tetapi, sebaliknya. 

Itulah sebabnya, fokus utama yang sangat perlu diperhatikan adalah mempertahankan penggunaan bahasa semacam itu tetap berlangsung dalam denyut kehidupan masyarakat. 

Salah satunya bisa dengan mengadakan lomba-lomba yang mengharuskan peserta menggunakan bahasa-bahasa tersebut.

Apakah berarti para pesertanya hanya orang yang bisa berbahasa itu saja? 

Belum tentu. Bisa saja orang di luar daerah pun ikut. Sebutlah lomba berpidato bahasa Dayak Bakumpai. Orang-orang Jawa bisa berpidato dengan menggunakan bahasa ini. Mungkin dihapal atau sekadar dibaca.  

Kemudian, apa efek positifnya?

Kadangkala penyebab tidak digunakannya lagi bahasa yang hampir punah karena generasi penerusnya malu menggunakannya. Berdasarkan data di lapangan, rasa malu ini karena para generasi penerusnya merasa bahwa bahasa mereka kasar atau kurang indah dibandingkan bahasa lain. 

Akibatnya, mereka lebih senang menggunakan bahasa lain yang juga hidup di masyarakat setempat. Nah, dengan adanya lomba bergengsi seperti tersebut di atas, diharapkan ada rasa bangga karena bahasa mereka menjadi bahasa yang digunakan dalam lomba itu.

Memang cara ini belum sepenuhnya berhasil, akan tetapi untuk kasus-kasus bahasa yang dianggap aman, dengan lomba-lomba semacam itu dapat memperkuat eksistensinya di masyarakat. 

Dengan demikian, tak ada salahnya mengadakan lomba untuk menyelamatkan bahasa-bahasa yang hampir atau nyaris punah. 


Thursday, October 22, 2020

Berikut Video Mengenal Sastrawan Tajuddin Noor Ganie



Membuat video yang sifatnya dokumentasi memang terkesan kaku, tetapi sangat bermanfaat untuk menanbah wawasan kita. Dokumentasi sastrawan, misalnya. Dengan adanya video seperti itu, kita dapat mengetahui lebih jauh, luas, dan dalam tentang para sastrawan, termasuk dari Indonesia.

Di bawah ini ada video tentang sosok sastrawan Tajuddin Noor Ganie.



Semoga dengan menonton video di atas, dapat dipetik manfaat yang sebanyaknya. 



Menteri Keuangan Kehilangan Rumah



Ini adalah sebuah berita mengejutkan bagi sebagian orang. Betapa tidak? Seorang menteri keuangan kehilangan rumah.

Dilaporkan Reuters, (22/10/2020) Menteri Keuangan Korea Selatan, perancang aturan yang bertujuan melindungi penyewa dan memperlambat peningkatan simpanan, terpaksa mencari rumah baru karena tuan tanah bereaksi terhadap aturan tersebut dengan segera mengganti penyewa sehingga mereka dapat menambah simpanan.

Hong Nam-ki juga dihadapkan pada perluasan pencarian karena rata-rata simpanan tempat tinggalnya 20 menit dari parlemen telah melonjak sepertiga sejak peraturan perumahannya berlaku pada bulan Juli, dengan ironi kesulitannya yang membuat internet menyala.

"Lebih buruk datang ke yang terburuk, dia bisa berkemah di Gedung Biru Kepresidenan, kan ?," tanya seorang netizen di forum real estat.

Harga apartemen Seoul telah meningkat lebih dari 50% sejak Presiden Moon Jae-in yang berhaluan kiri mewarisi aturan hipotek yang dilonggarkan dari pemerintahan sebelumnya tiga tahun lalu.

Untuk memperlambat permintaan beli-untuk-sewa, Undang-Undang Perlindungan Sewa Perumahan, yang dipimpin oleh Hong, membatasi peningkatan simpanan "jeonse" sebesar 5% dan memungkinkan penyewa memperpanjang kontrak dua tahun standar untuk dua tahun lagi, kecuali jika tuan tanah sendiri pindah ke properti .

Masih dari sumber yang sama, jeonse adalah deposit yang dapat dikembalikan sekaligus yang dibayarkan, bukan sewa bulanan. Tuan tanah menginvestasikan deposit dan pengembalian uang saku.

Undang-undang tersebut menyebabkan kekurangan perumahan jeonse yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh negeri karena tuan tanah berusaha untuk mengosongkan properti sebelum implementasi Juli sehingga mereka dapat menambah simpanan untuk penyewa baru, berharap tidak dapat mengumpulkannya lagi selama empat tahun.

Dalam kasus Hong, masa sewanya berakhir pada Januari di mana pemiliknya akan pindah ke properti itu, kata seorang makelar yang mengutip database industri kepada Reuters, menggemakan laporan media lokal.

"Teman-teman tuan tanah, jangan menyewakan ke Hong, biarkan dia menderita!" tulis netizen lain di forum real estate populer. "Mari buat dia merasakan apa yang telah dilakukan pemerintah!" seperti terlansir media itu.



Tuesday, October 20, 2020

KAMI Berikan Catatan Setahun Jokowi-Maruf Pascapenangkapan Aktivis Koalisi Itu! Apa Saja?



Masih hangat di telinga kita tentang penangkapan para aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh pihak kepolisian.

Nah, rupanya KAMI memberikan catatan evaluatif terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Apa Catatan KAMI itu?

Dilaporkan RMOL, Presidium KAMI, Purn. Jendral TNI Gatot Nurmantyo, memaparkan hasil kajian KAMI terkait tingkat kemiskinan masyarakat yang berbanding terbalik dengan utang pemerintah yang meningakat tajam. 

Gatot mencatat utang Indonesia hingga periode kedua Jokowi tahun ini mengalami peningkatan dua kali lipat, jika dibandingkan utang pemerintah sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Mengutip media tersebut, KAMI memprediksi utang terhadap PDB pada tahun 2021 akan meningkat tajam, kurang lebih 42,1 persen. Bahkan, Gatot menyebut rasio utang terhadap pendapatan negara pada tahun depan akan lebih memprihatinkan. 


Demonstrasi Hasilnya Nihil, untuk Apa Dilakukan?



Kata demonstrasi dapat bermakna peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sebutlah contohnya demonstrasi memasak martabak telur di hadapan ibu-ibu kompleks.

Belakangan ini, kata itu begitu akrab di telinga dan mata dunia. Tentu saja demonstrasi yang sedang tenar tersebut berbeda maknanya dengan permaknaan di atas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V, ada makna lainnya dari kata "demonstrasi", yakni pernyataan protes yang dikemukakan secara massal atau bisa juga disebut unjuk rasa (unras). 

Bagian yang terakhir di atas sangat wajar terjadi di negara-negara demokrasi semisal Indonesia. Bahkan, kekebasan berpendapat dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya Pasal 28E ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 

Demonstrasi sebenarnya wujud nyata mengeluarkan pendapat yang berbeda atau berseberangan dengan kebijakan tertentu dari pemerintah, perusahaan, atau organisasi lainnya secara massal. Tujuannya agar tercapai kehidupan bernegara yang sejalan antara rakyat dan pemerintah secara berkesinambungan.

Kalau dianalogikan, ada sebuah bus yang dikemudikan secara ugal-ugalan. Lalu para penumpang protes terhadap sang sopir dengan mengatakan, "Tolong jangan ugal-ugalan, Pak!" Karena mendapatkan protes tersebut, maka bus pun dikemudian dengan tertib. 

Pertanyaannya, apakah hal itu salah?

Jawabnya tidak. Ringkasnya, demonstrasi massa merupakan reaksi dari masyarakat yang menilai bahwa ada yang salah sehingga harus diluruskan. Lantas, apakah selalu berhasil?

Menjawab pertanyaan ini sama halnya dengan fenomena para pelajar yang membaca banyak buku untuk menghadapi ujian di sekolah. Apakah semua siswa berhasil lulus ujian?

Agaknya, dalam hal ini lebih tepat mengatakan bahwa demonstrasi adalah bagian dari proses menuju kemajuan sebuah negara. Idealnya sebuah proses, maka dilakukan dengan sebaik mungkin. Dan, pemerintah yang berkuasa harus menyikapinya secara arif dan bijaksana, bukan dengan kekerasan. Pemerintah perlu mendengarkan, mempertimbangkan, dan memutuskan yang terbaik guna kepentingan bersama.

Begitu pula dengan demonstrasi yang telah dilakukan berkali-kali terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat idealnya harus benar-benar menimbang-nimbang baik buruknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kita semua berharap yang terbaik bagi negeri ini. 


Monday, October 19, 2020

Ada Hal-Hal Aneh yang Tidak Selaras dengan Napas Sastra Belakangan Ini, Benarkah?



Beberapa teman membahas tentang sastra yang berfokus pada realitas kekinian. Sebagian lainnya masih melanjutkan estafet ritual kesastraan yang jauh dari situasi dan kondisi nyata. Sedang sebagiannya lagi ada yang sekadar menunaikan tugas kantor yang bergerak di bidang ini, lalu menarik selimut tebal untuk beristirahat di atas kasur empuk dan nyaman. 

Entah mana yang benar, semuanya menjadi pertanggungjawaban masing-masing. Dan, berangkat dari tanggung jawab itulah, ada temuan-temuan aneh seputar sastra. 

Apa sajakah itu?

Memandang sastra kekinian, agaknya terlalu susah melepaskan diri dari dunia digital. Begitu banyak platform bertebaran di sekitar kita. Lihatlah begitu ramai sebagian penyair merekam pembacaan puisi mereka dan mengunggahnya di kanal-kanal (channel) YouTube, misalnya. 

Meski demikian, pembacaan puisi di atas panggung masih tetap dilakukan hingga zaman sekarang. Pertanyaannya, apakah aktivitas semacam itu harus menggunakan buku? 

Pembacaan puisi bisa dilakukan dengan secarik kertas atau yang lebih modern dengan layar gawai bertuliskan puisi. Artinya, bersastra tidak harus menerbitkan atau menuliskan antologi puisi dalam wujud buku cetak ber-ISBN terlebih dahulu. 

Nah, di sinilah keanehan itu mulai dirasakan di kalangan sastrawan. Lebih kurang tiga tahun lalu, ada panitia pertemuan sastrawan nasional (pertemuan kedua) yang mensyaratkan calon pesertanya wajib "telah" menerbitkan minimal sebuah buku karya sendiri dalam bentuk buku ber-ISBN. Tentunya hal tersebut tidak selaras dengan gerak napas sastra yang beraneka ragam. Lebih aneh lagi, buku yang diterbitkan tidak boleh melampaui lima tahun terakhir. 

Sekadar informasi, menerbitkan buku sastra bukanlah perkara gampang. Penerbit mayor lebih mengutamakan karya-karya sastrawan terkenal di masyarakat secara luas agar penjualan bukunya dapat lebih tinggi. Sebutlah penyair Sapardi Djoko Damono dengan puisinya "Hujan Bulan Juni". Dengan kata lain, karya sastra yang berbobot sekalipun belum tentu diterbitkan jika sastrawan bersangkutan kurang dikenal publik. Lalu, alternatif lainnya dengan menerbitkan secara indie. 

Bagian terakhir di atas juga tidak semudah yang dibayangkan. Sastrawan yang ingin menerbitkan bukunya secara indie harus mengeluarkan uang pribadinya. Terkadang, sastrawan lebih memperioritaskan kebutuhan keluarga terlebih dahulu daripada kepentingan pribadinya, termasuk dalam penerbitan bukunya sendiri. 

Selain syarat yang demikian aneh itu, pihak panitia pertemuan sastrawan nasional tersebut sempat diprotes para peserta karena enggan menanggung uang transportasi peserta. Padahal dalam ketentuan awal dituliskan bahwa sastrawan yang lolos seleksi akan ditanggung biaya transportasi dari dan ke daerah (provinsi) asal. Setelah mendapatkan protes dan ada artikel tentang hal negatif itu dimuat di media massa cetak, barulah panitia yang bernaung di bawah lembaga kebahasaan ini pun menepati janji mereka.

Selanjutnya, ada lagi ajang penulisan buku sastra  dengan syarat pernah menulis di surat kabar atau media massa lainnya. Pertanyaannya, apakah penulis buku wajib terlebih dahulu menjadi penulis di media massa? Jawabannya tentu "tidak". Lantas, mengapa syarat seperti itu harus ada? Inilah keanehan yang kedua.

Ada lagi, lomba penulisan buku sastra (bacaan) anak yang panitianya tidak langsung menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Para pemenang diharuskan merevisi naskah buku masing-masing terlebih dahulu di Jakarta. Itu pun berlangsung dua kali perbaikan dengan rentang waktu cukup berjauhan. Parahnya, para pemenang harus merevisinya di Adobe Indesign, bukan di microsoft word. Bayangkan, penulis yang sebagian besar lebih akrab dengan microsoft word, dipaksa akrab dengan Adobe Indesign. Panitia lomba ini juga bernaung di bawah lembaga kebahasaan yang sama dengan di atas. 

Di samping perkara buku, keanehan juga terjadi pada dewan juri. Sudah menjadi rahasia umum, para juri lomba atau semacamnya yang diadakan lembaga pemerintah pusat itu dari tahun ke tahun kurang mengalami perubahan. 

Kemudian, ada juga unit pelaksana teknis di daerah dari lembaga tersebut yang lebih mengutamakan sastrawan luar (dari daerah lain) sebagai narasumber sastra. Akibatnya, sastrawan nasional di daerah tersebut kurang diperhatikan. 

Lantas, adakah keanehan lainnya?

Belakangan ramai dibahas perihal dua jalur bagi peserta pertemuan sastrawan nasional (yang ketiga) oleh lembaga kebahasaan itu juga (sama dengan di atas). 

Semula dan yang dipopulerkan adalah jalur seleksi. Para calon peserta yang ingin ikut harus menulis esai sastra. Pada bagian ini pun sangat aneh. Mengapa? Sebab, apakah sastra itu hanya berupa esai? Sebutlah seorang itu adalah penyair, maka idealnya ia menulis puisi dan bukannya esai. Begitu pula cerpenis dan lainnya.

Pengumuman peserta yang lolos seleksi pun diinformasikan. Sampai di situ situasi dan kondisi adem ayem. Nah, ternyata jalur lainnya yang selama ini disembunyikan terbongkar. Apakah jalur itu? Ialah undangan. Panitia juga mengundang sastrawan yang mereka anggap layak mengikuti pertemuan sastrawan (ketiga) untuk bermusyawarah pada tahun 2020 ini seputar hal-hal kesastraan. Sontak dunia sastra merasa diberi kejutan yang tidak menyenangkan. 

Sejumlah pertanyaan digelontorkan. Dan, hal mendasar yang perlu dicermati di sini adalah, mengapa lembaga kebahasaan ini tidak bergerak secara transparan. Juga, apakah pengamatan terhadap sepak terjang sastrawan yang diundang sudah benar-benar dilakukan pihak panitia? 

Mencermati segala yang terjadi dalam realitas  dunia sastra kekinian di atas, maka idealnya lembaga pemerintah bersangkutan dapat lebih mengakrabi sastra secara luas dan mendalam. 

Ini penting agar kebijakan yang mereka buat dapat selaras dengan gerak napas kehidupan sastra di Indonesia. 

Sekian.


Saturday, October 17, 2020

"Toiletnya di mana?" Sebuah Bukti Perlunya Bahasa di Masyarakat, Tidak Percaya?



Hari ini saya mendengar dua kali pertanyaan pada judul itu diujarkan. Sebelumnya juga ada yang mengajukannya.

Ceritanya begini. Di sebuah musala tersedia toilet yang bagus dan lengkap isinya. Orang-orang bisa menggunakannya dengan bebas tanpa dipungut biaya. Akan tetapi, tidak ada satu kata "toilet" pun di sekitarnya.

Padahal, lazimnya kata itu dituliskan dengan jelas, yakni mulai di papan panah hingga di daun pintu kamar kecil tersebut. Ini diperlukan agar orang-orang tidak mengalami kesulitan untuk menujunya. 

Nah, jika sebaliknya, maka keluarlah ujaran seperti pada judul di atas. 

Sekilas, hal itu sederhana. Meskipun demikian, sebenarnya merupakan bukti bahwa bahasa sangat diperlukan dalam hidup dan kehidupan manusia.

Ingat bahwa hakikat bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat artbitrer dan konvensional yang dengannya manusia dapat saling berkomunikasi, bekerja sama, dan sebagainya. 

Untuk itulah, tak ada salahnya menuliskan atau menempelkan kata "toilet", "kamar kecil", atau kata lainnya yang semakna, seperti "kakus". 


Pernyataan Rasis Presiden Prancis Emmanuel Macron



Wajah boleh ganteng dan terlihat anak mami. Akan tetapi, apa yang terlihat tidak selamanya merupakan kebenaran. Ikan laut yang terlihat jelas hidup di air asin saja, daging dan darahnya amis, bukan asin.

Begitulah kiranya yang tampak dari sosok Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Dari sisi tindak tanduknya, ia begitu tidak menyukai atau membenci Islam. 

“Dia (Macron) membuat tuduhan palsu terhadap Islam, yang tidak ada hubungannya dengan esensi sejati dari agama ini,” kata Akademi Riset Islam Al-Azhar dalam pernyataannya, sebagaimana terlansir Alaraby, Rabu (14/10/2020) yang dikutip Arrahmah.

Pernyataan rasis seperti itu, lanjutnya, akan mengobarkan perasaan dua miliar pengikut Muslim di seluruh dunia, dan menghalangi jalan menuju dialog yang konstruktif.

Para sarjana di lembaga Islam Sunni bergengsi Mesir, Al-Azhar, mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan menyebutnya sebagai pernyataan yang “rasis”.

Al-Azhar juga menilai pemimpin Prancis itu menyebarkan ucapan kebencian.

Masih dari sumber yang sama, pekan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan Islam sebagai agama “dalam krisis” di seluruh dunia dan mengatakan Pemerintah Perancis akan mengajukan rancangan undang-undang pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.

Macron juga mengumumkan pengawasan pemerintah yang lebih ketat terhadap sekolah dan kontrol atas pendanaan masjid dari luar negeri.

Mengutip media itu, Macron juga memperingatkan terhadap pembentukan “masyarakat tandingan” yang memegang hukumnya sendiri di antara Muslim Prancis. Al-Azhar menegaskan, membuat tuduhan palsu tentang Islam atau agama lain, seperti separatisme dan isolasi” bertentangan dengan realitas sebenarnya dari apa yang diminta agama Islam.


Thursday, October 15, 2020

Presiden Akhirnya Mundur, Sebuah Berita Gembira?



Pergantian presiden di negara demokrasi sangatlah wajar. Dari presiden A ke presiden B dan begitu seterusnya. Dengan adanya pergantian tersebut diharapkan negara semakin maju. 

Harapan pun dinilai sangat wajar mengingat manusia memiliki harapan-harapan yang menjadi alasan untuk berdoa dan berusaha. Berharap sehat, berharap hidup bahagia, dan banyak lagi harapan positif sangatlah wajar.

Sebutlah unjuk rasa (unras) yang dilakukan di banyak tempat merupakan usaha untuk meraih harapan baik. Dapat dikatakan, unras sebagai wujud pengungkapan suara kebenaran dan keadilan masyarakat terhadap kecurangan, keculasan atau kesewenang-wenangan pemerintah atau pihak yang sedang berkuasa.

Nah, pemimpin termasuk presiden yang baik adalah  yang mempertimbangkan kebaikan negara dan tidak mau mengorbankan rakyat yang tersakiti. Jadi, jika unras bergerak bagai gelombang besar, maka presiden sudah sepantasnya mundur. 

Khusus judul di atas adalah kabar gembira yang datang dari Kyrgyzstan. Ya, seperti terlansir RMOL, Presiden Kyrgyzstan, Sooronbay Jeenbekov baru saja mengundurkan diri akibat unjuk rasa akibat sengketa pemilihan anggota parlemen 4 Oktober 2020. 

Dilaporkan, Presiden Jeenbekov mengundurkan diri dengan mempertimbangkan kebaikan negara dan tidak mau mengorbankan rakyat yang tersakiti.

"Saya tidak bergantung pada kekuasaan. Saya tidak ingin turun dalam sejarah Kyrgystan sebagai Presiden yang membiarkan pertumpahan darah dan penembakan terhadap rakyat. Saya telah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri," demikian ungkapan dilansir Al Jazeera 15 Oktober 2020 yang dikutip media itu.

Kepemimpinan yang berpikir kebaikan ke depan tentu terpuji apalagi dengan  keyakinan bahwa kekuasaan bukanlah segala-galanya.

Selain di Kyrgyzstan, contoh pemimpin yang ideal itu juga datang dari Indonesia. Bapak Soeharto termasuk tipe pemimpin yang tidak mau mengorbankan jatuhnya banyak korban jiwa dalam unras tahun 1998 silam.

Selanjutnya pada November 2019 yang lalu, Presiden Bolivia, Evo Marales juga mengundurkan diri setelah unjuk rasa rakyat Bolivia yang datang bergelombang. Akhirnya dengan "terbirit-birit" ia lari meminta suaka ke Mexico City. 

Intinya, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, pemimpin yang ideal paham bahwa sejatinya kekuasaan tak mampu dipertahankan dengan modal kekerasan. 

Lantas bagaimana dengan Indonesia kekinian?

Gelombang unras kian membesar di banyak daerah. Meski baru sebatas tuntutan pembatalan UU Ciptaker, bisa dikatakan gelombang ini juga berpotensi mengarah pada tuntutan pengunduran diri Presiden Jokowi. 

Jika mau belajar dari sejarah, Pemerintah Indonesia harus waspada terhadap unras dewasa ini, yakni dengan benar-benar menjalankan UUD 1945 secara menyeluruh. Bagaimana pun juga, rakyat harus menjadi prioritas dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai yang dicita-citakan bersama. 


Warga Bartim, Kalteng, Resah. Apa Penyebabnya?

 


Masih teringiang-ngiang di telinga soal susahnya masyarakat adat Laman Kinipan mempertahankan kelestarian hutan mereka. Kini, muncul lagi keresahan masyaraka Turan Amis, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. 

Apa yang menjadi keresahan mereka?

Masih seputar lahan, mereka resah karena hak hidupnya terancam digusur perusahaan tambang dari tanah mereka sendiri. 

Seperti terlansir RMOL, Kamis (15/10/2020) seorang dari warga menyampaikan bahwa mereka sangat terusik dengan pemasangan patok, di tanah warga, yang disinyalir menjadi lahan garapan tambang tersebut.

“Kami merasa terusik, resah. Kami mulai dari kecil, anak sampai sekolah semua biayanya dari perkebunan. Terus terang kalau kami merasa itu tergusur, aduh jangan sampai,” sebut Mas Pur salah seorang warga yang tanahnya terpasang patok, Kamis (15/10) yang dikutip media itu.

Masih dari sumber yang sama, kebun Karet bagi masyarakat Turan Amis adalah kehidupan keluarga mereka. Kini, ada perusahaan tambang yang mengusik kebun karet yang tentunya itu ditolak oleh warga Turan Amis. 

Menurut warga Turan Amis, mengusik kebun karet berarti mengusik kehidupan mereka. Dan jika kebun karet mereka diambil, itu sama saja membunuh warga Turan Amis secara tidak langsung.

Mas Pur sangat paham, kalaupun tanah dikemudian hari dikembalikan setelah dilakukan penambangan. Maka, warga juga tidak dapat menggarap tanah yang sama. 

“Kalau ditambang kan otomatis kan dibongkar itu, iya dikeruk kan. Habis ditambang sudah ditinggal aja, iya kan,” lanjut Mas Pur. 

Untuk itu warga Turan Amis menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerahkan kebun karetnya berapapun kompensasi yang akan ditawarkan perusahaan tambang. 

Dilaporkan, sampai saat ini patok perusahaan tambang tersebut tertanam seluas ± 5700 hektare, melintang sejauh tujuh desa dari Turan Amis, Lenggang, Unsum, Batuah, Sibung, Baruyan dan Puri di Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah (Kalteng). 

Mengutip media tersebut, warga di berbagai desa ini melakukan pertentangan. Mereka hanya ingin menjaga hak tanah mereka dan menjaga kelestarian Bumi Tambun Bungai dari deforestasi akibat penambangan. Namun, ikhtiar mereka tidak dipedulikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.


Tuesday, October 13, 2020

Relawan Muhammadiyah Ditabrak, kemudian Dipukul, Setelah Terjatuh Diseret ke Mobil Sambil Dipukul dengan Tongkat dan Ditendang



Selama ini, Muhammadiyah sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia selalu taat hukum. Tidak pernah ormas ini melakukan perbuatan anarkis. Bahkan, ketika beragam demonstrasi terjadi pada era Jokowi, Muhammadiyah tetap kalem. Termasuk berusaha untuk tidak berdemo. 

Ketum Muhammadiyah sendiri mengatakan bahwa mengajak orang ke perpustakaan lebih sulit daripada mengajak demonstrasi. Artinya, itu sebuah sentilan untuk tidak melakukan aksi demonstrasi di jalan mengkritisi Jokowi pada 2016 silam.

Akan tetapi, apa yang telah dilakukan Muhammadiyah kurang cukup berarti. Terbukti, seperti terlansir RMOL, sejumlah relawan Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah atau Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) diduga mengalami tindak kekerasan dari aparat, saat bertugas memberikan pelayanan kesehatan dalam aksi demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) pada Selasa (13/10) kemarin. 

"Empat orang relawan MDMC yang bertugas dengan seragam bertuliskan “Relawan Muhammadiyah” ditabrak dahulu dengan motor oleh polisi, kemudian dipukul. Setelah terjatuh diseret ke mobil sambil dipukul dengan tongkat dan ditendang," kata Ketua MDMC Budi Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/10) yang dikutip media itu.


Tolong-menolong di Jalan Kebajikan, Apakah Itu juga Dikatakan Pencitraan atau Keberatan?



Judul di atas mungkin agak aneh. Apa hubungannya antara pencitraan dan keberatan?

Dunia saat ini memang terlihat susah ditebak mana yang benar. Apa yang terlihat jelas belum tentu sebuah kebenaran. Calon pejabat tertentu, misalnya, begitu aktif di lahan kemanusiaan seperti memperhatikan kondisi jalan raya di bawah terik matahari. 

Ada dua kemungkinan, bisa jadi memang akhlak si calon itu memang mulia dalam hubungan antarmanusia. Bisa juga sekadar pencitraan agar mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu.

Lalu, apakah semua itu dilakukan dengan rasa berat? Jika memang berakhlak mulia, menolong sesama adalah sebuah kesempatan yang diberikan-Nya untuknya. Akan tetapi, jika sekadar pencitraan, maka ketika yang bersangkutan gagal atau sukses sekalipun menjadi pejabat akan merasa keberatan dalam hal tolong-menolong. 

Tentu saja yang ideal adalah berakhlak mulia. Menolong sesama tanpa embel-embel balas jasa dari yang ditolong. Ya, hanya mengharap ridho-Nya semata. 

Di bawah ini ada video yang mengisahkan bagaimana bocah-bocah menolong sesama dengan ikhlas seperti uraian di atas. 


Dikisahkan dua bocah rela mengantarkan sekantong pakaian kotor milik teman mereka. Dengan mengayuh sepeda dan didera kelelahan, akhirnya keduanya berhasil mengantarkannya sampai di tangan teman mereka.


Akankah di Indonesia Diterapkan Undang-Undang Keamanan Nasional seperti di Hong Kong?



Melihat demo besar terjadi tahun lalu di Hong Kong dan sempat berlanjut tahun ini, Pemerintah Cina daratan menerapkan sebuah undang-undang yang menargetkan tindakan separatisme, subversi, dan terorisme, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Undang-undang itu dikenal dengan nama UU Keamanan Nasional Kota Hong Kong. Lantas apa hubungannya dengan Indonesia?

Diketahui undang-undang tersebut sebenarnya bertujuan meredam aksi demonstrasi rakyat Hong Kong terhadap rencana ekstradisi tahanan ke Cina daratan dan kebebasan kota itu dari cengkraman Beijing. 

Di republik kita pun aksi demonstrasi kerap terjadi. Bahkan, kata sebagian orang, kita dapat menikmati alam kebebasan berpendapat juga dikarenakan demonstrasi tahun 1998 silam. Ketika zaman orba, kebebasan itu sangat dibatasi Pemerintah Soeharto. 

Lalu, bagaimana dengan saat ini?

Kini, negeri Jamrud Khatulistiwa sedang dilanda gelombang demonstrasi besar. Disebut besar karena hampir merata di setiap provinsi. Kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Banjarmasin, diwarnai aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI awal Oktober lalu. 

Diketahui undang-undang tersebut berdampak pada dunia pekerja (sebutlah buruh), pendidikan, lingkungan hidup, bahkan proses sertifikasi kehalalan produk. 

Tentu kita semua berharap Pemerintah Indonesia tidak ada niatan sama sekali membuat undang-undang semacam itu, apalagi menerapkannya terkait sejumlah demonstrasi akhir-akhir ini. 

Sebagai negara merdeka dan demokratis, sejatinya aksi demonstrasi sangat diperlukan di Indonesia dalam rangka kontrol publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Artinya, pemerintah jangan dibiarkan berjalan sendiri, tetapi perlu pengawasan dan kritik membangun dari semua elemen masyarakat. Termasuk pula di dalamnya ormas-ormas besar dapat kritis menyikapi situasi dan kondisi kebangsaan. 


Sunday, October 11, 2020

Berbagi Itu Sejak Dini agar ketika Dewasa Tidak hanya Mengambil Keuntungan Semata



Sudah sejak dulu, tidak sedikit orang yang tamak. Terus mengejar keuntungan pribadi dan menjadikannya prioritas hidup. Sementara untuk orang lain dinomorsekiankan. 

Terbukti nenek moyang kita dulu sudah menjadi korban dari keserakahan manusia. Para penjajah Eropa dan Jepang begitu rakus menggerogoti satu per satu kekayaan yang ada di negeri ini. Bahkan, hal tersebut belum berakhir. 

Lihatlah setelah Indonesia merdeka, begitu banyak tanah dan air Indonesia yang menjadi santapan lezat bangsa lain. Emas, batu bara, dan hasil tambang lainnya, juga kekayaan hutan telah begitu banyak dilahap orang-orang asing. 

Bukan hanya orang asing, sebagian orang dari bangsa kita sendiri pun begitu bergelora menguasai negeri ini dengan mengorbankan sesama mereka sendiri. Perhatikan orang-orang Partai Komunis Indonesia yang telah menumpahkan darah anak negeri demi keuntungan mereka sendiri.

Nah, bagaimana caranya agar generasi bangsa ini terhindar dari sifat rakus seperti itu?

Salah satunya dengan menanamkan sifat memberi atau berbagi kepada sesama sejak dini. Di bawah ini ada video tentang berbagi yang ditanamkan sejak usia anak-anak.


Saksikan dan cermati bagaimana anak-anak tersebut rela memasak bakpao dan berbagi hasilnya kepada teman-teman mereka untuk disantap bersama-sama.