Eksekutif Mengarahkan Legislatif? Tidak Beres!

Ilustrasi: Pixabay

Rasanya sangat aneh jika eksekutif atau dikenal sebagai pemerintah yang dikepalai seorang presiden memberikan pengarahan kepada legislatif. Dalam negara demokrasi, ada pembagian kekuasaan yang disebut dengan trias politica, yakni yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ketiganya sejajar. Tidak ada yang boleh melampaui kekuasaan di atas yang lainnya. 

Nah, kata "sejajar" ini tentu sudah menjadi patokan mutlak yang harus ditaati. Jika ada presiden, misalnya, memberikan pengarahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (termasuk DPRD) itu berarti kedudukan eksekutif ada di atas legislatif. 

Hal demikian sudah jelas sebuah kesalahan. Berbeda ceritanya jika presiden memberikan pengarahan kepada para menteri di kabinetnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Presiden dan menteri kedudukannya tidak sejajar dalam lembaga eksekutif. Dengan kata lain  presiden lebih tinggi daripada para menteri. Pengarahan jenis ini sangatlah dibolehkan. 

Selain persoalan kedudukan tersebut di atas, eksekutif dan legislatif merupakan dua lembaga yang berbeda. Tidak layak presiden mencampuri urusan lembaga lain. 

Dari kasus ini, ada kekhawatiran. Ketika presiden melampaui kekuasaannya, dirinya menempatkan posisinya sebagai orang nomor satu di atas yang lainnya. Lembaga apa saja harus tunduk kepadanya. Dia bebas melakukan apa pun tanpa ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Legislatif dan yudikatif hanya menjadi simbol belaka. Jelas, sangat berbahaya. 

Lantas, siapa yang bisa membatasi kelebihan kekuasaan presiden jenis ini? 

Read More

Presiden Tidak Transparan? Kepercayaan Publik Lenyap!

Ilustrasi: Pixabay

"Maaf, di sini ada wartawan ga?" 

Begitu kira-kira ringkasnya pertanyaan sang presiden tatkala ia hendak menuju ke inti pidatonya. 

Entah apa yang disembunyikannya di sana? Publik dibuat bertanya-tanya. Ada kecurigaan berhamburan di masyarakat. Kepercayaan publik pun menjadi kosong. Dan, ini sebuah catatan buruk. 

Padahal di setiap negara yang menganut paham demokrasi, harus ada keterbukaan. Bagaimana rakyat bisa mempercayai sang presiden jika ia tidak transparan dalam gerak langkah pemerintahannya? 

Idealnya, seburuk apa pun harus disampaikan. Rakyat berhak tahu karena semua yang menjadi aktivitas pemerintah pastilah berdampak pada semua orang di negara itu. Bisa dikatakan seharusnya tidak ada rahasia antara rakyat dan pemerintah. 

Nah, beda cerita kalau memang sang presiden tidak ingin membuat rakyat marah, maka seharusnya segera dibatalkan rencana "buruk" tersebut dan alhasil tidak ada yang disampaikan. Contohnya, presiden berencana akan bertolak ke Jepang, Belanda, Arab Saudi, dan banyak lagi negara sasaran yang sebenarnya tidaklah terlalu perlu. Maka, batalkan perjalanan ke luar negeri itu agar rakyat tidak marah. Perlu diingat bahwa rakyat bukanlah musuh pemerintah. Bahkan, pemerintah digaji oleh rakyat melalui pajak. Sehingga, transparansi haruslah dinomorsatukan pemerintah. Jika tidak? Kepercayaan publik kepadanya akan lenyap! 

Read More

Netizen Tak Percaya Soal Dendam Pribadi Prajurit

Ilustrasi: Pixabay

Eit! Tunggu dulu! Ini dendam apaan? Kok netizen tak percaya? 

Jadi gini. Pada era tahun tertentu, ada kasus penyiraman air keras ke wajah salah seorang aktivis HAM. PELAKUNYA ada empat orang. Keempatnya merupakan prajurit aktif di salah satu negara antah-berantah. 

Setelah ditangkap dan diinterogasi, ternyata motif penyiraman itu karena dendam pribadi. Tok! Clear? BELUM! Mengapa? 

Sebab, dalam kehidupan sehari-hari, korban dan pelaku tidak saling kenal. Di sinilah letak masalahnya. Ya, bagaimana mungkin muncul dendam pribadi di dalam jiwa para prajurit tersebut kepada korban sedangkan mereka tidak saling mengenal? 

Netizen benar-benar tidak bisa mempercayainya. Alasannya sungguh tak masuk akal. Kesannya sangat dibiat-buat tanpa  pemikiran yang matang. Seharusnya kalau ingin membuat alasan haruslah dibuat secanggih mungkin agar netizen percaya. 

Nah, dari sana pulalah muncul keyakinan netizen bahwa semua sudah direncanakan, tetapi tergesa-gesa. Ya, mulai dari strategi penyiraman, penetapan empat pelaku, hingga motif yang tak masuk akal. 

Kalau diperhatikan, penetapan empat pelaku itu sebenarnya tidak masuk di dalam rencana awal, melainkan rencana B. Sebelum penetapan keempatnya, dua bentuk tubuh hidup pelaku berhasil ditangkap layar CCTV. Wujud keduanya gagah. Jelas sekali merupakan sosok prajurit. Setelah tangkapan layar itu heboh, segeralah keempatnya ditetapkan sebagai tersangka. Dan, itu sangat tergesa-gesa agar publik tidak semakin heboh lagi. Lalu, agar dalangnya lepas, dibuatlah motif yang mengada-ada (jauh dari motif sebenarnya). Alhasil, netizen tak percaya. 

Menganai motif sebenarnya, netizen menduga itu terkait erat dengan yang disuarakan korban. Dalangnya pasti orang yang dikritik. Untuk membungkam korban, maka dilakukanlah penyiraman tersebut. 

Soal kebenarannya? Hingga sekarang belum terungkap. 

Read More

Series Cina bikin Orang Gemar Lapor Polisi?

Kaisar Hongwu (sumber: Wikipedia) 

Seperti yang kita ketahui, series ditayangkan dalam jumlah episode yang umumnya banyak. Hal itu tentu membuat banyak orang kecanduan untuk menontonnya. Saking tidak sabarnya, pada masa sekarang, orang-orang lebih memilih mengunduh semua episode agar bisa dipercepat waktu tontonnya. Ya, dari total durasi yang sesungguhnya, bisa ditonton bagian-bagian seru atau menyentuhnya saja. Bagian yang dianggap basa-basi akan dilewatkan. 

Nah, dalam series Cina, khususnya yang berlatar zaman kerajaan, ada intrik-intrik untuk menjatuhkan pihak lawan. Biasanya, berupa penyebaran kabar bohong atau tuduhan palsu dalam persekongkolan jahat. Sebutlah contohnya series tentang seputar kehidupan Kaisar Hongwu. 

Kaisar ini bernama lengkap Zhu Yuanzhang. Dalam series yang dibuat, isinya menceritakan kehidupan awal hingga kematiannya.  Dikisahkan, untuk sesuap nasi saja, Zhu kecil harus mengumpulkan beras orang lain yang jatuh di tanah. Lalu dirinya tumbuh dewasa menjadi pengurus kuda perang pasukan yang melawan kekuasaan Dinasti Yuan. Tak lama kemudian ia menjadi prajurit di sana. Singkat cerita, setelah berhasil menjadi pemimpin pasukan, dirinya berhasil menggulingkan dinasti orang Mongol tersebut dan mendirikan Dinasti Ming. 

Ada konflik yang kuat selama dirinya menjadi kaisar. Para pejabat bermain intrik untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Pihak yang satu memfitnah pihak lainnya. Mereka melaporkannya ke pihak berwajib atas tuduhan palsu. Tidak jarang, hal itu berakhir pada penjara atau hukuman lainnya. 

Pada masa modern, di dunia politik sering terdapat aktivitas lapor-melaporkan pihak lawan ke polisi. Kegiatan ini terutama sekali dilakukan oleh pihak yang berkuasa untuk membungkam pihak oposisi atau juga pejabat yang jujur. 

Pertanyaannya, apakah aktivitas lapor-melaporkan ini terinspirasi dari series Cina? 

Mungkin saja. Kisah-kisah sejarah Cina, baik yang diangkat dari kisah nyata seperti seputar kehidupan Kaisar Hongwu di atas, maupun yang fiksi, mengandung beragam pelajaran. Salah satunya adalah, cara menjatuhkan lawan. Dan, ini yang dicontoh oleh makhluk-makhluk politik sekarang. 

Tapi, bisa juga tidak. 

Read More

Presiden Itu Sopir, Wajib Nurut Kata Rakyat

Ilustrasi: Pixabay

"Pir, nanti berhenti di depan Gedung DPR RI!"

"Beres, Bos."

Setelah lima menit kemudian, sebuah angkot berhenti sesuai kata-kata pria bersarung merah bermotif kotak-kotak kecil itu. 

Begitulah adanya gambaran yang sebenarnya antara rakyat dan presiden. Dari rakyat, untuk rakyat. Bukan malah sebaliknya, dari rakyat untuk presiden dan para pejabat lainnya. Terlebih, dewasa ini dunia perpolitikan mengarah pada kekuasaan obsolut. Ya, sekilas mirip pemerintahan yang menganut paham Juche. 

Di alam demokrasi tentu saja saran dan kritik dari rakyat menjadi penting sebagai masukan bagi pemerintah. Ada pengawasan dan kontrol agar presiden sebagai juru kemudi tidak salah arah atau tersesat. Sebutlah saat sang sopir terlalu kencang membawa mobil yang dikemudikannya, maka wajar jika ada yang nyeletuk, "Jangan ugal-ugalan, Pir!" Nah, sebagai sopir yang baik, kecepatan pun perlahan dikurangi. 

Beda jika sopirnya antimasukan, kecepatan akan terus dipertahankan, kemungkinan juga akan semakin ugal-ugalan. Alhasil, mobil beserta sopir dan orang-orang yang dibawanya masuk jurang. Kalau sudah demikian, siapa yang rugi? 

Read More

Apakah Makan Bergizi Jaminan Indonesia Emas?

Ilustrasi: Pixabay

Di Turki sedang heboh kasus penembakan oleh dua generasi belia yang mengerikan. Peristiwanya berurutan. Pertama oleh mantan siswa berusia 19 tahun yang diidentifikasi sebagai OK (Ömer Ket’in). Dia menyerang di bekas sekolahnya, yakni Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknik Ahmed Koyuncu di Provinsi Sanliurfa. Sehari setelahnya, Rabu (15/4/2026) seorang siswa bernama İsa Aras Mersinli yang masih berusia 14 tahun juga melakukan penyerangan mematikan. Dirinya melakukan serangan di SMP Ayser Çalık, Kahramanmaras, tempat dirinya menimba ilmu. 

Yang mengejutkan, keduanya bukan anak miskin yang kurang gizi. İsa, contohnya, merupakan anak dari keluarga mampu. Ibunya seorang guru dan ayahnya seorang Komisaris Polisi Kelas 1 dan Kepala Inspektur Polisi. 

Memperhatikan dua kasus ini, teringatlah pada siswa-siswi di Indonesia. Mereka mendapatkan menu bergizi gratis yang konon, itu untuk menyongsong Indonesia emas. 

Pertanyaannya, apakah hanya gizi yang menjadi satu-satunya syarat untuk mencapai itu? 

Jawabnya tentu saja tidak. Banyak syaratnya. Mulai dari pendidikan dalam keluarga, sarana dan prasarana belajar-mengajar yang berkualitas, guru-guru yang profesional,  pemenuhan gizi, hingga kebahagiaan para siswa dalam menjalani hidup dan kehidupan. 

Nah, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas, semua syarat tersebut wajib dipenuhi. Khusus masalah gizi, sebenarnya ini kewajiban orang tua. Ayahnya lah yang wajib memberikan nafkah yang di dalamnya termasuk pemenuhan gizi anak. Jadi, bukan negara yang memberikan MBG (Menu Bergizi Gratis). Di sinilah pemerintah hadir sebagai pihak yang membantu para orang tua dalam hal pekerjaan. 

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pekerjaan di Indonesia mendapatkan gaji yang layak. Bahkan, pemerintah wajib membantu dalam hal penciptaan lapangan kerja, terutama dalam permodalan. 

Pertanyaan selanjutnya, mampukah Bangsa Indonesia saat ini memenuhi semua syarat di atas? 

Read More

Hak Ruang Udara Indonesia untuk AS BIKIN ASEAN Waspada?

Foto: Pixabay

Ketika Amerika Serikat berhak atas ruang udara Indonesia, tentu menciptakan iklim baru di kawasan ASEAN. Betapa tidak? Yang semula tidak ada pesawat-pesawat tempur Paman Sam bebas terbang di langit Jamrud Khatulistiwa, menjadi ada. 

Kewaspadaan semacam itu sangatlah wajar mengingat keamanan negara-negara di dekat Indonesia bisa saja terancam, terutama Malaysia yang terang-terangan menentang Israel. Amerika Serikat dapat dengan mudah memantau Harimau Malaya dari langit Garuda. Ya, baik di perbatasan Indonesia dan Malaysia bagian timur, maupun Malaysia bagian barat. 

Dan, kalau boleh jujur, pihak Indonesia idealnya juga harus waspada. Ruang udara sejatinya adalah bagian dari kedaulatan setiap negara. Nah, saat ruang tersebut menjadi bebas untuk negara lain, ini sungguh sangat mengkhawatirkan. 

Kembali ke pembahasan ASEAN, kita berharap hubungan baik antara Indonesia dan negara-negara lainnya di kawasan ini tidak terganggu dengan hal itu. Bagaimana pun juga, selain kerja sama yang sudah tumbuh dan berkembang, negara-negara di Asia Tenggara tidak bisa lepas dari kedekatan budaya bahkan hubungan kekerabatan sejak dulu. Di Indonesia dan Malaysia, misalnya, ada orang-orang dari rumpun Apau Kayan. Bedanya hanya pada penamaan suku saja di masing-masing negara. 

Read More