Cita-Citaku Memiliki Dapur MBG

 

Ilustrasi: Pixabay

Jika setiap hari menjual 3.000 porsi dengan keuntungan per porsinya setengah dari harga jual, maka keuntungan pun sangatlah fantastis. Itulah sebabnya, memiliki dapur MBG menjadi cita-cita baru yang sangat didambakan. 

Dapur MBG atau yang popular dengan singkatan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dapat dimiliki oleh orang-orang berduit banyak. Ya, sebutlah mereka elit. Di Sulawesi Selatan, misalnya, gadis berusia 20 tahun sudah memiliki 41 SPPG. Konon, pendapatan per bulannya mencapai 6,5 milyar rupiah. Wow! 

Ini benar-benar ladang bisnis di bidang kuliner. Apakah Anda berminat? 

Read More

MBG Adalah Bisnis Elit Indonesia? Ah! Apa Iya?

Ilustrasi: Pixabay

Serius nanya! Apa benar demikian? Semua pertanyaan beserta jawaban-jawabannya tidaklah penting. Emang untungnya buat kita apa? Mau bisnisnya Presiden Prabowo atau mantan-mantan presiden Indonesia, seperti Megawati, itu urusan di luar kepentingan rakyat. 

Hal yang menjadi sorotan adalah, pertanyaan apakah MBG (makan bergizi gratis) layak dilanjutkan? 

Melihat fakta di lapangan masih ada anak-anak yang putus sekolah, jalan rusak parah untuk dilalui para siswa menuju sekolah, ketersediaan alat tulis siswa yang masih memperihatinkan, dan sebagainya termasuk juga kondisi ekonomi para orang tua siswa yang sebagian masih rapuh, MBG agaknya dihentikan. 

Dengan kata lain, masih ada hal-hal yang lebih utama untuk diselesaikan daripada melanjutkan MBG. Mengenai janji kampanye, rakyat pasti memaklumi jika hal tersebut dihentikan Sang Presiden terpilih. Uang 1,2 trilyun yang dikeluarkan setiap hari sebagai modal MBG lebih ideal disalurkan ke kantong-kantong masalah utama di atas. 

Tapi, apa iya bakal dihentikan?! 

Read More

Ketika Dipuji, Musuh sedang Membuai

 

Ilustrasi: Pixabay

Dalam percaturan dunia, terutama terkait kepentingan elit global, perlu kehati-hatian. Apalagi jika yang memuji sangat terkenal gemar mencari untung. 

Akhir-akhir ini Presiden Prabowo Subianto kerap melakukan kunjungan di luar negeri. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, para elit global, seperti Donald Trump tak malu-malu memujinya. Dirinya diperlakukan bak anak emas di dunia internasional. 

Dilihat secara kasat mata, tentu saja itu sangatlah baik. Sebutlah Bill Gates  yang terlibat dalam pendanaan Makan Bergizi Gratis. Akan tetapi, sudahkah pemerintah Indonesia mempelajari trik-trik jitu para elit global ini? 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada. udang di balik batu. Ya, tak ada yang namanya gratis bagi para pengusaha dan politisi raksasa. Ada harga yang harus dibayarkan atas kebaikan mereka. Sebutlah soal Bill Gates tadi, negara kita harus ikhlas menjadi uji coba vaksin buatan perusahaannya. 

Begitu pula dengan kebaikan dan pujian Donald Trump, Indonesia harus ikhlas menyetor uang belasan triliun demi "keamanan" Israel. Padahal kita sangat memerlukan anggaran besar pula untuk memakmurkan seluruh rakyat. 

Mungkin bisa jadi benar perkataan sebagian orang bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang menggalang kekuatan barat untuk melawan pengaruh Republik Rakyat China di Indonesia. Terlebih saat duel capres 2029 mendatangkan melawan Gibran atau Kaesang. 

Nah, apa pun itu, yang jelas Indonesia wajib menjaga kedaulatan dari segala tindakan asing. Jangan sampai negara yang kita cintai ini hanya menjadi modal bagi elit global dengan segala kepentingan mereka. 

Read More

Stop Bayar Pajak? Solusinya?

Ilustrasi: Pixabay

Jika rakyat Indonesia tidak mau lagi membayar pajak, apa solusi terbaik dari pemerintah? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Seberapa cerdaskah pemerintah dalam menemukan solusinya? 

Kita tahu bahwa 80% pendapatan negara Indonesia dari pajak. Sisanya dari penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Bayangkan jika 80% itu tiba-tiba kosong. Ya, menjadi 0%. Wow apa yang terjadi? Mungkin negara Indonesia akan langsung berutang kepada luar negeri. Mungkin juga akan lebih cerdas dengan meningkatkan pendapatan nonpajak. Sebutlah bekerja keras menggenjot badan-badan usaha milik negara agar menghasilkan uang yang banyak. 

Pilihan terakhir di atas agaknya yang paling diinginkan rakyat kebanyakan. Mengapa? Pertama, terkesan hebat. Pake banget. Pemerintah akan terlihat perkasa dengan menyingsingkan baju untuk bekerja keras banting tulang agar roda pemerintahan tetap jalan. Kedua, rakyat gembira bahwa warisan generasi sebelumnya berupa badan-badan itu difungsikan lebih maksimal. Ketiga, pemerintah benar-benar menjadi pahlawan demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 

Tapi, akankah demikian? Mungkin bisa demikian. Mungkin juga hanya berupa angan-angan. Negara kita telah lama berhubungan dengan yang namanya pajak. Akan terlalu susah untuk meninggalkannya. Lantas bagaimana jika rakyat Indonesia benar-benar ogah bayar pajak? 

Read More

Kapal Induk? Indonesia Bukan Negara Agresor!

Ilustrasi: Pixabay

Indonesia melalui TNI Angkatan Laut menganut Green Water Navy (GWN). Ini sudah jelas menjadi alasan utama negara kita tidak memiliki kapal induk meski sudah merdeka puluhan tahun silam. 

Apa itu GWN? Secara mudah prinsip ini dapat dipahami bahwa TNI  tidak memiliki misi peperangan di luar perairan teritori Indonesia. Ya, negara kita adalah negara yang mencintai perdamaian dan bersungguh-sungguh menjaga kedaulatan di wilayah NKRI. 

Berbeda dengan negara-negara penganut Blue Water Navy yang mengancam kedaulatan negara lain. Sebutlah Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Perancis, dan Inggris. 

Dan, sebenarnya sebagai negara kepulauan, Indonesia sudah diberikan kapal induk alami dan permanen, yaitu pulau-pulau yang menjadi area ideal sebagai pangkalan udara. Nah, jika pun Indonesia ngotot membangun atau membeli kapal induk, kemungkinan besar hanya akan sandar di salah satu pulau yang ada. Sia-sia, 'kan? 

Lalu, bagaimana dengan fungsi lain dari kapal induk? Memang betul fungsinya tidak sekadar di bidang militer, tetapi juga dalam kebencanaan nasional. Pertanyaannya, apakah hal itu harus dengan menggunakan kapal induk? Darurat kebencanaan bisa menggunakan kapal jenis lain yang sudah dimiliki Indonesia. Sebutlah kapal serbu amfibi.  Sementara untuk pendaratan helikopter bisa menggunakan pangkalan udara di masing-masing pulau. Jadi, Indonesia bukan tidak mampu memiliki kapal induk, melainkan memang tidak memerlukannya. 

Read More

MBG dan Survei 2018 Silam, Siapa yang Bayar?

Ilustrasi: Pixabay

Sebuah kalimat keramat sempat muncul di media tahun 2018 lalu. Rangkaian diksinya berbunyi, "Survei itu tergantung siapa yang bayar." 

Ya, tepatnya keluar dari mulut Prabowo Subianto pada 4 Mei 2018 saat dirinya merespon survei Indikator Politik Indonesia yang dirlis pada hari sebelumnya. Dalam survei itu dinyatakan bahwa elektabilitas Jokowi 51,9% sedangkan dirinya hanya 19,2%. 

Lantas bagaimana dengan hasil survei indikator politik Indonesia pada 2026 yang menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengantongi rapor dengan 79,9% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerjanya? 

Kalau kita merujuk pada perkataan Prabowo Subianto tahun 2018, maka tingkat kepuasan masyarakat terkait kinerjanya termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu adalah tergantung siapa yang bayar. Lalu, siapa yang bayar? Entahlah? 

Read More

Siswa PERLU Alat Tulis Gratis, Bukan MBG!

 

Ilustrasi: Pixabay

Siswa kelas IV sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur bunuh diri. Ini sangatlah memprihatinkan. Terlebih penyebab kuatnya karena tak dibelikan buku tulis dan pulpen. Bukan hanya dunia pendidikan, tetapi seluruh rakyat Indonesia berduka. 

Terbayang jika di sekolah tersedia alat tulis gratis untuk siswa, maka tragedi itu tidak akan terjadi. Mereka akan riang gembira menikmati proses belajar-mengajar yang sehat dan membahagiakan. Tentu saja pemerintah wajib menjadikan hal ini sebagai pelajaran penting bahwa siswa lebih memerlukan alat tulis gratis (ATG) daripada makan bergizi gratis (MBG) . 

Lebih jauh lagi, kalau kita mau berpikir lebih luas, dalam, dan menyeluruh, ada berapa anak yang putus sekolah di luar sana karena tak ada biaya? 

Seandainya kondisi di lapangan benar-benar menjadi perhatian utama di negeri ini, masalah demi masalah akan dapat diatasi dengan baik. Aliran anggaran pengeluaran belanja negara pasti akan tepat sasaran. 

Lantas apakah pemerintah tetap ngeyel mempertahankan MBG dan mengesampingkan masalah-masalah yang sebenarnya lebih urgent? 

Read More