Pengamat Ditertibkan, Tak Ada lagi Pembimbing Pemerintah

 

Ilustrasi: Pixabay

Negara akan kacau balau jika tak ada orang pintar yang membimbing jalannya pemerintahan. Para pengamat sejatinya adalah orang-orang pintar di bidangnya masing-masing. Para ekonom, misalnya, memberikan bimbingan untuk pemerintah ke arah perbaikan ekonomi yang sehat. Bisa dikatakan mereka merupakan para guru bangsa. 

Tapi, sayangnya di Indonesia para pengamat akan ditertibkan. Kata ditertibkan tentu saja dibungkam. Atau kata lainnya dibereskan. Untuk apa? Tujuannya supaya pemerintah bisa menjalankan keinginannya sesuka hati. Ya, lebih tepatnya sesuai keuntungan yang sudah atau akan mereka dapatkan. 

Ini jika diteruskan akan sampai pada titik kehancuran. Ramalan yang pernah dikutip Presiden Prabowo Subianto pada kampanye menjelang pilpres 2019 pun bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030 kemungkinan besar akan terjadi. GAWAT! 

Lantas bagaimana dengan nasib rakyat? Agaknya, kata "berharap" menjadi jargon paling populer dalam kaitannya dengan perbaikan kehidupan di negara kita. Dan, harapan terbesarnya, negara Indonesia bisa menjadi lebih baik daripada hari kemarin. 

Read More

Pemimpin Halu ataukah Sengaja Mengaku-Ngaku Raja Hebat?

Ilustrasi: Pixabay

Di sebuah tanah datar, ada seorang raja bernama Wajan. Dia baru saja menerima tahta dari ayahnya yang baru mangkat. Meski sudah tua, tapi dirinya masih suka ceroboh dan bertindak semaunya. 

Apa pun yang dia inginkan selalu dipaksakan meskipun biaya kerajaan tidak memadai. Misalnya, dirinya membeli gerobak-gerobak dari kerajaan lain. Padahal kas kerajaannya minus. Maka, atas nama rakyat, dia berutang kepada pihak asing. Nah yang parahnya lagi, dia memberikan uang yang banyak kepada sebuah organisasi yang diikutinya seakan-akan kerajaannya kaya raya. 

Dia sama sekali tidak mau mengakui bahwa kerajaannya miskin dan rakyatnya banyak yang hidup susah. Bahkan, masyarakat korban bencana yang masih hidup di tenda pengungsian tak luput dari kebohongannya. Dia mengatakan semua korban bencana sudah tinggal di rumah. Sedangkan kenyataannya tidaklah demikian. 

Rakyat kian muak kepadanya. Dirinya sama sekali tidak memiliki rasa empati kepada rakyat. Yang ada dalam pikirannya hanyalah dirinya dan dirinya. Dia selalu ingin dipuji pihak asing sebagai raja hebat. Yakni raja yang mampu memimpin kerajaan dengan sangat baik. 

Oh, dirinya benar-benar raja yang buruk! 

Read More

Menjadilah Tahanan Rumah

Ilustrasi: Pixabay

Yang jelas hal itu mengurangi beban negara. Orang yang ditahan di rumahnya sendiri pasti menggunakan listrik, sabun, air, dan sebagainya dengan biaya pribadi. 

Anggaran pengeluaran negara pun secara otomatis dapat ditekan. Alhasil, penghematan dapat diwujudkan. Dan, idealnya ini berlaku bagi semua tahanan. 

Sel-sel tahanan juga akan kosong. Nah ini bisa menjadi lahan bisnis. Pemerintah bisa mendesain ulang ruang-ruang tahanan menjadi hunian nyaman yang disewakan. Dampaknya? Pendapatan negara akan bertambah. 

Sehingga, pajak yang selama ini melilit leher rakyat bisa dibatasi. Perlahan tapi pasti, langkah ini dapat berpotensi menghapus pajak. Rakyat akhirnya bahagia. Dengan kebahagiaan yang demikian, angka kriminal akan terus berkurang dan bisa jadi tidak ada lagi kejahatan di tengah-tengah masyarakat. 

Read More

Dana Umat BIKIN Ngiler Pemerintah?

 

Ilustrasi: Pixabay

Andai sebuah negara memiliki banyak industri, maka dijamin negara tersebut menjadi maju. Lihatlah Britania Raya sebagai negara modern pada masa keemasannya, memiliki industri hebat, menjadi negara superpower. Berbeda dengan Turki Utsmaniyah yang mempertahankan sifat tradisional dan tanpa kekuatan industri besar, berakhir lemah dan kalah. 

Dengan adanya dunia industri yang sehat, pemerintah di negara bersangkutan tentu tidak akan melirik dana umat. Mengapa? Karena pendapatan negara dari badan usaha milik negara (BUMN) yang di dalamnya banyak industri, sudah jauh melampaui harapan. Ya, uang demi uang mengalir dari dunia industri dengan lancar. 

Akan tetapi, seumpama pemerintahnya malas dan korup, BUMN pasti tidak digarap secara optimal. Yang ada adalah, kata sakral pemerintah, yakni RUGI. 

PADAHAL, jika dikelola dengan benar, terutama dalam hal persaingan bisnis dengan luar negeri, negara tersebut masih bisa bernapas lega. Sebutlah industri di bidang kontruksi bangunan. Ketika ada proyek pembangunan strategis nasional, gunakanlah produk-produk lokal, seperti semen dan baja buatan dalam negeri. Bukannya malah mengimpor atau menggunakan produk asing yang sudah ada di negara itu. 

Industri mobil, misalnya, idealnya juga dikelola dengan sungguh-sungguh. Ketika negara membutuhkan mobil untuk operasional industri, maka belilah mobil produk lokal. 

Intinya, jangan sampai negara memiliki industri, tetapi pemerintahnya malah membeli produk industri dari luar negeri. Jika hal ini sudah terjadi, dipastikan PENDAPATAN NEGARA bersumber dari PAJAK. Dan, jika pajak belum memenuhi juga, maka dana umat seperti zakat, infaq, shodaqoh, dan lainnya akan diincar pemerintahnya. Dengan kata lain, dana umat BIKIN ngiler pemerintah di negara tersebut. 

Read More

1 Ramadhan dan 1 Syawal Jadi Lahan Keuntungan

Ilustrasi: Pixabay

Perbedaan penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal sebenarnya sudah selesai di Indonesia. Artinya meskipun berbeda penetapan antara Muhamadiyyah dan NU, misalnya, tidak perlu dipermasalahkan. Itu biasa-biasa saja. 

Akan tetapi, belakangan ini hal tersebut diperuncing kembali. Oleh siapa? Tentu yang memiliki kepentingan. 

Kepentingannya macam-macam. Bisa untuk pengalihan kasus, demi konten, dan lainnya. Sebutlah zaman pak Harto dulu santer terdengar bahwa penetapan awal dua bulan itu memang disengaja. Bahkan, beberapa titik pengamatan yang berhasil melihat hilal pun tidak diakui. Pemerintah lebih memilih titik-titik pengamatan yang tidak dapat melihat hilal sehingga terjadi perbedaan 1 Ramadhan dan 1  Syawal. Dengan demikian pemerintah bisa santai "mengerjakan yang lain" tanpa kegaduhan kritik oleh masyarakat. 

Di media sosial juga tidak kalah seru. Banyak akun yang menampilkan perbedaan ini. Tujuannya ya agar mendapatkan tayangan yang banyak. Cuan pun berdatangan. 

Kita tentu perlu bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan mengenai penetapan awal dua bulan tersebut. Singkatnya, beda ya wajar. Untuk apa dipermasalahkan? 

Read More

Toilet Portabel Wajib Ada di Area Publik

Ilustrasi: Pixabay

Toilet portabel tentu mudah dipindahkan dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer. Ya, buang air jelas menjadi hal pokok dalam hidup. Sehari saja tidak melakukannya, apa kata dunia? Yang jelas rasa sangat tidak nyaman menyiksa jiwa dan raga kita. 

Itulah sebabnya, di area publik yang tanpa bangunan gedung permanen, seperti pinggir jalan raya, taman, lapangan, dan  alun-alun wajib disediakan toilet portabel. Jika tidak, masyarakat akan bingung buang air di mana dan ujung-ujungnya di sembarangan tempat. Sebutlah tadi saat saya melintasi salah satu jalan raya. Sebuah mobil mewah berhenti dan seorang pria keluar dari dalamnya lalu buang air di pinggir jalan. 

Kita tentu tidak bisa menyalahkan masyarakat yang sedang kebelet. Hal yang perlu disoroti adalah, penyediaan toilet portabel. Singkat kata, semoga ke depan di Indonesia tersedia toilet seperti itu agar terwujudlah kelegaan jiwa dan raga. 

Read More

Board Of Peace Adalah Program Gila

Ilustrasi: Pixabay

Kegilaan Donald Trump agaknya tak jauh berbeda dengan kegilaan presiden-presiden lainnya yang menindas Bangsa Arab Palestina. Mereka mengirimkan persenjataan dan uang segar kepada Israel untuk menyiksa orang-orang di Gaza khususnya. Ya, selebihnya di Tepi Barat dan juga di Yerusalem. 

Bisa dikatakan bahwa Israel merupakan "tukang pukul" mereka. Segala demontrasi yang menyuarakan penghentian serangan Israel tersebut selalu ditekan di negara yang mereka pimpin. Para demonstran selalu mendapatkan kesakitan. Bukan hanya demonstran pria, wanita-wanita penyuara kemanusiaan itu tak luput dari cengkeraman apatrat barat dan Amerika Serikat. 

Lalu, anehnya Donald Trump membentuk Board Of Peace (BOP). Alasannya untuk perdamaian antara Palestina dan Israel. Ini gila! Mana mungkin orang yang memimpin "negara pencipta perang" di Palestina tiba-tiba berlaku demikian? Kalau ingin perdamaian di Gaza, misalnya, maka cukup tekan tombol "HENTIKAN PERANG". Yakni dengan secara tegas memerintah Israel untuk tidak menyerang Palestina dan tidak lagi mengirimkan bantuan militer sekecil apa pun kepada bangsa Zionis itu. SELESAI! 

Dan, yang anehnya lagi, Indonesia turut aktif dalam  BOP. Untungnya apa untuk negeri khatulistiwa ini? Yang ada adalah kerugian karena salah langkah. Sebutlah salah satu kerugian itu seperti, uang Indonesia sebesar 17 trilyun yang tentunya dari pajak rakyat sudah dimanfaatkan Donald Trump untuk hal gilanya itu. Padahal Indonesia masih sangat memerlukan uang. Rakyat masih banyak yang miskin. Tapi, oh! 

Read More