Thursday, September 19, 2019

Apa Kata Mantan Menpora Roy Suryo tentang status tersangka Imam Nahrawi?


Imam Nahrawi telah menjadi tersagka kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dirinya juga sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Menanggapi hal itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo angkat bicara.

Apa katanya perihal status tersangka Imam tersebut? 

Mengutip CNN Indonesia, Kamis (19/9/2019) Roy Suryo mengatakan, "(Dana hibah KONI) memang sangat rawan (korupsi).

Roy juga menambahkan bahwa memimpin Kemenpora harus banyak belajar dan waspada. Sebab, banyak situasi yang bisa menjebak atau membuka peluang terseret ke ranah korupsi.

Mengenai peluang terseret korupsi di kementerian itu, Roy membeberkannya, yakni muncul ketika Kemenpora punya proyek menyelenggarakan acara olahraga seperti Sea Games atau Asian Games.

Masih dari sumber yang sama, ia menuturkan,"Jadi ini pun yang rutin begitu. Belum nanti kalau misalnya terbuka yang Sea Games atau bahkan Asian Games yang tahun lalu."

Lalu, ia menceritakan pengalamannya saat menjabat Menpora periode 2013--2014.  Dirinya mengaku, saat itu, sempat mendengar saran agar dana hibah tidak langsung dicairkan dan diserahkan kepada KONI. Saran itu menyebut dana hibah KONI bisa 'diputar' lebih dahulu.

Namun, Roy menolak melakukan saran tersebut. Katanya, "Saya bilang waktu itu atlet itu tanding di Sea Games (bulan) November, kita enggak boleh memberikan anggarannya November. Atlet itu ada persiapan sebelumnya."

Wednesday, September 18, 2019

Waw, Menpora Tersangka, Syaroni: Dalam Sejarahnya Nanti akan Dikenang Kabinet Jokowi Berlumur Korupsi


Masih ingat perang cicak versus buaya? Itu cerita lama. Sudah terkubur oleh bebatuan, tanah, dan pasir berton-ton jumlahnya.

Meski demikian, hal tersebut tetaplah bagian dari sejarah Indonesia. Pasti sudah dicatat rapi dalam buku-buku sejarah yang apik. Dan, kita tidak boleh melupakan sejarah begitu saja.

Nah, akhir-akhir ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  berhadap-hadapan langsung dengan DPR-Pemerintah RI.

KPK dilemahkan DPR dengan revisi UU KPK. Terkait persoalan ini, seperti terlansir RMOL, Rabu (18/9/2019), Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima)--Syaroni--mengatakan, "Sekarang KPK melakukan serangan balik yakni menyasar pihak-pihak yang bisa sesegera mungkin ditetapkan sebagai tersangka."

Ia menerangkan bahwa langkah termudah membalas koalisi pemerintah-DPR adalah dengan menetapkan Menpora sebagai tersangka.

Mengapa mudah? Sebab, kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI yang menjerat Imam itu telah lama disidik. Terlebih, asisten pribadi (Aspri) Menpora, Miftahul Ulum, sudah ditahan.

Lalu di mana efek serangannya? Disadari atau tidak, sebenarnya hal ini merupakan pukulan telak bagi Presiden Jokowi. Ya, pemerintahannya telah tercoreng dengan kasus korupsi oleh menterinya sendiri. Yang lebih parahnya lagi bahwa revolusi mental yang diusungnya gagal total.

Syaroni menambahkan, "Dalam sejarahnya nanti akan dikenang bahwa kabinet Jokowi berlumur korupsi."

Mengenai langkah KPK selanjutnya, menurut Sya'roni, aksi KPK akan lebih dahsyat jika berani menetapkan Menteri Perdagangan--Enggartiasto Lukita--juga sebagai tersangka kasus dugaan pemberian suap Rp 2 miliar kepada mantan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

Tuesday, September 17, 2019

Kok, Tidak Ada Kebun Sawit dan Hutan Industri yang Terbakar? 80% yang Terbakar Jadi Kebun!


Apakah api bisa memilih hutan dan lahan untuk dibakar? Jika hutan dan lahan bukan industri, maka akan segera dibakar habis oleh api. Sebaliknya, api akan diam sambil ngopi saat ada di depan hutan dan kebun insutri. Waw! Luar biasa.

Tapi, itu hanyalah dongeng yang sangat tidak masuk akal dan menyesatkan.

Berdasarkan pengamatan langsung di lima provinsi yang kerap terdampak karhutla, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)--Letjen Doni Monardo--memamastikan tidak ada kebun sawit dan hutan industri yang terbakar.

Sementara kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, katanya, hanya menyasar semak belukar dan lahan yang bukan industri.

Ini membuktikan bahwa 99 persen (nyaris semua) kebakaran terjadi karena ulah manusia.

Nah, yang lebih menarik lagi adalah, sebuah kenyataan menyakitkan, yaitu mayoritas lahan yang terbakar akan berubah jadi kebun pasca kebakaran

Dikutip dari RMOL, Rabu (18/9/2019) Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, "Saya ambil kesimpulan 80 persen lahan terbakar pada akhirnya berubah jadi kebun."


Benarkah Inti Masalah Karhutla pada Kepemimpinan Jokowi yang Lemah?


Siapa pun tidak akan mau terjatuh di lubang yang sama. Tetapi, Indonesia setiap tahun menderita akibat asap. Ya, asap dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lagi dan lagi.

Bahkan, Wakil Ketua DPR--Fadli Zon--heran kasus karhutla ini kembali terulang di Indonesia.

Keheranannya itu karena Presiden Jokowi sudah pernah menyatakan bahwa karhutla sudah teratasi dan tidak akan terulang lagi.

Seperti terlansir RMOL, Rabu (18/9/2019), Fadli menegaskan, “Kok bisa terulang lagi, padahal presiden pernah bilang ini teratasi dan tidak akan terulang lagi. Namun yang terjadi tidak demikian."

Dirinya menyayangkan negara selalu kalah oleh para mafia. Ia ingin pesoalan karhutla tidak sebatas mengenai akibat, tetapi seharusnya menyentuh ranah penyebab.

Ia pun menyimpulkan bahwa penyebab sebenarnya karhutla adalah faktor figur kepemimpinan yang lemah.

Menurutnya, Jokowi tidak efektif dalam menangani kasus ini. Alasannya adalah,  ketegasan Jokowi yang ditunjukkan dengan gaya marah-marahnya masih gagal menuntaskan masalah.

Lalu, benarkah memang demikian?

World Wildlife Fund Indonesia Berikan Usul Penting kepada Jokowi tentang Karhutla


"Adakah hutan yang tersisa?"

Mungkin pertanyaan itulah yang muncul dalam obrolan basa-basi pada masa depan di warung kopi atau teras rumah saat teriknya siang hari tiba.

Hal tersebut bisa saja terjadi jika hutan benar-benar habis karena dibakar tanpa sisa.

Lihat saja kebakaran hutan dan lahan saat ini. Karhutla terus terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera. Areanya pun sudah semakin meluas.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diunggah melalui SiPongi Karhutla Monitoring System, rekapitulasi luas karhutla 2019 telah mencapai 328,722 hektare. Sungguh sangat memprihatikan, 'kan?

Belum lagi faktor alam, yakni cuaca kering dan musim kemarau kian  menambah sulitnya pemadaman karhutla di lapangan.

Itulah sebabnya, Direktur Konservasi World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, Lukas Adiyakso, seperti terlansir RMOL, Selasa (17/9/2019), mengusulkan Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap dan menetapkan bencana karhutla sebagai hal yang darurat.

Monday, September 16, 2019

Ini Rincian Petugas Gabungan yang Dikirimkan Anies Membantu Padamkan Karhutla di Riau


Kabut asap sudah menjadi perhatian umum. Bukan hanya di daerah terdampak, tetapi sudah lintas batas daerah dan negara. Keprihatinan dan empati atas kebakaran hutan dan lahan dirasakan banyak pihak.

Salah satunya dari Pemerintah DKI Jakarta. Hari ini, Selasa (17/9/2019), Anies Baswedan melepas 65 petugas gabungan menjadi satgas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke Riau.

Pelepasan dilakukan di Lapangan Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Nah, dari mana sajakah 65 petugas gabungan ini berasal?

Seperti terlansir Faktakini, Selasa (17/9/2019), petugas yang dikirim berasal dari Dinas Penaggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak 25 orang, Dinas Kesehatan sebanyak 10 orang yang akan membuat dua posko, BPBD sebanyak lima orang, Dinas Sosial sebanyak 10 orang, tim relawan Jakarta sebanyak 10 orang, serta tim pendukung sebanyak 5 orang.

Sehubungan dengan hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies meminta para petugas tersebut memandang tugas mulia ini sebagai pengabdian dan sebagai kehormatan, yakni mendapatkan kehormatan mewakili ibu kota, memadamkan api, menyelamatkan anak-anak, orang tua dari kabut asap.

Selain itu, Anies juga mengingatkan petugas selalu menjaga kesehatan  agar bisa bekerja maksimal selama 10 hari bertugas di lapangan.

Beranikah Presiden RI Buka Data HGU Hutan dalam Menindak Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan?


Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukanlah perkara ringan. Kabut asap yang dihasilkannya sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.

Mulai dari kesehatan, roda perekonomian, hingga kelangsungan hidup generasi manusia selanjutnya.

Dan, sudah dipahami semua pihak bahwa penyebab karhutla yang areanya sangat luas itu tentu bukan hanya dari para peladang. Akan tetapi, juga bisa karena faktor perbuatan dari suatu perusahaan besar yang sengaja membuka lahan dengan melakukan pembakaran.

Terkait masalah itu, seperti terlansir Detikcom, Selasa (17/9/2019), Anggota DPR terpilih Partai Demokrat H. Irwan, mengatakan, "Pak Jokowi harus berani membuka data HGU berikut Izin Perusahaan Hutan terutama data Hutan Tanaman Industri kemudian di overlay dengan data titik api (hotspot) di Kalimantan dan Sumatera. Dengan analisis spasial maka seharusnya segera bisa diumumkan daftar perusahaan nakal pembakar hutan dan lahan dan segera ditindak tegas bahkan sampai pencabutan izin usaha."