Presiden Itu Sopir, Wajib Nurut Kata Rakyat

Ilustrasi: Pixabay

"Pir, nanti berhenti di depan Gedung DPR RI!"

"Beres, Bos."

Setelah lima menit kemudian, sebuah angkot berhenti sesuai kata-kata pria bersarung merah bermotif kotak-kotak kecil itu. 

Begitulah adanya gambaran yang sebenarnya antara rakyat dan presiden. Dari rakyat, untuk rakyat. Bukan malah sebaliknya, dari rakyat untuk presiden dan para pejabat lainnya. Terlebih, dewasa ini dunia perpolitikan mengarah pada kekuasaan obsolut. Ya, sekilas mirip pemerintahan yang menganut paham Juche. 

Di alam demokrasi tentu saja saran dan kritik dari rakyat menjadi penting sebagai masukan bagi pemerintah. Ada pengawasan dan kontrol agar presiden sebagai juru kemudi tidak salah arah atau tersesat. Sebutlah saat sang sopir terlalu kencang membawa mobil yang dikemudikannya, maka wajar jika ada yang nyeletuk, "Jangan ugal-ugalan, Pir!" Nah, sebagai sopir yang baik, kecepatan pun perlahan dikurangi. 

Beda jika sopirnya antimasukan, kecepatan akan terus dipertahankan, kemungkinan juga akan semakin ugal-ugalan. Alhasil, mobil beserta sopir dan orang-orang yang dibawanya masuk jurang. Kalau sudah demikian, siapa yang rugi? 

Read More

Apakah Makan Bergizi Jaminan Indonesia Emas?

Ilustrasi: Pixabay

Di Turki sedang heboh kasus penembakan oleh dua generasi belia yang mengerikan. Peristiwanya berurutan. Pertama oleh mantan siswa berusia 19 tahun yang diidentifikasi sebagai OK (Ömer Ket’in). Dia menyerang di bekas sekolahnya, yakni Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknik Ahmed Koyuncu di Provinsi Sanliurfa. Sehari setelahnya, Rabu (15/4/2026) seorang siswa bernama İsa Aras Mersinli yang masih berusia 14 tahun juga melakukan penyerangan mematikan. Dirinya melakukan serangan di SMP Ayser Çalık, Kahramanmaras, tempat dirinya menimba ilmu. 

Yang mengejutkan, keduanya bukan anak miskin yang kurang gizi. İsa, contohnya, merupakan anak dari keluarga mampu. Ibunya seorang guru dan ayahnya seorang Komisaris Polisi Kelas 1 dan Kepala Inspektur Polisi. 

Memperhatikan dua kasus ini, teringatlah pada siswa-siswi di Indonesia. Mereka mendapatkan menu bergizi gratis yang konon, itu untuk menyongsong Indonesia emas. 

Pertanyaannya, apakah hanya gizi yang menjadi satu-satunya syarat untuk mencapai itu? 

Jawabnya tentu saja tidak. Banyak syaratnya. Mulai dari pendidikan dalam keluarga, sarana dan prasarana belajar-mengajar yang berkualitas, guru-guru yang profesional,  pemenuhan gizi, hingga kebahagiaan para siswa dalam menjalani hidup dan kehidupan. 

Nah, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas, semua syarat tersebut wajib dipenuhi. Khusus masalah gizi, sebenarnya ini kewajiban orang tua. Ayahnya lah yang wajib memberikan nafkah yang di dalamnya termasuk pemenuhan gizi anak. Jadi, bukan negara yang memberikan MBG (Menu Bergizi Gratis). Di sinilah pemerintah hadir sebagai pihak yang membantu para orang tua dalam hal pekerjaan. 

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pekerjaan di Indonesia mendapatkan gaji yang layak. Bahkan, pemerintah wajib membantu dalam hal penciptaan lapangan kerja, terutama dalam permodalan. 

Pertanyaan selanjutnya, mampukah Bangsa Indonesia saat ini memenuhi semua syarat di atas? 

Read More

Hak Ruang Udara Indonesia untuk AS BIKIN ASEAN Waspada?

Foto: Pixabay

Ketika Amerika Serikat berhak atas ruang udara Indonesia, tentu menciptakan iklim baru di kawasan ASEAN. Betapa tidak? Yang semula tidak ada pesawat-pesawat tempur Paman Sam bebas terbang di langit Jamrud Khatulistiwa, menjadi ada. 

Kewaspadaan semacam itu sangatlah wajar mengingat keamanan negara-negara di dekat Indonesia bisa saja terancam, terutama Malaysia yang terang-terangan menentang Israel. Amerika Serikat dapat dengan mudah memantau Harimau Malaya dari langit Garuda. Ya, baik di perbatasan Indonesia dan Malaysia bagian timur, maupun Malaysia bagian barat. 

Dan, kalau boleh jujur, pihak Indonesia idealnya juga harus waspada. Ruang udara sejatinya adalah bagian dari kedaulatan setiap negara. Nah, saat ruang tersebut menjadi bebas untuk negara lain, ini sungguh sangat mengkhawatirkan. 

Kembali ke pembahasan ASEAN, kita berharap hubungan baik antara Indonesia dan negara-negara lainnya di kawasan ini tidak terganggu dengan hal itu. Bagaimana pun juga, selain kerja sama yang sudah tumbuh dan berkembang, negara-negara di Asia Tenggara tidak bisa lepas dari kedekatan budaya bahkan hubungan kekerabatan sejak dulu. Di Indonesia dan Malaysia, misalnya, ada orang-orang dari rumpun Apau Kayan. Bedanya hanya pada penamaan suku saja di masing-masing negara. 

Read More

Presiden atau Traveller?

Ilustrasi: Pixabay

Dikisahkan, ada seorang presiden yang gemar sekali mengadakan perjalanan di banyak negara. Dia menyebutnya demi energi. Demi rakyat. Padahal tidak ada hasilnya sama sekali bagi rakyat, bangsa, dan negara yang dipimpinnya. 

Sementara perjalanannya itu memakan biaya yang tentu saja tidaklah sedikit. Ya, menelan anggaran belanja negara yang jumlahnya banyak. Dan, dia tidak peduli terhadap situasi, juga kondisi perekonomian negaranya saat sedang terpuruk. Misalnya ketika sedang defisit anggaran, dirinya tetap saja melakuan kunjungan di negara-negara yang dia inginkan. 

Itulah sebabnya, orang-orang bingung tentang statusnya, apakah sebagai seorang presiden ataukah traveller. 

Dugaan demi dugaan pun bermunculan. Ada yang menduga sang presiden memang gemar bertamasya. Sebagai wisatawan, dia begitu bahagia saat menikmati perjalanan itu dan juga keindahan negara yang dikunjunginya. Benar, dirinya selalu mengunjungi negara-negara maju yang amazing. 

Dugaan lainnya, sang presiden ingin terlihat gagah. Caranya dengan bertemu dan berfoto bersama presiden-presiden negara maju tersebut. Harapannya agar masyarakat di negaranya terpesona dan takjub kepadanya. 

Sebagian yang lain menduga perjalanan tersebut diniatkan sang presiden sebagai pencitraan untuk pilpres yang akan diikutinya beberapa tahun kemudian. Pada bagian inilah mulai berkembang pembicaraan-pembicaan di warung kopi, serambi masjid hingga ruang-ruang perkantoran. 

Tema politik perlahan terhirup oleh masyarakat luas. Orang-orang merasa hanya dimanfaatkan sang presiden demi kekuasaannya. Anggaran belanja negara yang sebagian besar bersumber dari pajak rakyat digunakannya untuk kepentingan politik semata. 

Kian lama, rakyat sudah benar-benar muak terhadap perilakunya. Terlebih kala dirinya berupaya untuk menertibkan para pengamat yang mencoba meluruskan jalan politiknya, termasuk soal perjalanan kenagaraan tersebut. 

Bahkan, dari fakta-fakta di lapangan, banyak yang memprediksi sang presiden akan jatuh di tengah jalan. Dia tak akan bisa mempertahankan kedudukannya. 

Lantas, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus gerak langkah sang presiden dalam realitas yang apa adanya. 

Read More

Jusuf Kalla Sang Pengalih Isu?

 

Foto: Wikipedia

Mantan presiden yang sekarang nyaris berusia 84 tahun itu mulai muncul kembali setelah beberpa waktu absen dari panggung besar Indonesia. Meskipun sudah tak muda lagi, suaranya bergemuruh. Membuat seantero Nusantara menoleh dan sebagian menyoroti sosoknya. 

Sejak perang Iran versus Amerika Serikat + Israel, tokoh yang satu ini mencuri perhatian publik. Ya, awalnya bicara soal perang. Kemudian, dirinya menyoal pula ijazah Jokowi, menyarankan harga bahan bakar minyak dinaikkan, juga menolak WFH setiap hari jumat bagi pegawai pemerintah. Dan, terakhir pria yang akrab disapa daeng ini dilaporkan karena isi ceramahnya saat di UGM beberapa waktu lalu. 

Nah, dari bagian terakhir di atas, terlihat juga adanya kemungkinan permainan tim. Agaknya memang ada semacam sindikat yang penuh perencanaan untuk mengalihkan isu utama, seperti keterlibatan Indonesia di Board of Peace, keracunan akibat makan bergizi gratis, koperasi merah putih, program gentengisasi, efesiensi, Indonesia mengalami defisit anggaran, hingga seterusnya selama bisa dialihkan. 

Dalam upaya pengalihan isu utama itulah diperlukan tokoh besar sekelas Jusuf Kalla dengan didukung orang-orang pilihan lainnya. 

Dalam hal ini, terlepas benar atau tidaknya pak JK sebagai pengalih isu, terpenting rakyat perlu membuka mata. Melihat isu-isu yang sebenarnya perlu mendapatkan perhatian sebagai pengawasan terhadap pemerintah. Jika malah tersedot oleh sosok semisal pria bernama lengkap Muhammad Jusuf Kalla itu, pemerintah bisa seenaknya beraktivitas yang tidak prorakyat. 

Read More

Apakah Kita Memiliki Negara?

 

Ilustrasi: Pixabay

Seorang perempuan berdasi kupu-kupu kuning dengan motif macam tutul sedang asyik berbincang bersama kakek bertopi biru muda. Mereka sesekali tertawa, terkadang juga memainkan kedua tangan seakan sedang menari ketika bibir mereka bergerak lincah. 

"Apakah kita memiliki negara? 

"Tampaknya sudah tidak!"

Lalu tawa mereka pecah di bawah langit yang kian mendung. 

Belakangan baru diketahui ternyata mereka membicarakan perihal langit Indonesia. Ya, keduanya mendapatkan kabar bahwa pesawat tempur Amerika Serikat bebas mondar-mandir di kawasan udara NKRI. Presiden Prabowo Subianto tanpa seizin rakyat dengan mudahnya menandatangani perjanjian yang membolehkan Amerika Serikat melintas tanpa batas di langit Jamrud Khatulistiwa. 

Wah ini benar-benar "kebangetan" sekali. Kita tahu bahwa wilayah udara merupakan salah satu yang harus dijaga. Itu bagian dari kedaulatan setiap negara. Jika negara lain bebas berlalu lalang di atas sana, sama saja wilayah tersebut tidak ada pemiliknya. Dengan kata lain, tidak ada negara yang namanya Indonesia. 

Seharusnya sebagai seorang presiden, harus mati-matian menjaga wilayah udara ini. Bukan malah menyerahkannya kepada asing. Berteman dengan presiden lain semisal Donald Trump sah-sah saja, tetapi harus ada batasnya. 

Contohlah anak-anak kecil. Mereka boleh bermain asalkan tidak sebebas-bebasnya. Intinya, siapa pun orangnya, seberapa pun usianya, jika terlalu bebas, pastilah mendatangkan keburukan. 

Lantas, apa yang harus dilakukan? Entahlah? Kalau sudah ada perjanjian demikian, agaknya susah dibatalkan. Apalagi pasti ada timbal-balik yang diterima oleh si pemberi izin. Jadi, ah susah. Eh, sudah ah. Didemo juga bakalan tutup hidung. 

Read More

Dikawal Jet Tempur, Temui Putin, Indonesia Aman?

Ilustrasi: Pixabay

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan pengawalan udara. Ya, pada Kamis (9/4/2026) empat F-16 Fighting Falcon dan dua KAI T-50 Golden Eagle nmengawal pesawat yang ditumpangi mantan orang nomor satu di Kopassus itu dari Lanud Halim Perdanakusuma sampai di Lanud Adisutjipto, Sleman. 

Apakah ini sekadar unjuk kebolehan TNI AU? Atau memang Indonesia tidak aman? Lalu Presiden Prabowo meminta perlindungan kepada Presiden Vladimir Putin? 

Ada banyak pertanyaan seputar ketidaklaziman itu. Tapi yang jelas, semuanya memakai anggaran belanja yang tidak sedikit. Idealnya, penghematan anggaran tidak sebatas di level bawah. Misalnya WFH bagi pegawai pemerintah setiap hari Jumat. Ketentuan itu seharusnya berlaku juga di level presiden dan para pejabat di bawahnya. 

Mungkin niatnya bagus, namun alangkah baiknya tunggu momen yang tepat, yakni saat perekonomian Indonesia sudah sehat. Sebutlah misalnya kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Toh sebelumya kedua presiden tersebut sudah dua kali bertemu. Bahkan dalam dua kunjungan itu, Indonesia dan Rusia telah sepakat bekerja sama di bidang energi baru, juga terbarukan, termasuk pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Lantas untuk apa lagi bertemu? Langkah selanjutnya sebenarnya bisa dilakukan lewat sambungan telepon atau tatap muka daring secara berkelanjutan untuk memastikan terwujudnya kerja sama yang baik. Setelahnya kerja sama dilakukan di lapangan. 

Read More