MBG BIKIN Indonesia Jadi Negara Maju?

Foto: Pixabay

Konon, hanya Singapura lah satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Negeri kecil itu bersinar bak bintang. Sementara negara-negara lainnya, terutama Indonesia--khususnya pulau-pulau terluar, seperti Pulau Nipah dan. Pulau Belakang Padang di Batam--ibarat bulan yang mendapatkan cahayanya. 

Ini menjadi fakta dalam realitas tak terbantahkan. Indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat lama berusaha untuk menjadi negara yang maju pula. Akan tetapi, langkah ke arah sana sering diganjal. Sebutlah di bidang industri penerbangan dan otomotif yang terpaksa tutup di akhir era Orde Baru. 

Inovasi-inovasi anak negeri yang muncul setelahnya pun tak semanis harapan rakyat Indonesia. Negara-negara lain lah yang malah menyambutnya. Alhasil, negeri Jamrud Khatulistiwa tetaplah berstatus sebagai negara berkembang. 

Pertanyaannya, apakah pemerintah yang terbaru di Negara Kesatuan Republik Indonesia  ini masih mengupayakannya? 

Belakangan, ada tiga kata, yakni makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto. Ini tentu terkait dengan janji kampanyenya pada pilpres 2024 lalu. Kalau kita boleh berpikir liar, maka apa pun yang akan terjadi, MBG harus tetap jalan. Sebab, jika MBG dihentikan, itu artinya Prabowo Subianto mengingkari janji politiknya. Apa dampaknya? Tentu saja sosoknya akan cacat di mata rakyat Indonesia sehingga citranya hancur dan sulit mendapatkan suara rakyat pada pilpres 2029 mendatang. 

Nah, terlepas dari janji politik di atas, sebenarnya apa saja yang sudah ditimbulkan dari program itu? 

Yang paling mencolok, selama ini MBG membuat pro dan kontra  di masyarakat. Banyak rakyat terutama sebagian orang tua siswa yang mengeluh dengan adanya MBG. Pasalnya, selain pemotongan anggaran di sektor-sektor lain hingga menyebabkan PHK dan kerugian-kerugulina lainnya, MBG juga membuat sebagian siswa keracunan. 

Hal terakhir di atas ada yang berujung pada kematian. Selebihnya, MBG tentu merupakan pemborosan anggaran belanja negara. Bukan hanya soal biaya makan, tetap juga pengadaan mobil, sepeda motor listrik, bahkan sampai pembelian kaos kaki yang mahal. 

Melihat dampak-dampak buruk MBG, apakah ada secuil harapan bahwa program ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju? 

Read More

21.800 Motor Listrik Adalah Kegagalan Pemerintah dalam Sarana Publik

 

Ilustrasi: Pixabay

Diketahui bahwa Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait pembelian motor listrik yang akan diserahkan kepada kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Dalam penjelasannya, tujuan pembelian motor listrik tersebut untuk menjangkau daerah yang sulit. 

Dari sini kita tahu bahwasanya pemerintah tidak membenahi jalan yang menyebakan kondisi sulit untuk menjangkau target makan bergizi gratis (MBG). 

Keadaan jalan yang menyebabkan itu bisa berupa telah terjadi kerusakan atau jalannya yang sempit. Nah, idealnya pemerintah lebih fokus pada jalan di sana. Sebab, yang melaluinya bukan hanya kepala. SPPG, melainkan rakyat, baik penduduk setempat, termasuk siswa penerima MBG, maupun penduduk luar termasuk guru honorer.yang mengajar dan mendidik di sekolah sana. 

Selain itu, dengan adanya jalan yang bagus, tidak perlu melakukan pembelian motor listrik yang mahal itu, apalagi dalam jumlah banyak. 

Dengan fakta di atas, ini sebenarnya tidak sekadar permasalahan gizi, tetapi lebih kepada jalur transportasi darat. Dengan adanya pengadaan motor listrik tersebut, pemerintah sudah membuka aib sendiri. Ya, bahwasannya pemerintah sudah gagal dalam hal sarana publik, yakni jalan umum yang lancar. 

Pertanyaannya, apakah keadaan demikian akan berlangsung terus-menerus? Ataukah akan ada niat baik pemerintah untuk segera melakukan pembenahan terhadap sarana publik tersebut? 

Read More

Makar Sangatlah Diperlukan Negara

 

Ilustrasi: Pixabay

Mungkin masih banyak orang yang tidak suka dengan kata "makar". Bahkan, konon ada juga yang alergi terhadapnya. Terutama sekali di kalangan pejabat negara. 

Berbicara tentang pejabat dan makar, ada sebuah cerita menarik pada masa peralihan kekuasaan dari asing ke Indonesia. Salah seorang pejabat berdarah pribumi keberatan dengan merdekanya Indonesia. Jelas saja begitu karena dia bisa hidup enak saat menjadi pejabat di bawah kolonial asing. 

Tapi sayang sekali, dia tak bisa membendung arus makar yang sangat kuat kala itu. Nah, pada masa kemerdekaan, para pejabat Indonesia pun demikian. Sangat alergi dengan makar. Benar, orang-orang itu juga diliputi kepanikan dan ketakutan luar biasa jika jabatan mereka hilang akibat makar. 

O iya, ada lagi sebuah cerita terkait pejabat dan makar. Ada demo besar di sebuah daerah. Para demontran membakar gedung DPRD setempat. Lalu seorang pejabat negara dengan tergesa-gesa menyebut pembakaran ini sebagai tindakan makar. Padahal bukan. Itu sebatas luapan kekecewaan terhadap orang-orang legislatif dan pemerintah. 

Pertanyaannya, apakah makar itu keji? Jawabnya tidak. Makar sebenarnya merupakan subjek kebaikan yang sangat diperlukan negara. Tanpa makar, negara tidak akan bergerak maju. Semakin banyak makar, maka negara akan kian terdepan. Sebaliknya, akan membuat negara terpuruk dan dijajah negara adidaya. 

Pertanyaan selanjutnya, kok bisa begitu? Tentu saja bisa. Sebab, makar di sini adalah akronim dari manusia kekar (MAnusia.keKAR). 

Setiap pembangunan negara diperlukan manusia kekar. Ya, kekar pikiran, kekar perasaan, dan kekar fisik. Dengan kata lain, manusia kekar disebut juga sebagai sumber daya manusia yang unggul. 

Jadi, jangan alergi terhadap makar. 

Read More

Menteri Tidak Tahu Kerjaan Bawahannya?

Ilustrasi: Pixabay

Ini lucu. Mana mungkin atasan tidak tahu yang dikerjakan bawahannya? Kecuali, hal tersebut Terkait tindak kejahatan. Misalnya korupsi atau kasus perselingkuhan yang dilakukan secara diam-diam. 

Nah, jika terkait pekerjaan besar, sebutlah pengadaan motor operasional yang jumlahnya puluhan ribu dengan biaya fantastis, klaim itu tidak masuk akal. Seorang menteri mustahil tidak mengetahui pengadaan yang dilakukan seorang kepala badan di lingkungannya, yakni masih terkait dengan keuangan negara. Ya, bukan di lingkungan negara lain. 

Mengenai biaya yang dikeluarkan terkait motor operasional itu, kabarnya per unitnya mencapai 56,8 juta (jika dirupiahkan). Kalau dibulatkan 57 juta per motor. Kalikan saja harga tersebut dengan jumlah yang sudah dibeli. Ada yang mengatakan jumlah keseluruhannya tujuh puluh ribu unit motor. Sementara si menteri dari Negara Kalangkabut itu mengatakan 28 ribuan unit. 

Wow luar biasa. Padahal dari sisi anggaran belanja, dikabarkan negara itu sedang mengalami defisit. Wadidaw! 

Read More

Kamu Hamburkanlah Anggaran Negara, maka Posisimu Aman

Ilustrasi: Pixabay

Jika tidak, kami goyang terus sampai kamu jatuh. Ya, kalimat pertama di paragraf ini adalah lanjutan dari judul di atas. 

Konon, hal itu terjadi di sebuah negara miskin, tapi statusnya berkembang. Sebenarnya negara tersebut telah lama merdeka, namun dari dulu tidak mengalami kemajuan. Bisa dikatakan berjalan di tempat. 

Menurut kabar burung, setiap presiden terpilih di sana mendapatkan ancaman dari pihak luar. Jenisnya macam-macam. Dan, akhir-akhir ini lebih kepada uang dan utang. 

Maksudnya, pihak asing menginginkan negara tersebut terus-menerus menggantungkan diri kepada mereka dalam bentuk utang. Oleh karena itu, sang presiden terpilih diperintah mereka terus menghamburkan anggaran belanja negara untuk hal-hal tak berguna dan merugikan. Dalam konteks ini, kata "merugikan" merujuk pada kebangkrutan negara tersebut 

Alhasil, negara miskin itu terus berutang dan berutang kepada pihak asing dengan bunga yang tinggi. Dari bunga inilah, pihak asing yang merupakan bangkir global itu sangat diuntungkan. 

Lantas, apakah negara yang menjadi korban tersebut bisa merdeka dari jeratan para rentenir internasional itu? 

Agaknya tidak bisa. Kecuali, suatu waktu kelak ada presiden pemberani dengan dukungan rakyat melawan pihak asing yang merongrong kedaulatan negara mereka. Dengan kata lain, antara rakyat dan sang presiden bahu-membahu berupaya meraih kemerdekaan yang sejati di segala bidang kehidupan. 

Read More

Benarkah Tumbangnya Pemimpin karena Antimasukan?

Sumber foto: Wikipedia

Siapa pun dia, baik sultan, raja, kaisar, maupun presiden, idealnya harus membuka telinganya. Untuk apa? Jawabnya mendengarkan berbagai masukan yang positif. Mengapa? Bukankah dia orang nomor wahid di negerinya? Dengan kata lain, dialah yang terhebat. 

Ya, neskipun demikian, hakikatnya dia tetaplah makhluk yang memiliki keterbatasan. Dia bukan Tuhan. Sehingga, sejatinya dia membutuhkan masukan demi masukan agar pemerintahan yang diajalannya bergerak dengan lancar. 

Karena sifatnya umum, maka hal ini berlaku juga bagi presiden-presiden Indonesia, temasuk Prabowo Subianto. Presiden terpilih pada Pilpres 2024 lalu itu wajib mendengarkan semua masukan dari para pakar. Jangan sampai perkataan mereka malah dianggap menjatuhkan. Selama masukan yang diberikan secara gratis tersebut isinya membangun, idealnya diterima dan dijadikan bahan pertimbangan untuk langkah strategis pemerintahannya. 

Dalam catatan sejarah, pemimpin negara yang baik ya memang harus begitu. Kalau sebaliknya, bisa berakibat fatal. Contohnya Sultan Bayezid I yang semula merupakan Sultan Turki Utsmaniyah yang sangat disegani. Dia mendapatkan julukan Sang Petir atau Sang Kilat karena kecepatannya dalam melakukan penyerangan terhadap musuh-musuhnya dalam setiap peperangan. 

Nah, pada perang terakhirnya, yakni tahun 1402 Masehi saat melawan Timur Lank atau Timurlane yang merupakan emir dari Dinasti Timuriyah, dirinya kalah dan menjadi tawanan perang hingga wafat pada tahun 1403 M. 

Walaupun diketahui kekalahannya karena banyak faktor, akan tetapi ada dua momen penting yang membuat dia dan pasukannya lebih cepat tersudut. Pertama, ketika melihat pasukan Timur yang jauh lebih banyak, yaitu berjumlah tidak kurang dari 800 ribu orang (sedangkan jumlah pasukan Sultan Bayezid I tak kurang dari 120 ribu orang), dia mendapatkan masukan agar segera membuat parit sebagai benteng. Tapi, dia menolaknya. Kedua, ketika dirinya disarankan mundur dari peperangan oleh adik iparnya sendiri, yakni Pangeran Stefan Lazarevic (Penguasa Serbia) dan lagi-lagi Sultan Bayezid I menolaknya. 

Alhasil, dirinya ditangkap dan ditawan oleh Timur Lank. Dan, tentu saja pada saat itu juga dirinya bukan lagi seorang Sultan, melainkan tahanan perang yang menyedihkan hingga meninggal dunia  setahun kemudian. 

Read More

Presiden Harus Mengendalikan Ambisinya?

Ilustrasi: Pixabay

Menjadi pemimpin negara bukanlah untuk terlihat hebat, mudah mendapatkan cuan, atau untuk mencapai ambisi-ambisi lainnya. Seseorang yang sejak awal berniat demikian, dipastikan negara yang akan dia pimpinan menjadi lemah dan terus melemah hingga bubar. 

Betapa tidak? Segala potensi negara hanya untuk ambisinya semata. Sebutlah misalnya Presiden Amburadul dari Republik Gundah, yang selalu saja berambisi untuk terlihat hebat di mata asing. Dia tidak peduli anggaran negara defisit. Program-program tidak penting yang menelan anggaran besar pun terus dia jalankan. Ya, anggaran besar, contohnya memberikan makan gratis dari uang pajak dan utang luar negeri kepada peserta didik khusus di taman kanak-kanak, perjalanan dinas ke luar negeri setiap minggu, pembuatan koperasi simpan pinjam berbunga, pembuatan atap kandang sapi, dan pengiriman prajurit ke kawasan konflik yang berbahaya. Semuanya hanya untuk gagah-gagahan. Sehingga saat dirinya berada di luar negeri bisa menyombongkan diri bahwa dia berhasil ini dan itu. 

Padahal, aktivitas-aktivitas yang sejatinya membuat negara bangkrut harus segera dihentikan. Presiden idealnya harus cerdas intelektual, emosional, dan dalam segala hal. Dari sisi intelektual, misalnya, dia haruslah mampu berpikiran waras. Jika anggaran negara sedang tidak baik-baik saja, maka program yang berbiaya besar tidak boleh terus dijalankan. Nafsu untuk mewujudkan segala keinginannya harus diredam. 

Kalau kemudian ada yang mengkritik program-program kerjanya, dia juga harus mampu menguasai dan mengelola emosinya. Segala kritikan itu wajib dia terima dengan lapang dada lalu tanggapi dengan santun dan kerja nyata yang lebih baik lagi. Bukannya malah menolak mentah-mentah seraya berkoar-koar akan menertibkan para pengkritik demi ambisi besarnya. 

Pada intinya, dia harus mampu mengendalikan.ambisinya untuk kebaikan bersama. Nah, pertanyaannya, apakah pada masa sekarang masih ada presiden ideal seperti itu? Ataukah lebih banyak yang berambisi besar tanpa batas? 

Read More