Apakah Kita Memiliki Negara?

 

Ilustrasi: Pixabay

Seorang perempuan berdasi kupu-kupu kuning dengan motif macam tutul sedang asyik berbincang bersama kakek bertopi biru muda. Mereka sesekali tertawa, terkadang juga memainkan kedua tangan seakan sedang menari ketika bibir mereka bergerak lincah. 

"Apakah kita memiliki negara? 

"Tampaknya sudah tidak!"

Lalu tawa mereka pecah di bawah langit yang kian mendung. 

Belakangan baru diketahui ternyata mereka membicarakan perihal langit Indonesia. Ya, keduanya mendapatkan kabar bahwa pesawat tempur Amerika Serikat bebas mondar-mandir di kawasan udara NKRI. Presiden Prabowo Subianto tanpa seizin rakyat dengan mudahnya menandatangani perjanjian yang membolehkan Amerika Serikat melintas tanpa batas di langit Jamrud Khatulistiwa. 

Wah ini benar-benar "kebangetan" sekali. Kita tahu bahwa wilayah udara merupakan salah satu yang harus dijaga. Itu bagian dari kedaulatan setiap negara. Jika negara lain bebas berlalu lalang di atas sana, sama saja wilayah tersebut tidak ada pemiliknya. Dengan kata lain, tidak ada negara yang namanya Indonesia. 

Seharusnya sebagai seorang presiden, harus mati-matian menjaga wilayah udara ini. Bukan malah menyerahkannya kepada asing. Berteman dengan presiden lain semisal Donald Trump sah-sah saja, tetapi harus ada batasnya. 

Contohlah anak-anak kecil. Mereka boleh bermain asalkan tidak sebebas-bebasnya. Intinya, siapa pun orangnya, seberapa pun usianya, jika terlalu bebas, pastilah mendatangkan keburukan. 

Lantas, apa yang harus dilakukan? Entahlah? Kalau sudah ada perjanjian demikian, agaknya susah dibatalkan. Apalagi pasti ada timbal-balik yang diterima oleh si pemberi izin. Jadi, ah susah. Eh, sudah ah. Didemo juga bakalan tutup hidung. 

Read More

Dikawal Jet Tempur, Temui Putin, Indonesia Aman?

Ilustrasi: Pixabay

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan pengawalan udara. Ya, pada Kamis (9/4/2026) empat F-16 Fighting Falcon dan dua KAI T-50 Golden Eagle nmengawal pesawat yang ditumpangi mantan orang nomor satu di Kopassus itu dari Lanud Halim Perdanakusuma sampai di Lanud Adisutjipto, Sleman. 

Apakah ini sekadar unjuk kebolehan TNI AU? Atau memang Indonesia tidak aman? Lalu Presiden Prabowo meminta perlindungan kepada Presiden Vladimir Putin? 

Ada banyak pertanyaan seputar ketidaklaziman itu. Tapi yang jelas, semuanya memakai anggaran belanja yang tidak sedikit. Idealnya, penghematan anggaran tidak sebatas di level bawah. Misalnya WFH bagi pegawai pemerintah setiap hari Jumat. Ketentuan itu seharusnya berlaku juga di level presiden dan para pejabat di bawahnya. 

Mungkin niatnya bagus, namun alangkah baiknya tunggu momen yang tepat, yakni saat perekonomian Indonesia sudah sehat. Sebutlah misalnya kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Toh sebelumya kedua presiden tersebut sudah dua kali bertemu. Bahkan dalam dua kunjungan itu, Indonesia dan Rusia telah sepakat bekerja sama di bidang energi baru, juga terbarukan, termasuk pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Lantas untuk apa lagi bertemu? Langkah selanjutnya sebenarnya bisa dilakukan lewat sambungan telepon atau tatap muka daring secara berkelanjutan untuk memastikan terwujudnya kerja sama yang baik. Setelahnya kerja sama dilakukan di lapangan. 

Read More

Indonesia Versus Republik MBG

Ilustrasi: Pixabay

Kocak sekali saat ada yang mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai sebuah negara berdaulat. Tidak sampai di situ, dikatakan bahwa republik ini dijuluki Paman Gratis. Dan, pendapatan negara ini berasal dari negara jajahannya, yakni Indonesia. Rakyat Indonesia dipalak hingga ke akar rumput. Upeti yang sangat banyak itu langsung dibawa langsung dengan menggunakan ratusan sepeda motor listrik yang dikendarai Kepala SPPG. 

Setelah sampai di ibukota, rupiah yang sangat banyak tersebut dibagikan ke setiap dapur MBG. Ya, digunakan untuk belanja bahan makanan, dan juga tablet Samsung seharga 17 jutaan rupiah. 

Mendengar perkataan bu Iyem, para pembeli di warung makannya sama terbahak-bahak. 

Begitulah akrabnya suasana orang-orang kecil. Tak perlu tablet Rp17 jutaan, tak perlu kaos kaki yang per unitnya Rp100k, apalagi sepeda motor listrik seharga 42 juta rupiah. Rakyat biasa itu juga membayar sendiri makanan dan minuman yang mereka nikmati (TIDAK GRATIS!!!). 

Dan, apa yang diperdengarkan di warung makan tersebut, selain kocak juga ada benarnya meskipun sedikit. Kita ketahui bersama MBG dinomorsatukan. Tidak peduli ekonomi rakyat Indonesia banyak yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, ketika negara kita sedang defisit, MBG tetap jalan dan kian menguras anggaran belanja negara. 

Pembelian sepeda motor listrik, kaos kaki, dan tablet merupakan contoh pengurasan anggaran belanja Indonesia untuk MBG. Apa-apa demi MBG. Seakan-akan MBG merupakan sebuah negara penjajah penghisap rupiah. 

Entahlah sampai kapan MBG ada. Yang jelas, program ini telah membuat Indonesia menurun kualitasnya. Bukan hanya kasus keracunan MBG (sektor kesehatan), tetapi juga kualitas di sektor-sektor lain. Benar, semua anggaran di setiap sektor dipotong dan diserahkan untuk MBG. Alhasil, kualitas pasti mengalami penurunan. Rakyat pun mendapatkan kerugian karena menerima kualitas yang menurun tersebut 

Read More

Lapangan Kerja Baru, Produk Diekspor

Ilustrasi: Pixabay

Ini baru yang namanya menciptakan lapangan kerja baru. Produknya diekspor dan hasilnya dirasakan bagi kemakmuran rakyat. Sebutlah seumpama membangun perusahaan drone tempur bernama Khatulistiwa. Diperlukan tenaga kerja mulai dari para insinyur penerbangan hingga petugas kebersihan. Produk-produknya semisal drone Jamrud 45, Nusantara 90, dan Kepulauan J-5555 diekspor ke banyak negara. Maka, dolar demi dolar terkumpul sebagai keuntungan. Setelah dirupiahkan, menjadi gaji para tenaga kerjanya dan sebagian untuk kemakmuran rakyat, seperti pembangunan sarana dan prasarana. 

Model ini bisa diterapkan di Indonesia. R-80 hasil tangan B.J. Habibie idealnya diproduksi dan terus dikembangkan. Atau, jenis produk lain dan juga jasa. Semakin banyak pemerintah menciptakan lapangan kerja baru dengan berbagai inovasi, memungkinkan negara ini mampu menjadi negara maju yang berani bersaing dengan negara-negara maju lainnya. 

Dengan itu pula, Indonesia pun berpotensi terlepas dari jeratan berbagai utang dan tekanan luar negeri. 

Pertanyaannya, mampukah Pemerintah Indonesia memulainya? 

Selama ini yang dimaknai sebagai menciptakan lapangan kerja bukanlah model di atas. Pola pikir Presiden Prabowo tidak demikian. Buktinya, program makan bergizi gratis (MBG) yang tidak ada keuntungan secara finansal dianggap bentuk menciptakan lapangan kerja. Memang benar sebagian orang Indonesia diangkat menjadi para pekerjaannya, tetapi uang untuk menggaji mereka bukan dari keuntungan atau laba, melainkan dari uang pajak rakyat. 

Program MBG hanya membuat Indonesia tekor. Betapa tidak? Setiap hari uang pajak rakyat harus dikeluarkan sebanyak Rp1, 2 trilyun hanya untuk biaya program ini. Coba kalau tidak ada MBG, tidak ada pula pengeluaran (pemborosan) sebesar itu. Uang bisa disimpan sebagai kas negara atau digunakan untuk hal-hal yang urgen atau mendesak, yakni contohnya perbaikan jalan rusak dan penanganan bencana secara optimal. 

Read More

Pemerintah Bukan Penat Rias

Ilustrasi: Pixabay

Di mana pun, kapan pun, apa, dan bagaimana pun, pemerintah tidak boleh menjadi penata rias. 

Kalimat di atas merupakan peringatan keras kepada seluruh pemerintah di setiap negara. Sebab, jika pemerintah hanya suka menata rias negara dari sisi luar, itu jelas sebuah pembohongan publik belaka. Misalnya, pemerintah memberikan makan gratis kepada para siswa sehingga dari luar mereka tampak tidak lapar. Tetapi, itu bukan membangun dari dalam. Pemerintah seharusnya meningkatkan pendapatan orang tua mereka agar tidak hanya di sekolah, di rumah pun para siswa dapat menyantap makanan bergizi. 

Contoh lainnya pemasangan atap seragam. Dari luar memang terlihat bagus, tetapi itu hanyalah kulit luarnya. Atap rumah rapi tidak serta merta meningkatkan pendapatan para penghuninya. 

Atau, fakta tambahan di lapangan. Ketika ada presiden datang di sebuah provinsi, gubernur setempat merias tampilan daerah-daerah yang akan dikunjungi sang presiden tersebut. Sebelum dan sehabis kunjungan, rumput liar dan para pedagang kaki lima pun dibiarkan tak beraturan kembali. Ini jelas gubernur penata rias. Jelas berbeda dengan gubernur yang memang sungguh-sungguh bekerja membangun dari dalam. 

Itu dua bentuki kerja pemerintah pusat dan satu kerja pemerintah daerah yang termasuk kategori merias tampilan luar sebuah negara. Padahal, pemerintah wajib bekerja dengan program-program yang membangun dari dalam. Jika bagian dalamnya sudah bagus, secara otomatis di luarnya pun demikian. 

Sebagai analogi sederhana, meski wajah seorang gadis yang putus cinta dirias sedemikian rupa, tidak akan seceria wajah gadis yang jiwanya bahagia. 

Read More

Ini Tujuan dari Perkataan Jadi Presiden Tidak Enak

 

Ilustrasi: Pixabay

Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam rapat kerja di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026) meminta semua pihak agar tidak menganggap "enak" menjadi Presiden Indonesia. 

Tentu saja perkataan itu menuai sejumlah pertanyaan. Salah satunya, apa tujuan seorang Prabowo mengatakannya? 

Bukankah kita tahu sudah berkali-kali dirinya ikut pilpres dan baru satu kali bisa memenangkannya. Kemenangannya itu pun, menurut sebagian orang, karena bantuan Jokowi. Tanpa adanya mantan Walikota Solo tersebut, Prabowo tetaplah rakyat biasa hingga sekarang (masih menurut sebagian orang). Nah, dari sini jelas kelihatan sekali betapa inginnya Prabowo menjadi presiden di Indonesia. Antara fakta ini dan "tidak enak" jelas berlawanan, bukan? 

Sesuatu yang diinginkan umumnya enak. Bukan malah sebaliknya. Agaknya memang ada tujuan selain sekadar mengonfirmasikan perihal rasa itu. 

Pertama, bisa jadi tujuannya adalah untuk menang di pilpres 2029. Ya, agar orang-orang yang juga ingin menjadi Presiden Indonesia membatalkan keinginan tersebut. Atau setidaknya menjadi tidak semangat. Alhasil, Prabowo Subianto akan menang telak. 

Kedua, tujuannya mungkin agar masyarakat takjub kepadanya. "Ternyata Presiden Prabowo seorang pekerja keras." Begitu kira-kira kalimat di pikiran banyak orang setelah mendengar atau membaca perkataan seorang Prabowo soal "tidak enak" itu. 

Ketiga, tujuannya supaya masyarakat tidak menganggap Prabowo sekadar menghambur-hamburkan anggaran belanja negara. Misalnya kunjungan di banyak negara. 

Keempat, agaknya hal itu agar dirinya mendapatkan pujian dari dalam negeri dan terutama dari luar negeri. Sebutlah dipuji Donald Trump. 

Dan, ada kemungkinan-kemijgkinan lainnya. Meski demikian, apa pun tujuan sebenarnya, rakyat hanya ingin bukti nyata Prabowo Subianto mampu menghasilkan, bukan sekadar mampu bekerja. Menghasilkan apa? Tentunya berupa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Read More

Indonesia Gelap = Langit Makin Mendung?

 

Ilustrasi: Pixabay

Pertanyaan jelasnya dalam judul di atas adalah, apakah makna dua kata pertama sama dengan tiga kata kedua? 

Indonesia Gelap yang teridiri atas dua kata, secara ringkas merupakan bentuk kriitik terhadap kondisi Indonesia yang kian buruk pada era Prabowo Subianto. Mulai dari isu kebijakan anggaran dan efisiensi, terancamnya kebebasan berpendapat, kian maraknya korupsi dengan hukuman ringan, hingga pada rasa kecewa dan putus asa terhadap masa depan Indonesia. 

Sementara Langit Makin Mendung sebenarnya merupakan judul sebuah cerita pendek karya Ki Panji Kusmin yang dimuat Majalah Sastra tahun ke VI nomor 8 edisi Agustus 1968. Cerpen ini juga terkait dengan pemerintahan waktu itu, yakni era Orde Lama yang dinilai buruk. 

Bisa dikatakan keduanya sama-sama wujud kritik dari masyarakat di alam demokrasi. Tentu saja yang dikritik benar-benar fakta dalam realitas nyata. Dan, baik Indoensia Gelap, maupun Langit Makin Mendung memang lahir dari pikiran dan perasaan yang waras. Bukan karena sakit mata dan sakit hati. Bukan pula karena ditunggangi kepentingan politik kekuasaan. 

Ya, sebutlah soal kebebasan berpendapat. Apakah ketika si Budi, misalnya, mengkritik hal itu didasari oleh syahwat politiknya ingin menjadi presiden? Dia bukan orang politik, sehingga tidak mungkin jawabannya ialah "YA". Budi hanya ingin kebebasan berpendapat di Indonesia tidak diberangus pemerintah. 

Begitulah memang, pemerintah sangat takut kehilangan kekuasaannya. Itulah sebabnya, dengan sangat mudah wujud kritik dikategorikan sebagai serangan politik. Bahkan demonstrasi yang disertia pembakaran gedung DPRD disebut sebagai makar. Padahal bukan. 

Lantas, apa yang idealnya dilakukan pemerintah terhadap Indonesia Gelap dan Langit Makin Mendung yang keduanya sama-sama kritik membangun?

Jawabannya tentu setiap pemerintah pada era kapan pun, wajib menerima kritikan dan merenungkan apa yang sudah dilakukan. Kemudian berbuat lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ini semata-mata agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kemakmuran yang dicita-citakan bersama. 

Read More