Pemimpin Haram Takut Diwartakan

Ilustrasi: Pixabay

Penakut lawannya adalah pemberani. Menjadi pemimpin, artinya ia berani dan siap kehilangan segalanya demi orang-orang yang dipimpinnya. 

Sebagaimana kita ketahui, ada beragam jenis pemimpin. Misalnya dari segi tingkatannya di pemerintahan. Ada yang dinamakan presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, ketua rukun warga, dan ketua rukun tetangga. 

Semuanya wajib berani, termasuk dalam hal pemberitaan, baik tentang kelebihannya, maupun sebaliknya. Nah, tidak jarang pemimpin menjadi penakut saat dirinya akan diwartakan terkait kelemahan atau kekurangannya selama duduk di singgasana kekuasaan.

Pemimpin yang bersangkutan akan melakukan berbagai cara agar wartawan atau jurnalis tidak melakukannya. Sebutlah contohnya tindakan intimidasi, represif, juga perampasan alat rekam dan penghapusan data liputan 

Padahal di alam demokrasi kebebasan pers merupakan hal yang wajar dan tidak boleh diganggu dengan alasan takut diwartakan.

Sebagai pemimpin, idealnya harus sudah siap menerima segala resiko atas yang sudah diperbuatnya selama memimpin. Dan, janganlah sedikit pun takut setelah melakukan kesalahan. Hadapi dan pertanggungjawabkan! 

Read More

Indonesia Belum Surplus Pangan? Untungkan Asing?

Foto: Wikipedia 

Konon, Pemerintah Indonesia melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ingin bekerja sama dengan sejumlah perusahaan Asing, dari Republik Rakyat Cina. 

Hal itu guna menggarap hilirisasi industri unggas. Tujuannya tentu saja untuk pemenuhan kebutuhan pasokan ayam dan telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ya, ini soal MBG lagi. Tapi, titik beratnya fokus pada bahan makanan yang akan diolah. 

Menurut Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, kerja sama tersebut memiliki urgensi demi mendukung keberlanjutan MBG. 

Pertanyaannya, mengapa bukan pengusaha ternak unggas Indonesia yang diajak kerja sama? 

Padahal fakta bahwa Indonesia sedang memerlukan tambahan daging dan telur ayam, sebenarnya merupakan angin segar bagi tumbuh kembangnya sektor peternakan di negeri ini. Pemerintah seharusnya menggenjot produksi lokal, bukannya malah menguntungkan orang-orang Asing. Toh kalau para pengusaha lokal untung besar, pajak pun kian besar. 

Artinya, membantu perekonomian rakyat melalui upaya meningkatkan usaha dalam negeri sejatinya juga menambah pendapatan negara kita. 

Read More

Penyusup "BIKIN" Rusuh Demonstrasi

Ilustrasi: Pixabay

Sudah bukan rahasia pribadi lagi bahwa penyusup menciptakan kerusuhan saat demonstrasi sedang berjalan. Atau, saat massa demontrasi sudah meninggalkan arena aksi di jalan, para penyusup datang dan memulai kerusuhan. 

Orang-orang ini sejatinya dibayar atau diperintahkan komandan mereka. Umumnya para masa bayaran tersebut mengenakan helm dan bisa juga penutup kepala agar tidak dikenali. 

Apa yang mereka lakukan? Menyerang aparat. Ya, mulai dari tindakan sederhana, seperti mendorong, melemparikan batu, menyiramkan air, sampai adu jotos melawan aparat yang berjaga di kawasan demontrasi. 

Tujuannya apa? Tentu merusak citra para demonstran asli di mata dunia. Kalau dibahasakan secara verbal, dalang dari pengadaan penyusup itu berkata, "INI LHO KELAKUAN DEMOMSTRAN YANG BRUTAL!" 

Selain itu, dengan adanya penyusup yang menciptakan kerusuhan, maka para demonstran asli bisa ditangkap dan demonstrasi akan dibubarkan. 

Bagi para demonstran yang sudah hapal strategi jahat ini, sudah dipastikan tidak akan terpancing. Mereka tetap tenang atau menghindarkan diri dari kerusuhan. 

Read More

Demo di Daerah untuk Tutupi Isu Nasional?

Ilustrasi: Pixabay

Entah ada unsur kesengajaan dari pihak tertentu atau memang murni kehendak rakyat menggelar demonstrasi di daerah. Yang jelas dengan adanya aktivitas massa seperti itu sangat berkontribusi besar dalam menutupi isu berskala nasional. 

Unsur kesengajaan di atas maksudnya ada kemungkinan pejabat daerah didorong atau diperintahkan untuk membuat kehebohan. Kalau perlu kegaduhan. Salah satunya dengan melakukan hal-hal yang tidak disenangi rakyat. Cepat lambat, massa di daerah akan terpancing untuk bereaksi. Mulai dari perbincangan di warung kopi hingga demontrasi turun di jalan. 

Mengenai reaksi massa, memang ada yang benar-benar murni yang lahir dari kekecewaan, kemarahan, lalu diungkapkan lewat demontrasi. Tuntutan demi tuntutan mereka sampaikan dengan apa adanya. 

Dan, tidak bisa dipungkir juga bahwa memang ada massa bayaran yang melakukan demontrasi. Mereka sebenarnya tidak tahu-menahu soal inti masalah yang disuarakan. Orang-orang ini tahunya akan mendapatkan bayaran dan wajib mengikuti segala perintah komandan lapangan. Biasanya aksi turun di jalan yang mereka ikuti berupa demontrasi tandingan. 

Terlepas dari murni atau tidak, semakin besar demontrasi yang digelar, akan semakin teralihkan pula isu nasional. Perhatian masyarakat, khususnya yang menjadi peserta aksi di jalan, tentu lebih tersedot ke tuntutan yang disuarakan di daerah. Sementara berbagai isu nasional menjadi kurang diperhatikan. 

Read More

Kaltim Rasa Negara? Republik Kalimantan Timur?

Ilustrasi: Pixabay

Wah! Sedemikian dahsyatnya Kalimantan Timur saat ini. Provinsi yang dikenal dengan tambang minyaknya telah berasa seperti negara. Ya, masih "seperti". Artinya belum menjadi sebuah negara. Tetapi, mengapa bisa menjadi "rasa negara" meski tetap sebagai provinsi? 

Itu pertanyaan yang menggoda. Awalnya biasa-biasa saja. Namun, setelah Rudy Mas'ud sudah menjadi Gubernur Kaltim, letupan demi letupan mulai terdengar, terutama di media sosial. Dan, hari ini, Selasa (21/4/2026) akan ada aksi turun ke jalan oleh banyak orang di Samarinda. 

Massa datang untuk menyuarakan protes kepada sang gubernur yang dinilai tidak prorakyat. Menurut masyarakat Kaltim, Gubernur Mas'ud lebih mengutamakan kepentingan elit saja. 

Sebutlah contohnya soal pengadaan mobil dinas seharga Rp8, 5 miliar yang akhirnya dibatalkan karena heboh di media sosial. Tak berhenti sampai di situ, pak gubernur membuat heboh kembali dengan anggaran renovasi rumah dinas yang menyentuh angka Rp25 miliar. 

Disebut-sebut juga sebelumnya bahwa massa hendak menggulingkan Gubernur Kaltim tersebut. Di sinilah sebuah provinsi, tetapi rasa negara. Sang gubernur seakan-akan adalah seorang presiden yang akan digulingkan melalui aksi turun ke jalan. Itulah sebabnya, menjelang aksi besar hari ini, Rudy Mas'ud melakukan persiapan dengan membentengi istananya dengan kawat berduri. 

Di sampai itu, dari pihak kepolisian juga menyiagakan sekitar 1.700 personel gabungan beserta kendaraan taktis untuk menjaga keamanan di lokasi-lokasi utama. 

Read More

Amerika Serikat Adalah Perompak Jahat

Ilustrasi: Pixabay

Dikabarkan oleh Iran bahwa Amerika Serikat melakukan perompakan kapal kargo mereka. Peristiwa tersebut terjadi di Laut Oman saat gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran masih berlaku. 

Negeri di bawah kaki Presiden Trump itu mengerahkan marinir di atas kapal kargo tersebut, lalu menembaki dan melumpuhkan sistem navigasinya. 

Apa yang terjadi di sana sungguh tidak mencerminkan peradaban modern saat ini. Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa mereka merupakan orang-orang jahat di dunia kekinian. Dan, pantas saja banyak negara Eropa yang mulai menjauhi negeri jahat itu. 

Bukan hanya Eropa, Arab Saudi pun perlahan juga melakukannya. Kerajaan penjaga dua tempat suci umat Islam tersebut kian merapat ke Pakistan, Turkiye, dan Mesir. 

Dalam otak yang jernih dan pikiran sehat, tentu khalayak ramai sepakat dengan langkah mereka. Pertanyaannya, masih adakah pemimpin negara yang senang berkomplot dan mengiyakan segala perintah Paman Sam? 

Read More

Eksekutif Mengarahkan Legislatif? Tidak Beres!

Ilustrasi: Pixabay

Rasanya sangat aneh jika eksekutif atau dikenal sebagai pemerintah yang dikepalai seorang presiden memberikan pengarahan kepada legislatif. Dalam negara demokrasi, ada pembagian kekuasaan yang disebut dengan trias politica, yakni yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ketiganya sejajar. Tidak ada yang boleh melampaui kekuasaan di atas yang lainnya. 

Nah, kata "sejajar" ini tentu sudah menjadi patokan mutlak yang harus ditaati. Jika ada presiden, misalnya, memberikan pengarahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (termasuk DPRD) itu berarti kedudukan eksekutif ada di atas legislatif. 

Hal demikian sudah jelas sebuah kesalahan. Berbeda ceritanya jika presiden memberikan pengarahan kepada para menteri di kabinetnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Presiden dan menteri kedudukannya tidak sejajar dalam lembaga eksekutif. Dengan kata lain  presiden lebih tinggi daripada para menteri. Pengarahan jenis ini sangatlah dibolehkan. 

Selain persoalan kedudukan tersebut di atas, eksekutif dan legislatif merupakan dua lembaga yang berbeda. Tidak layak presiden mencampuri urusan lembaga lain. 

Dari kasus ini, ada kekhawatiran. Ketika presiden melampaui kekuasaannya, dirinya menempatkan posisinya sebagai orang nomor satu di atas yang lainnya. Lembaga apa saja harus tunduk kepadanya. Dia bebas melakukan apa pun tanpa ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Legislatif dan yudikatif hanya menjadi simbol belaka. Jelas, sangat berbahaya. 

Lantas, siapa yang bisa membatasi kelebihan kekuasaan presiden jenis ini? 

Read More