Dana Umat Tak Perlu Dikelola Pemerintah

Ilustrasi: Pixabay

Berapa uang yang akan digunakan untuk menggaji para pengelolanya? Berapa duit untuk membangun gedung sebagai kantornya? Berapa rupiah untuk membeli peralatan operasionalnya? 

Setidaknya ada tiga pertanyaan mendasar berkenaan dengan rencana Kemenag (Kementerian Agama) membentuk Lembaga Pengelola Dana (Keagamaan) Umat atau disingkat LPDU. Jawabannya tentu tidak main-main. Pastilah menelan terilyunan rupiah. Ini menjadi beban yang berat. Dari sini saja sudah tidak baik. Yang seharusnya uang-uang tersebut disalurkan untuk umat yang kekurangan, malah untuk ketiga hal di atas. Terlebih yang sifatnya bulanan, yakni gaji pengelolanya mulai dari Kepala LPDU hingga petugas kebersihannya. Jadi, idealnya, tidak perlu ada rencana yang sangat tidak rasional seperti itu. 

Pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini dana keagamaan tidak disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya? 

Zakat fitrah saja, termasuk yang dalam bentuk uang, sudah disalurkan dengan baik. Dan, penyalurannya tidak memerlukan LPDU. Uang umat lainnya juga demikian. 

Kemudian, kalau memang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, apakah pajak belum cukup? Pajak seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. bukan malah untuk menggaji pejabat dengan angka yang fantasis, misalnya. Sebagian besar lagi dikorupsi dan para koruptor dihukum ringan. Ujung-ujungnya pajak menjadi tidak berguna bagi rakyat. Ungkapan dari rakyat untuk rakyat pun menjadi tak berarti apa-apa. 

Masih banyak lagi uang pajak digunakan tidak tepat sasaran. Sebenarnya inilah yang dibereskan. Pajak harus dikelola dengan baik dan benar. Seandainya pengelolaan uang dari pajak sudah mantap, kemiskinan pasti dapat diatasi dengan mantap pula. 

Read More

Sumbangan untuk MBG? Sudah Tak Mampu, Istirahatlah!

Ilustrasi: Pixabay

Ketidakmampuan pemerintah terkait MBG terdengar jelas dari perkataan Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin. Intinya dia mengatakan bahwa MBG atau makan bergizi gratis perlu sumbangan uang dari masyarakat secara bergotong royong. Padahal MBG sendiri sejatinya sudah dibiayai dari uang rakyat yang bernama pajak. 

Dari sIni menandakan pemerintah Republik Indonesia sudah tidak memiliki "uang pajak" lagi untuk pendanaan MBG meskipun sudah main sikat anggaran di sektor-sektor lain. Program sebesar itu memang hanya bisa dilakukan dengan dana raksasa. 

Melihat fakta dalam realitas di lapangan, hanya ada satu pilihan, yakni hentikan program MBG. 

Dan, dana MBG yang ratusan terilyun itu bisa digunakan dalam memenuhi kebutuhan primer Indonesia. Sebutlah contohnya untuk penanganan pascabencana banjir Sumatera. Atau, jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka perbaikan sekolah-sekolah yang rusak seharusnya lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi, MBG memang tidak boleh ada kalau ingin Indonesia berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan utama dalam skala prioritas. 

Mengenai tujuan MBG yang menurut Presiden Prabowo adalah untuk menghilangkan kelaparan, apakah benar demikian?

Tanpa MBG pun anak-anak sekolah tidak bakal kelaparan. Buktinya sebelum MBG ada, para peserta didik tidaklah kelaparan. Seandainya memang tujuannya untuk itu, kasus kelaparan terjadi di luar sekolah. Kasus gizi buruk, misalnya, ditemukan di rumah reyot tanpa pehatian pemerintah. Penanganannya pun bukan melalui MBG, melainkan memberikan pekerjaan yang layak kepada para orang tua agar terpenuhinya kebutuhan pokok mereka. 

Read More

MBG atau Nyawa TNI kah yang Utama di Mata Presiden?

Ilustrasi: Pixabay

Prabowo Subianto yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pernah berkampanye soal makan. Ya, makan. Lebih tepatnya makan siang bagi siswa. Atau, orang-orang lebih mengenalnya dengan istilah makan bergizi gratis (MBG). 

Istilah gratis tersebut sebenarnya juga dipaksakan. Hal ini karena siswa tidak perlu bayar di tempat. Mereka dan rakyat Indonesia wajib membayar MBG lewat pajak, seperti saat siswa-siswi itu membeli mi instan atau sosis di minimarket. 

Sekarang kita tinggalkan sejenak soal MBG. Belakang santer pembicaraan mengenai ucapan belasungkawa secara resmi oleh Prabowo Subianto yang telat atas gugurnya tiga tentara nasional Indonesia (TNI) di Lebanon. Benar, telat. Kalah cepat daripada presiden lain, semisal Presiden Spanyol. 

Dalam hal ini "seakan-akan" nyawa TNI menjadi semu di mata presiden. Dan, kita balik lagi ke MBG. Nah, kalau sudah menyangkut makan dibayar lewat pajak itu, Presiden Prabowo Subianto mati-matian mempertahankannya. Tentu saja demikian. Selain MBG merupakan salah satu janjinya selama kampanye pada Pilpres 2024 lalu, program tersebut juga menjadi ladang bisnis di bidang kuliner. Para pemilik dapur MBG, contohnya, sangat diuntungkan dengan adanya program ini. 

Sehingga, berdasarkan fakta-fakta di lapangan, MBG dipandang lebih utama daripada hal-hal lainnya di mata Sang Presiden. 

Read More

Prabowo Sekadar Bertanya, BELUM Mengawasi Para Menteri

Ilustrasi: Pixabay

Dikabarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengaku menyesal karena terlalu mengawasi para menterinya. Konon, dia sering menelepon menteri-menteri pada pukul dua malam atau lima pagi untuk bertanya soal harga telur. 

Kalau diperhatikan, ketika Presiden Prabowo Subianto menelepon menteri di luar jam kerja semisal pukul 02.00 dini hari, itu bukanlah mengawasi. Mengapa? Pasalnya, presiden menelepon sekadar bertanya untuk mendapatkan jawaban, seperti soal harga telur di pasar. 

Sebenarnya jika memang ingin mengawasi, maka Presiden Prabowo bisa langsung ke kementerian dan mengecek kinerja para menteri tersebut di lapangan. Sebutlah soal harga telur di atas, presiden bisa terjun di pasar. Kalau perlu adakan penyamaran secara optimal. Sebutlah dengan berpakaian gembel dan rambut acak-acakan plus berwajah dekil supaya tidak dikenali warga

Di pasar, presiden bisa leluasa bertanya soal harga telur, kendala penjualannya, dan segala hal terkait dengan itu. Jika sekadar bertanya lewat telepon di luar jam kerja, itu hanyalah menerima laporan yang entah benar atau asal bapak senang. 

Terlebih, menelepon di luar jam kerja untuk urusan pekerjaan tentu tidak dibenarkan. Meski bagaimana pun, para menteri juga manusia. Mereka punya keluarga dan perlu istirahat. Dalam hal ini idealnya presiden harus mengedepankan sisi keprofesionalan dalam pekerjaan. Ya, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk istrahat, dan lainnya. 

Read More

Prabowo Tidak Memilih Iran, Melainkan Jepang dan Korea Selatan

Ilustrasi:Pixabay

Ada satu hal yang paling penting bagi kemakmuran rakyat Indonesia saat ini, yakni ekonomi. Terkhusus adalah soal kenaikan harga barang dan jasa sebagai imbas perang antara Iran versus Amerika plus Israel. 

Dan, tentu saja hal tersebut menjadi peringkat pertama dalam skala prioritas. Idealnya, untuk dapat menekankan lonjakan harga, Presiden Prabowo Subianto lebih mengutamakan perhatiannya pada persoalan ini. Salah satunya dengan mengunjungi Iran untuk membicarakan Selat Hormuz. Ya, kalau bisa, rayulah Iran agar sesegera mungkin negeri Persia itu mengizinkan tampa syarat bagi kapal-kapal Indonesia melewati selat itu. 

Jika kapal-kapal Indonesia bebas berlalu di sana, maka persoalan minyak dapat diatasi. Pemerintah Indonesia tidak perlu mencari minyak di negara lain dan soal harga-harga tentunya dapat distabilkan.. 

Akan tetapi, Presiden Prabowo Subianto malah mengadakan kunjungan di Jepang dan ke Korea Selatan. Membahas kerja sama dengan dua negara di Asia Timur itu memang penting, namun menyelesaikan soal jalur perlintasan kapal-kapal di Selat Hormuz lebih penting untuk segera dilakukan. 

Nah, terlepas dari adanya kesengajaan untuk tidak ke Iran atau bagaimana, yang jelas idealnya Presiden Prabowo bisa lebih mengedepankan yang sifatnya mendesak, yakni minyak. Semoga setelah ini mantan Danjen Kopassus itu dapat lebih diandalkan lagi bagi kemakmuran rakyat Indonesia. 

Read More

Pesan Maut Israel untuk Indonesia?

Ilustrasi: Pixabay

Sudah tiga prajurit Indonesia gugur di Lebanon dalam dua penyerangan yang berbeda. Penjaga perdamaian yang seharusnya bebas dari serangan, tapi pada kenyataannya diserang Israel juga. Ini sungguh pelanggaran berat. Israel harus dihukum sebagai penjahat perang. 

Ya, minimal ada harapan ke arah sana meskipun selama ini Israel selalu kebal hukum. Segala putusan hukum internasional hanyalah angin kecil yang berembus pelan dan tiada berarti apa-apa bagi bangsa zionis tersebut. 

Dari kejahatan ke kejahatan. Itulah Israel. Termasuk pula dengan gugurnya tiga prajurit pemberani Indonesia. Meskipun mereka gugur sebagai pahlawan, tetapi idealnya hukum harus ditegakkan. Israel wajib mendapatkan hukuman setimpal atas kejahatan ini. Pemerintah Indonesia harus berani menyikapinya dengan tegas. 

Nah dari dua penyerangan itu, adakah latar belakang yang kuat dari Israel sehingga menyasar prajurit-prajurit Indonesia? 

Sekilas kedua peristiwa tersebut merupakan penyerangan "umum" ke Lebanon. Akan tetapi, akibat yang ditimbulkan adalah gugurnya tiga prajurit asal Indonesia. Apakah ini wajar? Mungkinkah Israel sengaja menargetkan TNI sebagai pesan maut kepada Bangsa Indonesia? Mungkin ya. 

Kalau kita perhatikan, belakang ramai tuntutan sebagian rakyat Indonesia agar Presiden Prabowo Subianto menarik Indonesia dari Board of Peace. Bisa jadi Israel sangat marah akan hal ini sehingga menyampaikan pesan lewat serangan maut agar Indonesia tetap di BoP. 

Tapi, itu hanyalah kemungkinan belaka. Yang jelas, apa pun itu, Pemerintah Indonesia harus bertindak tegas atas gugurnya tiga pahlawan Indonesia di Lebanon akibat serangan Israel. 

Read More

Adakah Kabar Baik untuk Rakyat Indonesia?

Ilustrasi: Pixabay

Harga bahan bakar turun lantaran subsidi diperbanyak di sektor migas, misalnya, merupakan kabar baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbaikan setiap jalan yang rusak atau pengaspalan di daerah terpencil juga kabar yang membahagiakan. 

Atau, kabar-kabar baik lainnya, seperti pemerintah membantu para petani, peternak, pedagang, dan nelayan dalam berbagai hal merupakan angin segar bagi rakyat. 

Pertanyaannya, apakah ada kabar-kabar baik tersebut untuk rakyat Indonesia? 

Jujur, selama berganti-ganti pemimpin negara, berita-berita semisal kenaikan bahan bakar, kenaikan tarif listrik, kerugian PLN, kerugian Garuda Indonesia, dijualnya saham Indosat, jatuhnya rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, bertambahnya utang Indonesia kepada luar negeri, keracunan siswa setelah menyantap makan bergizi gratis, dan berita-berita duka lainnya lah yang meramaikan jahat alam Indonesia. 

Rakyat Indonesia agaknya tidak pernah mendapatkan suguhan berupa berita-berita bahagia dari pemerintah. Itulah sebabnya, begitu viral sebuah kalimat yang berbunyi, "Pemerintah tidak prorakyat."

Kalimat itu tersaji di berbagai bidang kehidupan. Di pertanian, contohnya, pemerintah tidak maksimal membantu para petani. Pupuk berkualitas masih mahal. Hilirisasi hasil pertanian masih terhenti di tengkulak. Yang ada malah impor beras secara ugal-ugalan dengan alasan persediaan beras lokal tidak mencukupi untuk pangan di Indonesia. Idealnya, tingkatkan sektor pertanian agar hasilnya sampai di rumah seluruh rakyat Indonesia. Bukannya malah impor dan impor. 

Itu semua sebenarnya menjadi pekerjaan bagi pemerintah untuk Indonesia yang lebih baik. Tapi, akankah pemerintah bekerja secara optimal untuk kemakmuran seluruh rakyat di negeri ini? 

Read More