Pemerintah Indonesia Tak Semaju Pemerintah Turkiye?

Ilustrasi: Pixabay

Di sini sengaja menggunakan kata pemerintah dan bukan nama negara langsung. Pasalnya, dalam realitas nyata, yang menentukan arah kebijakan atas jalannya sebuah negara adalah pemerintah. Parlemen pun biasanya lebih banyak setuju daripada menolak segala langkah pemerintah. Ya, melalui nlobi-lobi politik pastinya. 

Itulah sebabnya, maju tidaknya sebuah negara lebih ditentukan oleh maju atau tidaknya pula pemerintah yang berkuasa. Jika pemerintah bersangkutan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan daripada kepentingan umum, negara yang mereka kelola pasti tidak berpihak kepada rakyat serta condong kepada kemunduran. 

Di Indonesia, misalnya, banyak inovasi dari anak negeri yang tidak didukung pemerintah. Sebutlah contohnya pesawat buatan Profesor B.J. Habibie, baik N250, maupun R80 yang tidak diteruskan pengembangan dan pembuatannya. Begitu pula kompor biomassa buatan dosen Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, Dr. Munammad Nurhuda yang malah diproduksi massal di Norwegia. 

Dan, yang terakhir sempat heboh, yakni bobibos atau bahan bakar original buatan Indonesia bos. Bahan bakar nabati berbasis jerami ini akhirnya dikembangkan di Timor Leste. 

Coba bandingkan dengan Pemerintah Republik Turkiye selama dua puluh tahun ke belakang hingga saat ini. Sebagai pihak eksekutif, di bawah komando Presiden Recep Tayyip Erdogan, mereka selalu menghargai hasil karya anak negeri di sana. Bentuk penghargaan tersebut diwujudkan dengan dukungan penuh. Sehingga, jangan heran Turkiye jauh lebih maju daripada Indonesia. Mereka berhasil membuat industri lokal yang mendunia. Produk-produk mereka telah menembus pasar global. Ya, contohnya drone Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Akinci, Anka 3, Kizilelma, bahkan juga pesawat berawak generasi kelima yang mereka namai. KAAN. 

Pemerintah Indonesia diketahui sudah menandatangani kontrak pembelian 48 unit KAAN. 

Agaknya perbandingan di atas sudah cukup menjadi jawaban atas pertanyaan pada judul artikel in. Selain itu, menjadi bukti pula bahwa pemerintah yang maju akan membawa negara ke arah kemajuan. Jika sebaliknya, maka negara itu arahnya sedang menuju kepada kehancuran. 

Read More

Presiden Terburuk? Rakyat yang Lebih Tahu

Ilustrasi: Pixabay

Ketika kita ingin tahu siapa sebenarnya sosok tertentu, maka tanyalah orang-orang terdekatnya. Sebab, mereka lah yang melihat mendengar, dan mengindra lainnya sosok tersebut. Ya, mulai dari perkataannya kasar atau tidak hingga perbuatannya baik atau sebaliknya. Sebutlah tentang seorang anak, kedua orang tuanya lah yang lebih tahu bagaimana karakternya. 

Nah, begitu pula dengan sosok presiden. Rakyatnya lah yang lebih tahu gaya kepemimpinannya, kegemarannya, dan sebagainya. Misalnya Presiden A adalah seorang yang otoriter, suka korupsi, gemar berbohong, dan menyukai ingkar janji. 

Sehingga, rakyat jualah yang paling bisa menilai presiden mereka termasuk jenis pemimpin baik atau buruk. 

Bagaimana kalau ada orang asing ikut-ikutan menilai? 

Ada dua kemungkinan, yakni orang asing itu merupakan orang bayaran untuk melaporkan kepada dunia bahwa Presiden B adalah presiden terbaik dunia, misalnya. Dan, yang kedua kualitasnya ada di bawah penilaian oleh rakyat di negara tertentu tersebut. 

Tidak jarang untuk kepentingan politik dan bisnis, ada pemeringkatan pemimpin terbaik dunia. Biasanya tidak sama dengan yang diindra oleh rakyatnya. Itulah sebabnya, model pemeringkatan seperti itu tidak bisa menjadi acuan bagi siapa pun. 

 

Read More

Dana Umat Tak Perlu Dikelola Pemerintah

Ilustrasi: Pixabay

Berapa uang yang akan digunakan untuk menggaji para pengelolanya? Berapa duit untuk membangun gedung sebagai kantornya? Berapa rupiah untuk membeli peralatan operasionalnya? 

Setidaknya ada tiga pertanyaan mendasar berkenaan dengan rencana Kemenag (Kementerian Agama) membentuk Lembaga Pengelola Dana (Keagamaan) Umat atau disingkat LPDU. Jawabannya tentu tidak main-main. Pastilah menelan terilyunan rupiah. Ini menjadi beban yang berat. Dari sini saja sudah tidak baik. Yang seharusnya uang-uang tersebut disalurkan untuk umat yang kekurangan, malah untuk ketiga hal di atas. Terlebih yang sifatnya bulanan, yakni gaji pengelolanya mulai dari Kepala LPDU hingga petugas kebersihannya. Jadi, idealnya, tidak perlu ada rencana yang sangat tidak rasional seperti itu. 

Pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini dana keagamaan tidak disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya? 

Zakat fitrah saja, termasuk yang dalam bentuk uang, sudah disalurkan dengan baik. Dan, penyalurannya tidak memerlukan LPDU. Uang umat lainnya juga demikian. 

Kemudian, kalau memang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, apakah pajak belum cukup? Pajak seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. bukan malah untuk menggaji pejabat dengan angka yang fantasis, misalnya. Sebagian besar lagi dikorupsi dan para koruptor dihukum ringan. Ujung-ujungnya pajak menjadi tidak berguna bagi rakyat. Ungkapan dari rakyat untuk rakyat pun menjadi tak berarti apa-apa. 

Masih banyak lagi uang pajak digunakan tidak tepat sasaran. Sebenarnya inilah yang dibereskan. Pajak harus dikelola dengan baik dan benar. Seandainya pengelolaan uang dari pajak sudah mantap, kemiskinan pasti dapat diatasi dengan mantap pula. 

Read More

Sumbangan untuk MBG? Sudah Tak Mampu, Istirahatlah!

Ilustrasi: Pixabay

Ketidakmampuan pemerintah terkait MBG terdengar jelas dari perkataan Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin. Intinya dia mengatakan bahwa MBG atau makan bergizi gratis perlu sumbangan uang dari masyarakat secara bergotong royong. Padahal MBG sendiri sejatinya sudah dibiayai dari uang rakyat yang bernama pajak. 

Dari sIni menandakan pemerintah Republik Indonesia sudah tidak memiliki "uang pajak" lagi untuk pendanaan MBG meskipun sudah main sikat anggaran di sektor-sektor lain. Program sebesar itu memang hanya bisa dilakukan dengan dana raksasa. 

Melihat fakta dalam realitas di lapangan, hanya ada satu pilihan, yakni hentikan program MBG. 

Dan, dana MBG yang ratusan terilyun itu bisa digunakan dalam memenuhi kebutuhan primer Indonesia. Sebutlah contohnya untuk penanganan pascabencana banjir Sumatera. Atau, jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka perbaikan sekolah-sekolah yang rusak seharusnya lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi, MBG memang tidak boleh ada kalau ingin Indonesia berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan utama dalam skala prioritas. 

Mengenai tujuan MBG yang menurut Presiden Prabowo adalah untuk menghilangkan kelaparan, apakah benar demikian?

Tanpa MBG pun anak-anak sekolah tidak bakal kelaparan. Buktinya sebelum MBG ada, para peserta didik tidaklah kelaparan. Seandainya memang tujuannya untuk itu, kasus kelaparan terjadi di luar sekolah. Kasus gizi buruk, misalnya, ditemukan di rumah reyot tanpa pehatian pemerintah. Penanganannya pun bukan melalui MBG, melainkan memberikan pekerjaan yang layak kepada para orang tua agar terpenuhinya kebutuhan pokok mereka. 

Read More

MBG atau Nyawa TNI kah yang Utama di Mata Presiden?

Ilustrasi: Pixabay

Prabowo Subianto yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pernah berkampanye soal makan. Ya, makan. Lebih tepatnya makan siang bagi siswa. Atau, orang-orang lebih mengenalnya dengan istilah makan bergizi gratis (MBG). 

Istilah gratis tersebut sebenarnya juga dipaksakan. Hal ini karena siswa tidak perlu bayar di tempat. Mereka dan rakyat Indonesia wajib membayar MBG lewat pajak, seperti saat siswa-siswi itu membeli mi instan atau sosis di minimarket. 

Sekarang kita tinggalkan sejenak soal MBG. Belakang santer pembicaraan mengenai ucapan belasungkawa secara resmi oleh Prabowo Subianto yang telat atas gugurnya tiga tentara nasional Indonesia (TNI) di Lebanon. Benar, telat. Kalah cepat daripada presiden lain, semisal Presiden Spanyol. 

Dalam hal ini "seakan-akan" nyawa TNI menjadi semu di mata presiden. Dan, kita balik lagi ke MBG. Nah, kalau sudah menyangkut makan dibayar lewat pajak itu, Presiden Prabowo Subianto mati-matian mempertahankannya. Tentu saja demikian. Selain MBG merupakan salah satu janjinya selama kampanye pada Pilpres 2024 lalu, program tersebut juga menjadi ladang bisnis di bidang kuliner. Para pemilik dapur MBG, contohnya, sangat diuntungkan dengan adanya program ini. 

Sehingga, berdasarkan fakta-fakta di lapangan, MBG dipandang lebih utama daripada hal-hal lainnya di mata Sang Presiden. 

Read More

Prabowo Sekadar Bertanya, BELUM Mengawasi Para Menteri

Ilustrasi: Pixabay

Dikabarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengaku menyesal karena terlalu mengawasi para menterinya. Konon, dia sering menelepon menteri-menteri pada pukul dua malam atau lima pagi untuk bertanya soal harga telur. 

Kalau diperhatikan, ketika Presiden Prabowo Subianto menelepon menteri di luar jam kerja semisal pukul 02.00 dini hari, itu bukanlah mengawasi. Mengapa? Pasalnya, presiden menelepon sekadar bertanya untuk mendapatkan jawaban, seperti soal harga telur di pasar. 

Sebenarnya jika memang ingin mengawasi, maka Presiden Prabowo bisa langsung ke kementerian dan mengecek kinerja para menteri tersebut di lapangan. Sebutlah soal harga telur di atas, presiden bisa terjun di pasar. Kalau perlu adakan penyamaran secara optimal. Sebutlah dengan berpakaian gembel dan rambut acak-acakan plus berwajah dekil supaya tidak dikenali warga

Di pasar, presiden bisa leluasa bertanya soal harga telur, kendala penjualannya, dan segala hal terkait dengan itu. Jika sekadar bertanya lewat telepon di luar jam kerja, itu hanyalah menerima laporan yang entah benar atau asal bapak senang. 

Terlebih, menelepon di luar jam kerja untuk urusan pekerjaan tentu tidak dibenarkan. Meski bagaimana pun, para menteri juga manusia. Mereka punya keluarga dan perlu istirahat. Dalam hal ini idealnya presiden harus mengedepankan sisi keprofesionalan dalam pekerjaan. Ya, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk istrahat, dan lainnya. 

Read More

Prabowo Tidak Memilih Iran, Melainkan Jepang dan Korea Selatan

Ilustrasi:Pixabay

Ada satu hal yang paling penting bagi kemakmuran rakyat Indonesia saat ini, yakni ekonomi. Terkhusus adalah soal kenaikan harga barang dan jasa sebagai imbas perang antara Iran versus Amerika plus Israel. 

Dan, tentu saja hal tersebut menjadi peringkat pertama dalam skala prioritas. Idealnya, untuk dapat menekankan lonjakan harga, Presiden Prabowo Subianto lebih mengutamakan perhatiannya pada persoalan ini. Salah satunya dengan mengunjungi Iran untuk membicarakan Selat Hormuz. Ya, kalau bisa, rayulah Iran agar sesegera mungkin negeri Persia itu mengizinkan tampa syarat bagi kapal-kapal Indonesia melewati selat itu. 

Jika kapal-kapal Indonesia bebas berlalu di sana, maka persoalan minyak dapat diatasi. Pemerintah Indonesia tidak perlu mencari minyak di negara lain dan soal harga-harga tentunya dapat distabilkan.. 

Akan tetapi, Presiden Prabowo Subianto malah mengadakan kunjungan di Jepang dan ke Korea Selatan. Membahas kerja sama dengan dua negara di Asia Timur itu memang penting, namun menyelesaikan soal jalur perlintasan kapal-kapal di Selat Hormuz lebih penting untuk segera dilakukan. 

Nah, terlepas dari adanya kesengajaan untuk tidak ke Iran atau bagaimana, yang jelas idealnya Presiden Prabowo bisa lebih mengedepankan yang sifatnya mendesak, yakni minyak. Semoga setelah ini mantan Danjen Kopassus itu dapat lebih diandalkan lagi bagi kemakmuran rakyat Indonesia. 

Read More