![]() |
| Ilustrasi: Pixabay |
Terdengar sangat tidak familiar kalau kedaulatan rakyat hanya sebatas pemilihan pemimpin negara. Ya, maksudnya hanya memiliki satu hak, yakni hak memilih pemimpin di alam demokrasi.
Ini menjadi kelucuan tersendiri dalam memandang kedemokrasian. Betapa tidak? Bagaimana mungkin kedaulatan rakyat begitu sangat minim ruang geraknya? Lantas kalau pemilu yang diikuti tersebut banyak mengandung kecurangan, apakah rakyat tidak memiliki hak mengkritisinya?
Nah, soal kritik juga tidak sebatas dalam pemilu saja. Siapa pun pemenangnya, baik curang atau tidak, kritik idealnya diterima dan bukan dianggap kegaduhan.
Jadi, siapa saja yang memandang kedaulatan rakyat hanya sebatas hak memilih dalam pemilu, jelas sekali orang tersebut antikritik dan sombong. Kalau dia seorang presiden, maka dia sudah dapat dipastikan tidak mau mendengarkan kritik rakyat. Bicaranya mungkin menggebu-gebu tentang rakyat, tapi sebenarnya itu hanyalah omong kosong besar. Rakyat hanyalah sapi perahan untuknya. Bahkan, rakyat yang pintar semisal pengamat ekonomi, dilabelinya sebagai biang kegaduhan. Demonstrasi juga akan dianggap makar yang merongrong kekuasaannya.
Tentu saja hak tersebut sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup di negara yang dipimpinnya.














