Saturday, September 21, 2019

Apa Benar, Esemka Tidak Diikutkan Pameran Internasional Hannover Messe 2020?


Indonesia menjadi tuan rumah pameran teknologi industri Hannover Messe 2020 mendatang.

Pameran internasional tahunan terbesar di sektor teknologi industri ini  fokus terkait otomotif, elektronik, robotik, informasi teknologi, dan manufaktur.

Dan, sangat disayangkan dalam gelaran akbar ini, pemerintah tidak mengajak mobil Esemka untuk dipamerkan kepada masyarakat internasional.

Sementara dari sektor transportasi, pemerintah hanya akan mengajak PT Gesits untuk memamerkan kendaraan listriknya.

Seperti terlansir Merdeka, Menteri Perindustrian--Airlangga Hartarto--di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/9), mengatakan, "Ya, nanti ada beberapa teknologi berbasis listrik, seperti Gesit, itu akan kami bawa, kemudian teknologi baterainya, ini kerja sama dengan Panasonic."

Benarkah Seiring Ditundanya Pengesahan RUU KUHP, Secara Hukum RUU Itu Tidak Bisa Disahkan Lagi?


Pertanyaan pada judul di atas merujuk pada UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Dikutip dari RMOL, Sabtu (21/9/2019),
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)--Asfinawati--mengatakan, "Sebenernya di UU 12/2011 sudah buyar, enggak dibahas lagi dalam masa sidang (parlemen) ini. Jadi, harusnya memang enggak akan disahkan."

Meski demikian, dirinya masih sangsi terhadap sikap Presiden Jokowi yang kerap mengabaikan masukan hingga desakan dari masyarakat terkait RUU KUHP ini.

Kesangsiannya juga diperkuat dengan sikap Jokowi yang menyetujui revisi UU 30/2002 tentang KPK. Padahal banyak pihak menilai revisi ini melemahkan lembaga antirasuah itu.

Asfina juga menegaskan, "Kalau Presiden konsisten dengan omongannya menunda ya, tidak dibahas lagi (RKUHP)."

Friday, September 20, 2019

Kabut Asap! Pemerintah Harus Segera Laksanakan Putusan Mahkamah Agung!


Dari sekian putusan tersebut, di antaranya adalah membangun rumah sakit korban asap dan menggratiskan korban asap pada wilayah terdampak. 

Begitu juga, dari sisi regulasi perubahan baku mutu udara yang juga menjadi mandat putusan MA harus segera dilaksanakan.

Selain itu, pemerintah haruslah berani membuka data, nama, dan informasi titik konsesi yang terbakar.

Mengutip RMOL, Sabtu (21/9/2019), Manajer Kampanye, Pangan, Air dan Ekosistem Esensial, Eksekutif Nasional (Eknas) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Wahyu Perdana,  menjelaskan presiden dan pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi saat ini dengan segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung terhadap gugatan Citizen Lawsuit (CLS).


Thursday, September 19, 2019

Demo Mahasiswa Viral di Medsos, Mereka Kecewa DPR Tak Peduli Rakyat


Jagat media sosial sejak kemarin hingga hari ini, Jumat (20/9/2019), diramaikan dengan foto dan video demo mahasiswa di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Sejumlah media massa daring pun ikut mewartakannya.

Sebut saja Kumparan, Kamis (19/9/2019), melansir bahwa para mahasiswa tersebut menggunakan jas almamater dari UI, ITB, UPN, dan Unindra.

Mahasiswa yang berasal dari beberapa universitas itu melakukan unjuk rasa untuk menolak RUU KUHP dan revisi UU KPK.

Seperti tersiar VIVAnews, Kamis (19/9/2019), salah seorang mahasiswa (yang ikut demo tersebut) mengatakan, "Kami kecewa, di tengah banyaknya yang menolak revisi UU KPK dan RUU KUHP,  tapi seakan tidak didengarkan dan justru ingin disahkan, kami melihat DPR tak peduli terhadap rakyat."


Apa Kata Mantan Menpora Roy Suryo tentang status tersangka Imam Nahrawi?


Imam Nahrawi telah menjadi tersagka kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dirinya juga sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Menanggapi hal itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo angkat bicara.

Apa katanya perihal status tersangka Imam tersebut? 

Mengutip CNN Indonesia, Kamis (19/9/2019) Roy Suryo mengatakan, "(Dana hibah KONI) memang sangat rawan (korupsi).

Roy juga menambahkan bahwa memimpin Kemenpora harus banyak belajar dan waspada. Sebab, banyak situasi yang bisa menjebak atau membuka peluang terseret ke ranah korupsi.

Mengenai peluang terseret korupsi di kementerian itu, Roy membeberkannya, yakni muncul ketika Kemenpora punya proyek menyelenggarakan acara olahraga seperti Sea Games atau Asian Games.

Masih dari sumber yang sama, ia menuturkan,"Jadi ini pun yang rutin begitu. Belum nanti kalau misalnya terbuka yang Sea Games atau bahkan Asian Games yang tahun lalu."

Lalu, ia menceritakan pengalamannya saat menjabat Menpora periode 2013--2014.  Dirinya mengaku, saat itu, sempat mendengar saran agar dana hibah tidak langsung dicairkan dan diserahkan kepada KONI. Saran itu menyebut dana hibah KONI bisa 'diputar' lebih dahulu.

Namun, Roy menolak melakukan saran tersebut. Katanya, "Saya bilang waktu itu atlet itu tanding di Sea Games (bulan) November, kita enggak boleh memberikan anggarannya November. Atlet itu ada persiapan sebelumnya."

Wednesday, September 18, 2019

Waw, Menpora Tersangka, Syaroni: Dalam Sejarahnya Nanti akan Dikenang Kabinet Jokowi Berlumur Korupsi


Masih ingat perang cicak versus buaya? Itu cerita lama. Sudah terkubur oleh bebatuan, tanah, dan pasir berton-ton jumlahnya.

Meski demikian, hal tersebut tetaplah bagian dari sejarah Indonesia. Pasti sudah dicatat rapi dalam buku-buku sejarah yang apik. Dan, kita tidak boleh melupakan sejarah begitu saja.

Nah, akhir-akhir ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  berhadap-hadapan langsung dengan DPR-Pemerintah RI.

KPK dilemahkan DPR dengan revisi UU KPK. Terkait persoalan ini, seperti terlansir RMOL, Rabu (18/9/2019), Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima)--Syaroni--mengatakan, "Sekarang KPK melakukan serangan balik yakni menyasar pihak-pihak yang bisa sesegera mungkin ditetapkan sebagai tersangka."

Ia menerangkan bahwa langkah termudah membalas koalisi pemerintah-DPR adalah dengan menetapkan Menpora sebagai tersangka.

Mengapa mudah? Sebab, kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI yang menjerat Imam itu telah lama disidik. Terlebih, asisten pribadi (Aspri) Menpora, Miftahul Ulum, sudah ditahan.

Lalu di mana efek serangannya? Disadari atau tidak, sebenarnya hal ini merupakan pukulan telak bagi Presiden Jokowi. Ya, pemerintahannya telah tercoreng dengan kasus korupsi oleh menterinya sendiri. Yang lebih parahnya lagi bahwa revolusi mental yang diusungnya gagal total.

Syaroni menambahkan, "Dalam sejarahnya nanti akan dikenang bahwa kabinet Jokowi berlumur korupsi."

Mengenai langkah KPK selanjutnya, menurut Sya'roni, aksi KPK akan lebih dahsyat jika berani menetapkan Menteri Perdagangan--Enggartiasto Lukita--juga sebagai tersangka kasus dugaan pemberian suap Rp 2 miliar kepada mantan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

Tuesday, September 17, 2019

Kok, Tidak Ada Kebun Sawit dan Hutan Industri yang Terbakar? 80% yang Terbakar Jadi Kebun!


Apakah api bisa memilih hutan dan lahan untuk dibakar? Jika hutan dan lahan bukan industri, maka akan segera dibakar habis oleh api. Sebaliknya, api akan diam sambil ngopi saat ada di depan hutan dan kebun insutri. Waw! Luar biasa.

Tapi, itu hanyalah dongeng yang sangat tidak masuk akal dan menyesatkan.

Berdasarkan pengamatan langsung di lima provinsi yang kerap terdampak karhutla, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)--Letjen Doni Monardo--memamastikan tidak ada kebun sawit dan hutan industri yang terbakar.

Sementara kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, katanya, hanya menyasar semak belukar dan lahan yang bukan industri.

Ini membuktikan bahwa 99 persen (nyaris semua) kebakaran terjadi karena ulah manusia.

Nah, yang lebih menarik lagi adalah, sebuah kenyataan menyakitkan, yaitu mayoritas lahan yang terbakar akan berubah jadi kebun pasca kebakaran

Dikutip dari RMOL, Rabu (18/9/2019) Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, "Saya ambil kesimpulan 80 persen lahan terbakar pada akhirnya berubah jadi kebun."


Benarkah Inti Masalah Karhutla pada Kepemimpinan Jokowi yang Lemah?


Siapa pun tidak akan mau terjatuh di lubang yang sama. Tetapi, Indonesia setiap tahun menderita akibat asap. Ya, asap dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lagi dan lagi.

Bahkan, Wakil Ketua DPR--Fadli Zon--heran kasus karhutla ini kembali terulang di Indonesia.

Keheranannya itu karena Presiden Jokowi sudah pernah menyatakan bahwa karhutla sudah teratasi dan tidak akan terulang lagi.

Seperti terlansir RMOL, Rabu (18/9/2019), Fadli menegaskan, “Kok bisa terulang lagi, padahal presiden pernah bilang ini teratasi dan tidak akan terulang lagi. Namun yang terjadi tidak demikian."

Dirinya menyayangkan negara selalu kalah oleh para mafia. Ia ingin pesoalan karhutla tidak sebatas mengenai akibat, tetapi seharusnya menyentuh ranah penyebab.

Ia pun menyimpulkan bahwa penyebab sebenarnya karhutla adalah faktor figur kepemimpinan yang lemah.

Menurutnya, Jokowi tidak efektif dalam menangani kasus ini. Alasannya adalah,  ketegasan Jokowi yang ditunjukkan dengan gaya marah-marahnya masih gagal menuntaskan masalah.

Lalu, benarkah memang demikian?

World Wildlife Fund Indonesia Berikan Usul Penting kepada Jokowi tentang Karhutla


"Adakah hutan yang tersisa?"

Mungkin pertanyaan itulah yang muncul dalam obrolan basa-basi pada masa depan di warung kopi atau teras rumah saat teriknya siang hari tiba.

Hal tersebut bisa saja terjadi jika hutan benar-benar habis karena dibakar tanpa sisa.

Lihat saja kebakaran hutan dan lahan saat ini. Karhutla terus terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera. Areanya pun sudah semakin meluas.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diunggah melalui SiPongi Karhutla Monitoring System, rekapitulasi luas karhutla 2019 telah mencapai 328,722 hektare. Sungguh sangat memprihatikan, 'kan?

Belum lagi faktor alam, yakni cuaca kering dan musim kemarau kian  menambah sulitnya pemadaman karhutla di lapangan.

Itulah sebabnya, Direktur Konservasi World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, Lukas Adiyakso, seperti terlansir RMOL, Selasa (17/9/2019), mengusulkan Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap dan menetapkan bencana karhutla sebagai hal yang darurat.

Monday, September 16, 2019

Ini Rincian Petugas Gabungan yang Dikirimkan Anies Membantu Padamkan Karhutla di Riau


Kabut asap sudah menjadi perhatian umum. Bukan hanya di daerah terdampak, tetapi sudah lintas batas daerah dan negara. Keprihatinan dan empati atas kebakaran hutan dan lahan dirasakan banyak pihak.

Salah satunya dari Pemerintah DKI Jakarta. Hari ini, Selasa (17/9/2019), Anies Baswedan melepas 65 petugas gabungan menjadi satgas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke Riau.

Pelepasan dilakukan di Lapangan Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Nah, dari mana sajakah 65 petugas gabungan ini berasal?

Seperti terlansir Faktakini, Selasa (17/9/2019), petugas yang dikirim berasal dari Dinas Penaggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak 25 orang, Dinas Kesehatan sebanyak 10 orang yang akan membuat dua posko, BPBD sebanyak lima orang, Dinas Sosial sebanyak 10 orang, tim relawan Jakarta sebanyak 10 orang, serta tim pendukung sebanyak 5 orang.

Sehubungan dengan hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies meminta para petugas tersebut memandang tugas mulia ini sebagai pengabdian dan sebagai kehormatan, yakni mendapatkan kehormatan mewakili ibu kota, memadamkan api, menyelamatkan anak-anak, orang tua dari kabut asap.

Selain itu, Anies juga mengingatkan petugas selalu menjaga kesehatan  agar bisa bekerja maksimal selama 10 hari bertugas di lapangan.

Beranikah Presiden RI Buka Data HGU Hutan dalam Menindak Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan?


Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukanlah perkara ringan. Kabut asap yang dihasilkannya sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.

Mulai dari kesehatan, roda perekonomian, hingga kelangsungan hidup generasi manusia selanjutnya.

Dan, sudah dipahami semua pihak bahwa penyebab karhutla yang areanya sangat luas itu tentu bukan hanya dari para peladang. Akan tetapi, juga bisa karena faktor perbuatan dari suatu perusahaan besar yang sengaja membuka lahan dengan melakukan pembakaran.

Terkait masalah itu, seperti terlansir Detikcom, Selasa (17/9/2019), Anggota DPR terpilih Partai Demokrat H. Irwan, mengatakan, "Pak Jokowi harus berani membuka data HGU berikut Izin Perusahaan Hutan terutama data Hutan Tanaman Industri kemudian di overlay dengan data titik api (hotspot) di Kalimantan dan Sumatera. Dengan analisis spasial maka seharusnya segera bisa diumumkan daftar perusahaan nakal pembakar hutan dan lahan dan segera ditindak tegas bahkan sampai pencabutan izin usaha."

Ke PBB Lantaran Negara Diduga Lakukan Pelanggaran HAM dalam Peristiwa Karhutla?


Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi dari tahun ke tahun. Berlangsung dan berlangsung lagi. Begitulah gambaran singkat alur tragedi kabut asap di Indonesia.

Menyikapi hal itu, seperti terlansir CNN Indonesia, Selasa (17/9/2019)
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani, mengatakan pihaknya menilai tidak ada tindakan nyata yang dilakukan pemerintah terkait pencegahan karhutla agar tidak terus terulang.

Ia menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin memburuk sepanjang 2019 sudah tergolong dalam kejahatan lingkungan atau ekosida karena dampaknya yang parah terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini Yati menegaskan jika pemerintah tidak segera melakukan langkah penegakan hukum, maka masyarakat sipil bisa saja melakukan pelaporan ke Komaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang mengurusi isu Bisnis dan HAM.

Mengapa bisa dilakukan pelaporan ke PBB? Menurutnya bisa karena negara diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa karhutla.

Dirinya menambahkan, "Sangat mungkin kita juga mendorong agar komunitas internasional seperti komite Bisnis dan HAM di bawah PBB. Kita bisa saja memberikan pelaporan ke sana untuk mereka me-review, untuk mereka melihat sejauh mana sebaiknya Indonesia telah mematuhi konsep- konsep bisnis yang harus memperhatikan parameter hak asasi manusia."

Di samping itu, dari sumber yang sama, Yati juga mengatakan masyarakat sipil bisa membuat laporan khusus terkait pelanggaran atas hak kesehatan.

Kok, Permendag Bertolak Belakang dengan UU Jaminan Produk Halal?


Di Indonesia yang merupakan negara berpenduduk umat Islam terbanyak di dunia ini sudah ada UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Akan tetapi, Menteri Perdagangan-- Enggartiasto Lukita--malah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 29/2019 yang di dalamnya termuat aturan tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan tidak lagi mewajibkan label halal.

Tak pelak lagi, Permendag tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat. Salah satunya Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Seperti terlansir Eramuslim, Senin (16/9/2019) ia menguraikan bahwa aturan yang diterbitkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita itu bertolak belakang dengan UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan ketidaksesuaian antara Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Permendag itulah, dirinya mendesak agar Permendag 29/2019 segera direvisi.

Menurutnya, Permendag baru harus mengacu pada UU 34/2014 bahwa barang yang diimpor harus ada jaminan halal.

Sunday, September 15, 2019

Wahyu: Kalau Presiden Serius, Langkahnya Harus Linier


Kebakaran hutan dan lahan terasa sangat menyesakkan jiwa. Ya, bukan sekadar organ pernapasan yang terdampak, tetapi masalah kabut asap sudah menjadi beban kejiwaan rakyat Indonesia.

Terkait persoalan itu, Manager Kampanye, Pangan, Air dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional (Eknas) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Wahyu Perdana, menyampaikan bahwa sikap pemerintah yang tidak mengakui kondisi kedaruratan dan seperti menutup mata dengan kondisi sangat disayangkan.

Seperti terlansir RMOL, Minggu (15/9/2019), Wahyu mengungkapkan, "Kalau Presiden serius langkahnya harus linier. Bukan hanya berstatement."

Ia juga menyatakan, pemerintah harus membuka mata dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yakni mana saja perusahaan yang bermasalah, jadi publik tahu dan turut mengawasi.

Walhi berharap pemerintah memprioritaskan kesehatan masyarakat dan kemudian juga harus mengevaluasi perizinan investasi terkait lingkungan hidup Indonesia.

Jokowi Setujui Tiga Poin, Busyro: Tega-teganya Membodohi Publik


Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Revisi UU KPK masih menjadi perdebatan.

Terkait hal ini, Jokowi menyetujui  tiga poin dalam draf revisi yang diinisiasi DPR tersebut.

Ketiga poin itu adalah, pertama Jokowi menyetujui Dewan Pengawas di KPK. Kedua, Jokowi menyetujui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Ketiga, Jokowi menyetujui perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Busyro Muqoddas yang merupakan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu justru persetujuan Jokowi  di atas sebagai upaya nyata pembunuhan KPK.

Ketua PP Muhammadiyah ini menilai Presiden Indonesia kini tengah membodohi publik.

Mengutip Tajdid, Minggu (15/9/2019) Busyro mengatakan, “Saya melihat Presiden ini main-main, tega-teganya membodohi publik. Dikira publik ini bodoh?”

Ia menyoroti poin ketiga, yakni ASN. Secara tegas dirinya berujar, “Poin ASN adalah bentuk pembunuhan KPK secara smooth, pakai kursi listrik setrum pelan-pelan. Atau pakai arsenik, ya? Pada suatu saat nanti budaya asli sebagai lembaga independen hilang. Otomatis KPK mati."

Dalam hal ini ia menerangkan bahwa selama ini setelah merekrut dan mendesain pegawai KPK menjadi periset, analis LHKPN, penyelidik, dan yang memenuhi syarat menjadi penyidik, mereka dilatih secara mental dan fisik oleh Kopassus di Lembang.

Masih dari sumber yang sama, Busyro menambahkan, “Artinya Desain KPK dengan SDM yang sudah pernah dilakukan sebelumnya hasilnya independen, itu karena tidak ada nilai-nilai dan budaya ASN yang masuk di KPK."

Perlukah ASEAN Bersatu Lawan Kabut Asap Lintas Batas Negara?


Kabut asap telah menjadi momok bagi Indonesia. Betapa tidak? Indonesia selalu menghasilkan asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setiap tahunnya.

Sebut saja 2006, 2009, 2012, 2015, dan tahun ini merupakan contoh tahun-tahun terparah dalam hal kabut asap di negeri berjuluk Jamrud Khatulistiwa ini.

Kalimantan dan Sumatera menjadi daerah terbanyak penyumbang asap akibat karhutla.

Bahkan, bukan hanya Indonesia sebagai negara satu-satunya terdampak kabut asap. Negara-negara jiran seperti Malaysia dan Singapura juga menjadi korban karhutla.

Indeks Standar Pencemar 24-jam  Singapura  mencapai level tidak sehat dengan angka melampaui angka 100 pada jam 4 sore, Sabtu (14/9/2019).

Menyikapi hal tersebut, seperti terlansir RMOL, Minggu (15/9/2019), Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Air Singapura, Masagos Zulkifli dalam sebuah unggahan di Facebook akhir pekan ini mengatakan, "Ada kebutuhan untuk tekad yang lebih kuat dan kerja sama di antara negara-negara ASEAN untuk mengatasi masalah kabut lintas batas."

Ia menambahkan, "Kembalinya kabut asap adalah pengingat akan keseriusan masalah, yang telah mempengaruhi kawasan ASEAN selama bertahun-tahun. Keduanya mencemari udara yang kita hirup dan mengeluarkan gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim."

Selain itu, tersiar dalam Channel News Asia yang dikutip RMOL, Masagos menegaskan, "Seperti biasa, kami siap membantu menekan api di darat. Singapura telah menawarkan bantuan teknis pemadaman kebakaran ke Indonesia dan siap untuk menyebarkannya jika diminta oleh Indonesia."

Saturday, September 14, 2019

Apabila Ingin Perkuat KPK, Jokowi Seharusnya Tolak Revisi UU KPK


Pengunduran diri Wakil Ketua dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari lembaga antirasuah itu menimbulkan tanda tanya besar. Setidaknya, ada apa dengan KPK?

Kemunduran keduanya, Saut Situmorang dan Tsani Annafari, terjadi setelah Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK dan pascapemerintah setuju adanya Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang KPK.

Mengutip Jawa Pos, Sabtu (14/9/2019), menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz , bukan hanya Saut yang protes, ICW pun menilai negara telah absen dalam komitmennya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, apabila ingin memperkuat KPK, Presiden Jokowi seharusnya menolak adanya Revisi UU KPK ini.

Ia juga mengatakan, “Jadi saya melihat ada absennya negara dalam memberantasa korupsi."

Masih dari sumber yang sama, Donal Fariz menilai bahwa mundurnya Saut Situmorang karena sudah merasa titik puncak akibat KPK yang terus dilemahkan.

Friday, September 13, 2019

Apakah Benar Ada Rencana Besar di Balik Pemilihan Firli Jadi Ketua KPK?


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya dari Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana.

Menurutnya, proses seleksi dan pemilihan Ketua KPK periode 2019--2023 seperti sebuah rencana besar.

Dirinya mengamati dan menemukan pembiaran catatan-catatan negatif oleh berbagai pihak, yakni sejak tahap awal seleksi capim KPK hingga pemilihan Irjen Firli Bahuri pada Jumat (13/9) dini hari.

Seperti terlansir CNN Indonesia, Sabtu (14/9/2019), Kurnia mengatakan, "Ini artinya, proses yang terjadi di Pansel Capim KPK, termasuk sikap politik Presiden Jokowi kemarin, dengan apa yang terjadi di DPR RI adalah sebuah proses yang seirama seolah menjadi bagian dari rencana besar."

Melihat kondisi yang memperhatikan tersebut, dirinya pun memprediksi pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin jauh dari harapan.

Ada Apa dengan KPK sehingga Wakil Ketua dan Penasihatnya Undur Diri?


Wakil Ketua KPK--Saut Situmorang--meminta maaf kepada semua pihak khusunya pegawai KPK atas pengunduran dirinya dari komisi antirasuah itu.

Selain permintaan maaf, ia berpesan pula kepada semua pegawai hingga pimpinan KPK agar tetap menjaga 9 nilai KPK.

Kesembilan nilai itu adalah, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, serta sabar.

Rupanya, salah seorang yang mendapatkan pesan Saut pun, yakni Penasihat KPK, Tsani Annafari, turut menyatakan mengundurkan diri dari lembaga antirasuah ini.

Seperti terlansir RMOL, Jumat (13/9/2019), Tsani mengatakan, "Iya (mengundurkan diri). Sudah saya sampaikan suratnya hari ini."

Sebelum mengundurkan diri, keduanya  merupakan orang yang paling vokal menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK bermasalah.

Lalu, sebenarnya ada apa dengan KPK?

Wednesday, September 11, 2019

Jokowi Membuat Sejumlah Masyarakat Sipil Geram dan Galang Kekuatan


Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani dan mengirimkan Surat Presiden (surpres) RUU KPK ke DPR, sejumlah masyarakat yang selama ini menilai revisi UU KPK akan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia pun 'berang'.

Bagaimana pun juga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh dilemahkan. Sebab, melalui KPK lah pemberantasan korupsi di Indonesia bisa dilakukan secara lebih baik.

Itulah sebabnya, seperti terlansir CNN Indonesia, sejumlah unsur masyarakat sipil mendatangi Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/9) dini hari.

Tentu saja, kedatangan mereka tersebut untuk memberikan dukungan kepada KPK setelah Jokowi mengirim Surpres revisi UU KPK tersebut ke DPR.

Adapun mereka terdiri atas Saor Siagian yang merupakan pegiat antikorupsi, Feri Amsari yang menjabat Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Gandjar Laksmana Bonaprapta (Ahli Hukum Pidana UI), Pegiat Antikorupsi dari Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi, BEM Universitas Indonesia, BEM UIN Jakarta, BEM Universitas Trisakti, dan BEM Universitas Indraprasta PGRI.

Tuesday, September 10, 2019

Inilah 7 Fakta Kekalahan Indonesia dari Thailand!


Kalah atau menang itu hal biasa dalam pertandingan. Kalau tidak menang, maka kalah, atau imbang.

Nah, pada pertandingan yang berlangsung Selasa (10/9/2019) malam WIB di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia kalah 0-3 dari Thailand.

Dengan kata lain, Indonesia menyerah di tangan Tim Thailand pada Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Mengutip Detikcom, Rabu (11/9/2019),
inilah tujuh fakta selama pertandingan tadi malam dan beberapa pertandingan antara Tim Kesebelasan Indonesia versus Thailand.

1. Meski bermain di kandang sendiri, Indonesia kalah dalam segi penyerangan. Thailand mengancam gawang lawan sebanyak tujuh kali, sementara Garuda hanya tiga kali.

2. Penguasaan bola Andik Vermansyah dkk juga tidak mampu mengungguli dari Thailand. Indonesia melakukan 49% penguasaan bola, berbanding 51% milik War Elephant.

3. Timnas Indonesia memainkan 3 striker sepanjang laga (Alberto Goncalves, Osas Saha, Ferdinand Sinaga), sementara Thailand hanya menurunkan 1 pemain penyerang (Supachai Jaided). Meski demikian, justru tim tamu yang sukses menceploskan tiga gol.

4. Thailand sukses mempertahankan rekor clean sheetnya selama dua pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022. Sementara itu, Andritany Arhiyasa sudah kebobolan lima gol dari dua laga.

5. Pertandingan tadi malam menambah rekor kekalahan Indonesia dari Thailand. Dari 11 partai terakhir, timnas Garuda total keok 9 kali dan hanya mampu menang dua kali.

6. Dengan hasil ini, Indonesia selalu takluk dalam tiga partai berturut-turut melawan Thailand. Sebelumnya, Indonesia keok 2-4 di Piala AFF 2018 dan kalah 0-2 di Leg II Final Piala AFF 2016.

7. Hasil 0-3 menjadi kekalahan terbesar Indonesia dari Thailand di kandang sendiri sejak milenium baru (2002). Sebelumnya Indonesia hanya kalah dengan selisih satu gol saja.

Zona Orang Asli Papua untuk Berburu dan Meramu Terganggu Investasi


Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung.

Mungkin ungkapan itulah yang paling tepat dipegang oleh orang luar yang berkepentingan di daerah lain. Sebut saja di Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat.

Jika tidak, yang terjadi adalah berbagai hal buruk. Mulai dari penolakan warga, kerusuhan yang mencekam, bahkan peperangan berdarah semisal perang antara kerajaan-kerajaan di nusantara versus penjajah.

Mengutip CNN Indonesia, Rabu (11/9/2019), Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo menyatakan masyarakat Papua gelisah dengan perkembangan tata ruang di Papua dan Papua Barat. Ia menyebut sebagian orang asli Papua masih pada tahapan berburu dan meramu dalam wilayah tertentu.

Terkait realitas empiris itu, dirinya menegaskan, "Zona ini terganggu oleh kegiatan investasi yang tidak didialogkan dengan masyarakat terdampak."

Penegasan tersebut ia sampaikan dalam pertemuan perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9).

Harapan kita bersama, ke depan zona yang menjadi tempat orang asli Papua berburu dan meramu tidak terganggu dengan kegiatan apa pun.

Ternyata Pekan Ini Pemerintah Tambah Utang Rp23 Triliun!


Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menarik utang sebesar Rp23,25 triliun.

Itu berasal dari penerbitan tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (10/9/2019).

Seperti terlansir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, yang dikutip CNN Indonesia, Rabu (11/9/2019),  tujuh seri SUN ini terdiri atas lima seri SUN, yakni FR0081, FR0082, FR0080, FR0079, dan FR0076 dan dua seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN), yakni SPN03191211 dan SPN12200911.

Nah, dari lelang itulah, pemerintah mendapatkan penawaran sebesar Rp44,73 triliun, dan SUN seri FR0082 memiliki penawaran paling banyak dengan jumlah Rp16,08 triliun.

Adapun penawaran terbesar kemudian disusul oleh SPN12200911 dengan penawaran sebesar Rp7,95 triliun.

Monday, September 9, 2019

Dimasak Dua Jam, Bubur Asyura Dibagikan Gratis kepada Warga Pemurus


Banjar. Bubur asyura sudah sangat akrab bagi umat Islam di mana pun berada. Salah satunya di Jalan Pemurus, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Warga di sini terus melestarikan tradisi memasak dan membagikan bubur jenis ini setiap tahunnya, yakni pada 10 Muharam.

Ya, bubur asyura dimasak, lalu secara gratis dibagikan kepada warga setempat, terutama mereka yang kurang mampu.

Ani Nurhidayah selaku Ketua Pantia Pembuatan Bubur Asyura mengatakan, "Bubur asyura ini dimasak dengan uang kas pengajian setiap hari Senin. Lalu kami bagikan secara cuma-cuma kepada warga di sini, terutama yang lebih membutuhkan."

Sementara itu pembuatannya dilakukan di rumahnya (baca: Ani Nurhidayah) dengan melibatkan sebagian besar ibu-ibu setempat.

"Jumlahnya ada sekitar lima belas orang. Kami membuatnya dengan sukarela," tuturnya saat ditemui Wartamantra, Selasa (10/9/2019).

Ani menambahkan ada hal yang berbeda tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Tahun ini pembuatannya lebih cepat.  Tadi kami mulai memasak pukul 07.00 dan sudah masak pukul 09.00. Entah mengapa?" ucapnya sedikit heran.

Sedang Ketua RT 07 (tempat warga tinggal), Aspihani, ikut menyediakan dan memasang terpal sebagai atap ibu-ibu saat memasak.

Ditanya jumlah yang akan dibagikan, Ani menuturkan, "Alhamdulillah ada 200 porsi yang akan kami bagikan. "

Api Lumat Permukiman Warga Alalak Selatan


Kebakaran hebat terjadi di Alalak Selatan RT 5 Kecamatan Banjarmasin Utara Kalsel pada Selasa (10/9/2019) atau dini hari tadi.

Dikutip dari Banjarmasin Post, Selasa (10/9/2019), kebakaran tersebut melumat permukiman warga, total jiwa yang kehilangan tempat tinggalnya mencapai 74 kepala keluarga atau 220 jiwa.

Secara keseluruhan, ada sebanyak 65 buah bangunan terdampak kebakaran itu. 

Terkait peristiwa memperhatikan tersebut, BPBD Kota Banjarmasin pun langsung terjun ke lapangan, termasuk pula Wakil Walikota Banjarmasin, Hermansyah.

Dari sumber yang sama, Muhammad Hilmi, kepala BPBD Kota Banjarmasin, mengatakan pihaknya akan mendirikan dapur umum. Dapur rencananya akan beroperasi selama tiga hari. Namun, bila ada permintaan,  bisa diperpanjang sesuai kondisi di lapangan.

14 Migran Ilegal Indonesia Ditangkap Aparat Malaysia, Bagaimana Kejadiannya?


Indonesia dan Malaysia adalah dua negara serumpun. Sama-sama Bangsa Melayu yang yang secara politik terpisah menjadi dua negara merdeka. Dan tentunya memiliki kewenangan atas negara masing-masing.

Salah satunya yang baru terjadi bulan ini. Seperti terlansir Hidayatullah, Petugas penjaga laut Malaysia dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menangkap 14 orang Indonesia. Alasannya karena keempat belas orang itu berusaha meninggalkan negara itu secara ilegal melalui rute yang belum dipetakan.

Dari sumber yang sama, Direktur Zona Maritim Tanjung Sedili--Mohd Zulfadli Nayan--mengatakan kasus itu sedang diselidiki berdasarkan UU Keimigrasian 1959/63. Sebab, para tersangka berusaha meninggalkan negara itu lewat rute yang belum dipetakan, yang bisa dikenai denda RM10.000 atau penjara tidak lebih dari lima tahun atau kedua-duanya.

Ia juga menjelaskan bahwa imigran ilegal itu terdiri dari 8 pria dan 6 wanita yang berusia antara 21 dan 48 tahun.  Para tersangka saat itu sedang menunggu sebuah perahu yang diduga akan mengangkut mereka pulang ke Indonesia.

Apakah Putusan PB Djarum Hentikan Audisi Umum Tahun Depan Sudah Final?


Bibit-bibit unggul memang harus dibina secara baik dan benar. Termasuk dalam bidang olahraga. Salah satunya adalah bulu tangkis yang menjadi andalan Indonesia dalam laga Internasional.

Terkait hal terakhir di atas, PB Djarum memutuskan untuk menghentikan audisi umum tahun depan. Ini karena mereka dituduh dan merasa dipojokkan telah melakukan eksploitasi anak oleh KPAI dan Yayasan Lentera Anak.

Tentu saja keputusan itu menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Bahkan, mantan atlet PB Djarum menyayangkan penghentian audisi umum untuk tahun depan.

Lalu, apakah itu merupakan keputusan final dari PB Djarum?

Ternyata, belum. Meski begitu, yang pasti ada syaratnya. Apakah itu? 

Mengutip Detikcom, PB Djarum masih mau menggelar audisi umum tahun depan jika ada 10 perusahaan yang mau urunan tanpa bawa-bawa embel nama perusahaan.

Masih dari sumber yang sama, Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin mengatakan, "Kalau ada konsorsium. Perusahaan yang sodorkan dana. Djarum, mau? Mau. Ayo kita lakukan (audisi umum)."

Ia juga menegaskan, "Kita kumpulkan 10 perusahaan. Jalan terus, tanpa nama, mau kita. Kalau sendirian, kita tidak mau. Enak aja kita dibodohin orang."

Apa Kata Susi Pujiastuti Soal Anjloknya Harga Garam Petambak Indonesia?


Satu lagi kenyataan pahit menimpa negeri Indonesia. Apakah itu? Anjloknya harga garam petambak dalam negeri kita.

Menanggapi hal buruk tersebut, seperti terlansir Republika, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)--Susi Pujiastuti-- menyatakan, “Kita produksi garam banyak, tapi impor (garam)-nya kebanyakan. Makanya harga anjlok."

Dengan kata lain, anjloknya harga garam petambak disebabkan adanya kuota impor garam yang tinggi. Sehingga penyerapan garam petambak rakyat tak maksimal.

Susi juga menjelasan bahwa volume impor yang tinggi memang sangat berpengaruh pada harga garam petambak rakyat. Dia menyontohkan, pada 2016--2017 harga garam petambak merangkak naik di level Rp 2.000 per kilogram (kg). Saat itu, kuota impor hanya sekitar 1,6 juta hingga 2,1 juta ton.

Nah, sehubungan dengan biaya produksi garam petambak rakyat yang masih tinggi, pihaknya mengaku akan membantu petambak dengan maksimal. Caranya dengan memberikan bantuan-bantuan, antara lain berbentuk geomembran dan peralatan teknis lainnya.

Mengapa Jokowi Absen dalam Sidang Gugatan Listrik Padam?


Akibat Jokowi sebagai tergugat satu tak hadir dalam sidang gugatan listrik padam, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pun menunda persidangan tersebut.

Sidang itu sendiri diajukan oleh Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI).

Seperti terlansir CNN Indonesia, Senin (9/9/2019), Ketua Umum FAMI Zenuri Makhrodji mengaku kecewa dengan ketidakhadiran perwakilan atau kuasa hukum dari Jokowi. Dia berharap perwakilan Jokowi dapat hadir pada sidang yang berlangsung 30 September nanti.

Sementara itu, sidang dihadiri oleh FAMI sebagai pihak penggugat, Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pihak tergugat, Kementerian ESDM turut tergugat dua dan Kementerian BUMN sebagai turut tergugat tiga.

Pertanyaannya adalah, mengapa Presiden RI--Jokowi--sebagai tergugat satu absen dalam sidang gugatan listrik padam tersebut?

Sunday, September 8, 2019

4 Upaya Sistematis Pelemahan Pemberantasan Korupsi di Indonesia


Ketika pelaku atau calon pelaku korupsi masih ada, tentunya akan ada pula upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri.

Terkait hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan empat upaya pelemahan sistematis terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mengutip CNN Indonesia, Senin (9/9/2019), Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK, Rasamala Aritonang, mengatakan keempatnya.

Upaya pertama adalah terkait ketidakjelasan penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
Hingga saat ini tidak ada itikad serius untuk mengungkap kasus penyiraman ini. Kasus seolah dibiarkan oleh pemerintah maupun penegak hukum.

Upaya kedua adalah pemilihan calon pimpinan (capim) KPK yang mendapat kritikan dalam proses pemilihan oleh pansel.

Upaya ketiga adalah pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh DPR yang terkesan terburu-buru. Dalam rancangan tersebut dibahas soal delik korupsi yang tertuang dalam pasal 603 sampai 607.

Upaya keempat adalah revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang tiba-tiba muncul dan menjadi inisiatif dari DPR.

Revisi UU KPK Disebut Politisi Nasdem Sudah Sesuai Keinginan Jokowi, Benarkah?


Sebuah kenyataan bahwa seluruh fraksi di DPR sepakat untuk menjadikan revisi UU 30/2002 (UU KPK) sebagai usul inisiatif dewan.

Sementara publik menilai revisi ini sebagai upaya untuk melemahkan KPK. Alasannya sangat masuk akal, yakni sejumlah superbody yang dimiliki KPK akan dipreteli. Sebut saja  penyadapan, kewenangan SP3, hingga independensi pegawai.

Tidak hanya itu, tragisnya ada wacana untuk membuat dewan yang berfungsi mengawasi kinerja KPK.

Melihat situasi ini, bagi pakar hukum tata negara--Refly Harun--upaya melemahkan KPK dari dalam dan dari luar tersebut merupakan agenda banyak pihak. Terutama bagi siapa saja  yang terancam dengan jurus operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Nah, menanggapi pendapat publik itu, seperti terlansir Eramuslim, Minggu (8/9/2019) Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi mengatakan, rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo.


Saturday, September 7, 2019

Perlukah Istilah Pribumi Dikembalikan?


Penghuni asli atau inlander di sebuah negara disebut pribumi. Di Indonesia sendiri ada amanah dari UUD 45 bahwa pribumi asli Indonesia merupakan tuan di tanahnya sendiri.

Itulah sebabnya, seperti terlansir RMOL, menurut Koordinator PN MPPI, Malem Sambat (MS) Kaban, istilah itu tidak boleh dihapus.

Bahkan Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Pribumi Indonesia (PN MPPI) menegaskan bahwa Instruksi Presiden 26/1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi didesak untuk segera dicabut.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya  sekat antarmasyarakat yang masih terjadi.

Mengutip sumber yang sama, MS Kaban mengatakan, "Kami menilai bahwa Inpres itu perlu ditinjau karena kita ingin tidak ada pengkotak-kotakan."

Friday, September 6, 2019

Benarkah SBP akan Aksi Revolusi Gagalkan Pelantikan Jokowi?


Nama Sri Bintang Pamungkas (SBP) akhir-akhir ini mengudara kembali. Sosok aktivis kawakan itu begitu kritis di era pemerintahan orde baru.

Nah, kali ini SBP berencana akan menggelar aksi besar-besaran dengan tujuan revolusi untuk menggagalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2019.

Seperti terlansir RMOL, ia mengatakan,
 "Tetapi itu kan suatu usaha, satu penyampaian pendapat, dan kami berusahan mewujudkan itu. Bahwa kemudian hasilnya apa kita nggak tahu persis butuh waktu. Tetapi maksud saya sebelum tanggal 20 itu memang kita bermaksud untuk menolak pelantikan itu."

SBP juga menambahkan, "Kami dengan Front Revolusi Indonesia (FRI) tidak bergerak sendiri. Bersama rakyat kita melihat memang rakyat menghendaki itu. Oleh karena itu kita maju untuk memimpin. Jadi, didasarkan keinginan rakyat bukan pribadi."

Terkait rencananya akan turun ke jalan untuk aksi di depan Gedung DPR/MPR pada Rabu (11/9/2019) besok tersebut, dirinya menegaskan bahwa aksi nantinya bukan untuk menjatuhkan kepemerintahan yang sah. Melainkan berusaha untuk menjatuhkan presiden terpilih pada Pilpres 2019 kemarin.

Ceritanya Bagaimana, kok Anies Baswedan akan ke Denmark Hadiri Forum Soal Iklim?


Sebuah kabar gembira bagi rakyat Indonesia. Satu lagi gubernur di negeri ini akan ke luar negeri, yakni Kerajaan Denmark dalam rangka menghadiri forum tentang iklim.

Dialah Anies Baswedan, sang Gubernur DKI Jakarta, rencananya mengunjungi negara yang dinobatkan PBB sebagai negara paling bahagia di dunia itu selama dua hari.Tepatnya pada 10 hingga 12 Oktober mendatang.

Seperti terlansir Arrahmah, Jumat (6/9/2019), Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta, Muhammad Mawardi mengonfirmasi rencana tersebut. Ia mengatakan saat ini, Anies masih mengumpulkan segala bahan untuk diskusi tersebut sekaligus mengurus perizinan ke pemerintah pusat.

Masih dari sumber yang sama, dalam akun Instagram-nya, Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan menghadiri diskusi panel yang bertajuk Bersihkan Udara, Atasi Bencana Iklim di Balaikota DKI.

Adapun tujuan dikskusi tersebut untuk mengumpulkan praktik-praktik, baik ide-ide terkait dengan perbaikan kualitas udara.

Lebuh lanjut, Anies menjelaskan, pertemuan tersebut akan menjadi ajang bagi kota-kota dunia untuk berbagi pengalaman dan menyatakan komitmen percepatan aksi-aksi iklim dan perbaikan kualitas udara.

Waw keren!

Thursday, September 5, 2019

Apa Sajakah Fakta Terkait Kekalahan Indonesia dari Malaysia?


Menang dan kalah itu biasa dalam pertandingan. Termasuk salah satunya laga sepak bola. Meski demikian, ada sejumlah fakta penting usai Timnas Indonesia ditekuk Malaysia 2-3 di laga Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Kamis kemarin.

Nah, lalu apa sajakah fakta-fakta penting itu?

Mengutip CNN Indonesia, Jumat (6/9/2019) berikut lima fakta penting usai Indonesia dikalahkan Malaysia.

1. Timnas Indonesia untuk kali pertama menelan kekalahan dari Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno sejak leg pertama semifinal Piala AFF 2004, 24 Desember 2004

2. Timnas Indonesia menelan kekalahan kedua selama dilatih Simon McMenemy. Kekalahan pertama datang ketika takluk di tangan Yordania 1-4, 11 Juni 2019. Total, Indonesia meraih dua kemenangan dan dua kekalahan bersama Simon.

3. Timnas Indonesia untuk kali pertama sejak melawan Thailand di Piala AFF 2018, 17 November 2018, menelan kekalahan meski sempat unggul dalam pertandingan.

4. Beto Goncalves terus menunjukkan ketajaman bersama Timnas Indonesia dengan selalu mencetak gol (7 gol) dalam tiga pertandingan terakhir. Total, pemain naturalisasi berdarah Brasil itu mencetak sepuluh gol dalam sembilan pertandingan.

5. Kekalahan dari Malaysia membuat Timnas Indonesia untuk sementara berada di dasar klasemen Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022.

Apa Isi Kritik Cak Nun terhadap Keputusan Jokowi Soal Pindah Ibukota?


Emha Ainun Nadjib yang dikenal luas sebagai budayawan dan ulama terkemuka Indonesia akhirnya angkat suara soal keputusan pemindahan ibukota negara oleh pemerintah era Jokowi.

Cak Nun, sapaan akrab Emha, menyampaikan kritiknya itu dalam acara Maiyah yang berlangsung baru-baru ini.

Nah, apa isi kritik Cak Nun terhadap keputusan Jokowi soal pindah ibukota tersebut?

Melalui video yang diunggah kanal YouTube Sabda Jan_cukers dan dikutip Suara, Kamis (5/9/2019), Cak Nun mengatakan, "Maka jangan seenaknya, tanya dulu ke rakyat kalau mau bertindak, jangan cuma bergaya pencitraan terus. Tanya dulu kalau ada apa-apa, mau pindahin orang segitu banyaknya, tanya dulu, bikin diskusi publik, tanya ke universitas, forum rektor, di setiap kampus di suruh diskusi, tanya ke masjid-masjid, ke gereja-gereja."

Ia menegaskan, "Menurutmu pindah ibu kota seperti pindah kos? begitu banyak multiefek yang akan ditimbulkan dan harus kita hitung sematang-matangnya. Ini Republik Indonesia bukan Singapura, bukan sebuah kecamatan, Indonesia itu luas sekali."

Wednesday, September 4, 2019

Ternyata Raden Fatah dan Sultan Trenggono Orang Yahudi?


Setelah menyebut Kerajaan Sriwijaya fiktif, budayawan Ridwan Saidi menyebut Raden Fatah dan Sultan Trenggono merupakan orang Yahudi.

Tak pelak lagi, masyarakat Demak meradang menyusul pernyataan budayawan Betawi itu.

Dikutip dari Eramuslim, Kamis (5/9/2019) gelombang massa langsung bergerak menggelar unjuk rasa guna meminta Ridwan Saidi mempertanggungjawabkan omongannya.

Para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Demak beserta segenap elemen masyarakat peduli budaya Demak ini menggelar aksi di depan Masjid Agung Demak.

Masih dari sumber yang sama,  koordinator aksi, Sugro, mengungkapkan, “Pernyataan Ridwan Saidi tentang Raden Fatah dan Sultan Trenggono yang menyebut sebagai orang Yahudi telah melukai masyarakat Demak. Kami minta dia segera memberikan klarifikasi dan permohonan maaf.”

Pada intinya massa aksi menilai bahwa pernyataan Ridwan Saidi melenceng dari sejarah.

Sementara warga dan peziarah yang berdatangan ke Masjid Agung Demak turut mendukung aksi. Mereka ini berharap agar sejarah Raja Kasultanan Demak itu kembali diluruskan sehingga tak menyesatkan generasi penerus sekarang dan masa yang akan datang.

Mengapa Jokowi Diprotes Petani Garam Madura dan PWNU Jawa Timur?


Mulutnya harimaumu. Lidah lebih tajam dan daripada pedang. Agaknya ungkapkan-ungkapan semacam itulah yang idealnya diperhatikan oleh seorang pemimpin negara.

Akhir-akhir ini, Jokowi dengan perkataannya telah menyinggung perasaan petani garam Madura dan juga PWNU Jawa Timur.

Nah, apa sih sebenarnya yang dikatakan Jokowi sehingga seperti itu?

Mengutip Laman VIVA, ternyata, para petani garam Madura protes pada Jokowi, gara-gara Jokowi menyebut kualitas garam Madura kurang dibanding produksi Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu 21 Agustus 2019.

Saat meninjau lokasi tambak garam di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT, tersebut, Jokowi mengatakan, "Saya ditunjukkan beberapa garam yang diambil dari luar, Madura, Surabaya, dan Australia dibandingkan di sini (Kupang). Hasilnya di sini (Kupang) lebih bagus, lebih putih, dan bisa masuk garam industri."

Perbandingan itu pula yang menyulut PWNU Jatim. "Kami mewakili masyarakat tambak garam tersinggung," kata Ketua Badan Kemaritiman NU Jatim, Mahmud Mustain, di kantor NU Jatim Jalan Masjid Al Akbar Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu, 4 September 2019.

4 Langkah Atasi Krisis yang Ditawarkan Pemimpin Hong Kong


Empat langkah ini ditawarkan pemimpin Hong Kong--Carrie Lam--dalam pengumumannya mencabut rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi.

Tujuannya untuk memulai dialog dengan masyarakat demi mencari solusi.

Nah, apa sajakah empat langkah yang ditawarkan Lam?

Mengutip Detikcom, Rabu (4/9/2019) berikut empat langkah tersebut.

Langkah pertama, pemerintah Hong Kong akan secara resmi mencabut RUU ekstradisi demi sepenuhnya menenangkan kekhawatiran publik. Sekretaris Keamanan akan mengajukan mosi sesuai dengan Aturan Prosedur saat Dewan Legislatif, sebutan untuk parlemen Hong Kong, kembali bersidang usai reses.

Langkah kedua, pemerintah Hong Kong akan sepenuhnya mendukung kinerja Dewan Pelaporan Polisi Independen (IPCC). Lam menunjuk dua anggota baru untuk menjadi anggota IPCC, yang bertugas menyelidiki pelaporan soal tindakan dan aksi polisi dalam menangani unjuk rasa.

Langkah ketiga, Lam dan jajarannya akan menjangkau masyarakat untuk memulai dialog langsung. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat, dengan sikap dan latar belakang berbeda diundang untuk saling berbagi pandangan dan menyuarakan keluhan mereka.

Langkah keempat, Lam akan mengundang tokoh masyarakat, kalangan profesional dan akademisi untuk secara independen memeriksa dan mengkaji persoalan-persoalan mendalam yang ada di dalam masyarakat dan untuk menyarankan pemerintah soal solusi yang harus dicari.

Monday, September 2, 2019

Kira-Kira Apa Tujuan Facebook Berencana Hilangkan Jumlah Likes ?


Setiap konten yang kita unggah di media sosial seperti Facebook akan tertera jumlah tanggapan termasuk likes atau suka dari akun lain terhadap konten tersebut.

Sebagian pengguna akan merasa senang jika jumlah tanggapan tersebut  banyak,  sebut saja 1.000 tanggapan. Dan, ada saja yang merasa kecewa, sedih, marah jika jumlahnya sedikit apalagi tidak ada tanggapan sama sekali.

Berkaitan dengan hal itu, pihak Facebook berencana akan menghilangkan hitungan pada tombol suka (likes). Saat ini, mereka sudah mengetes untuk menghilangkan fitur tersebut untuk Instagram di 7 negara.

Negara pertama yang mendapatkan bagian tes pada April tahun ini adalah
Kanada. Lalu disusul Irlandia, Italia, Jepang, Brazil, Australia, dan Selandia Baru pada Juli. Pertanyaannya, kira-kira apa ya tujuan Facebook dengan rencana itu?

Terlansir CNN Indonesia, Selasa (3/9/2019) langkah ini dilakukan Facebook untuk melindungi pengguna dari iri hati. Langkah Facebook menghilangkah jumlah suka juga dilakukan agar pengguna berhenti menghapus konten yang mereka unggah lantaran tidak memiliki cukup banyak jumlah suka atau kurang dibagikan.

Apa Kata Aktivis Papua Soal Tudingan Pendukung Jokowi Sebut Rusuh Papua Didalangi HTI & Islam Radikal?


Meskipun sudah dibubarkan, Hizbut Tahrir Indonesia masih populer. Namanya masih sering disebut sebagai organisasi yang suka menunggangi gerakan oposisi. Akhir-akhir ini malah  dihubung-hubungkan dengan Islam radikal.

Sebut saja contohnya adalah kicauan pendukung Jokowi, yakni Teddy Gusniadi. Seperti terlansir Eramuslim, Senin (2/9/2019) ia menyebut, “KELOMPOK TERORIS KHILAFAH HIZBUT TAHRIR BEKERJASAMA DENGAN OPM DI PAPUA? Mereka ingin daerah lain menghina rakyat papua agar supaya rakyat papua yang terluka, bisa marah lalu bersatu dengan OPM untuk merdeka. Sudah terbaca."

Pertanyaannya, benarkah tudingan itu? Dan, aktivis Papua lah yang menjawabnya langsung.

Apa katanya?

“Menulis berdasarkan data,fakta dan kajian dilapangan. Kalau cm nulis krna merasa di lindungi! Anak tk jg bs!”  aktivis Papua, Lex Wu, menegaskan di akun Twitter-nya @Arlex_Wu.

Pada intinya, kerusuhan di Papua bukan didalangi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Islam radikal sebagaimana yang disebarkan pendukung Jokowi di Twitter tersebut.

Lex Wu juga menantang Teddy untuk diajak ke Papua melihat fakta sebenarnya dan akan dibiayai ke Bumi Cendrawasih.

Sunday, September 1, 2019

Stop Dulu Rencana Pindah Ibukota Negara, Banyak Kebutuhan Rakyat yang Harus Diselesaikan


Siapa pun tak bisa mengingkari bahwa memang ada banyak kebutuhan mendasar rakyat Indonesia yang harus diselesaikan. Salah satunya masalah BPJS Kesehatan. Terutama berkaitan dengan kenaikan iurannya yang dua kali lipat daripada sebelumnya.

Terkait masalah ini, seperti terlansir RMOL, Minggu (1/9/2019) mengatakan, "Stop dulu rencana bombastis bangun infrastruktur, apalagi pindah Ibukota Negara. Ada banyak kebutuhan mendasar rakyat yang harus diselesaikan, termasuk masalah BPJS Kesehatan ini. Pemerintah harus tahu skala prioritas."

Sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi I DPR, dirinya menilai kunci penyelesaian defisit BPJS Kesehatan bukan dengan menaikkan iuran yang dibebankan pada peserta, tapi pada perbaikan manajemen BPJS, kepesertaan, termasuk skema pendanaan dari negara.

Masih dari sumber yang sama, ia menambahkan, "Untuk itu kami meminta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab mencari solusi pendaanaan lain dan tidak membebankan ke rakyat. Jaminan kesehatan ini isu dan kebutuhan dasar rakyat."

Nah, dalam hal tersebut, ada satu yang ia usulkan, yakni dengan memprioritaskan kesehatan dalam APBN dan APBD daerah dan mengefisienkan sektor lain.

Untuk Mendapatkan Perhatian Dunia, Demonstran Geruduk Bandara Internasional Hong Kong


Hong Kong bangkit. Mungkin demikianlah kalimat yang ideal untuk menggambarkan kebangkitan rakyat Hong Kong.

Mereka berjuang demi kelangsungan hidup yang demokratis. Jauh dari paham komunis yang diterapkan di Republik Rakyat China.

Salah satu perjuangan rakyat Hong Kong untuk mendapatkan perhatian dunia internasional adalah, hari ini ratusan dari mereka menggeruduk bandara internasional Hong Kong.

Seperti terlansir Detikcom, Minggu (1/9/2019) penggerudukan itu dilakukan usai polisi dan demonstran bentrok tadi malam. Bentrokan ini adalah kekerasan paling intens sejak kerusuhan meletus pada bulan Juni lalu. Bentrokan ini dipicu kekhawatiran atas Beijing yang berencana untuk mengikis otonomi yang diberikan kepada Hong Kong saat diserahkan kembali ke China dari Inggris di 1997.

Sementara itu, para pengunjuk rasa di luar bandara, meneriakkan "Berjuang untuk kebebasan! Berdiri dengan Hong Kong!"