Kalau Delik Materiil, maka Harus Ada Peristiwanya Terlebih Dahulu, Barulah Jurnalis Nanta Bisa Dipidana

Menarik untuk mencermati penilaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Diananta sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Eks Pemred Banjarhits, Diananta Putra Sumedi (Nanta), dituntut 6 bulan penjara karena dinilai JPU bersalah melakukan tindak pidana dengan cara sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA.

Menurut LBH Pers ada dua unsur yang tidak terpenuhi sesuai pasal yang didakwakan tersebut.

Apa sajakah itu?

Pertama terkait "hak" penyebaran berita dan kedua mengenai terjadinya peristiwa kebencian yang "ditimbulkan" sebagai efek tulisan Nanta.

"Unsur yang tidak terpenuhi adalah Diananta melakukan penyebaran berita karena dia adalah seorang jurnalis. Sehingga unsur tanpa hak tidak terpenuhi. Jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi, sudah tidak layak dipidana," ujar Ade Wahyudin yang merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers seperti terlansir detikNews, Senin (20/7/2020).

Masih dari sumber yang sama, lebih jauh Ade menambahkan, JPU pun juga tidak menghadirkan saksi yang mendukung terpenuhinya unsur Pasal 28 Ayat 2 UU ITE.

"Dia (JPU) bilang menyebarkan ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan gitu ya. Nah, pasal ini delik materiil, kalau delik materiil dia harus ada dulu peristiwanya, baru kemudian dia bisa dipidana. Apakah peristiwa kebencian itu sudah ada? JPU tidak bisa membuktikan itu," tambah Ade.

Seperti yag sudah diberitakan banyak media, Nanta dinilai menyebarkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) lewat berita berjudul "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel" yang terbit 8 November 2019 lalu.

Sebenarnya permasalah ini juga telah dibawa ke Dewan Pers. Diananta dan Sukirman (pengadu) datang ke Sekrerariat Dewan Pers di Jakarta, pada Kamis, 9 Januari 2020 lalu guna menjalani proses klarifikasi. Pada 5 Februari 2020 Dewan Pers menerbitkan lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang mewajibkan banjarhits selaku teradu melayani hak jawab dari pengadu.

Jika merujuk kepada UU Nomor 40/1999 tentang penanganan sengketa pers, maka PPR tersebut sudah menyelesaikan semua masalah.

Mengapa demikian? Sebab, hak jawab pengadu sebagai kesempatan untuk menjelaskan duduk persoalan versi pengadu sudah diberikan. Media bersangkutan (Banjarhits) juga sudah meminta maaf dan menghapus berita yang dipersoalkan.

Bagaimana kelanjutannya? Semoga permasalahannya segera dapat diselesaikan secara adil dan berkemanusiaan.

Read More

Ketika Negara-Negara Besar Unjuk Kekuatan di Laut Asia Tenggara

USS Nimitz bersama INS Vikramaditya - Akun Twitter Frontal Assault

Sebagian orang menyebut Laut Cina Selatan dengan nama Laut Asia Tenggara. Hal itu bukan sebuah kesalahan mengingat perairan luas ini memang bersentuhan langsung dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan, di situ pulalah terjadi persengketaan antara Cina daratan dan banyak negara tersebut.

Bahkan, setelah pertempuran kecil yang mematikan melawan Cina di Ladakh, India melakukan latihan militer di Laut Asia Tenggara. Bulan lalu negeri yang terkenal dengan tariannya itu menggelar latihan militer gabungan bersama Jepang di dekat Selat Malaka. Belakangan, mereka pun kembali unjuk kekuatan bersama negeri Paman Sam di perairan yang sama.

Kapal perang Angkatan Laut India bergabung dengan USS Nimitz, kapal perang Amerika terbesar, untuk melakukan The PASSEX (latihan yang lewat) di antara kedua angkatan laut.

India juga berencana menggandeng Australia dalam latihan serupa pada waktu yang belum diputuskan. Tentu saja latihan-latihan tersebut bukan tanpa maksud. Sangat terlihat jelas bahwa mereka semua secara nonverbal sedang mengatakan bahwa Cina adalah musuh bersama dan wajib untuk dilawan agar dunia aman dan terkendali

Seperti yang sudah diketahui publik, semenjak dipimpin Xi Jinping, Republik Rakyat Cina memang sangat berambisi untuk mendapatkan hegemoni internasional. Banyak orang mengatakan Presiden Xi layaknya Mao Zedong yang akan membawa Cina ke arah kemajuan dalam lompatan jauh ke depan.

Perkataan itu bukan isapan jempol belaka. Bukan hanya omong kosong. Terbukti di tangannya, Cina kian menampakkan harapan baru itu. Jika pada masa awal berdirinya Cina daratan berhasil menguasai Negara Manchukuo, Tibetan, Mongolia Dalam, dan Turkistan Timur, kini Cina menjelma raksasa Asia terbesar dan menjadi saingan terberat Amerika Serikat di bidang militer dan ekonomi. Perang dagang antara Cina dan Amerika pun berlangsung dan berlanjut hingga saat ini.

Mungkin, sekilas kemajuan yang dicapai Cina merupakan angin segar bagi Asia. Akan tetapi, sebenarnya menjadi ancaman berbahaya mengingat jeratan Cina di bidang ekonomi melalui utang dapat membuat negara-negara lain di Asia tunduk kepada negeri tirai bambu itu. Kedaulatan pun bisa kandas sebagai dampaknya, meskipun negara bersangkutan memiliki kekuatan militer yang cukup kuat.

Hal itu pula yang menjadi pertimbangan bagi negara-negara maju lainnya menjadi waspada terhadap ancaman nyata Cina. Terlebih lagi, Cina daratan mulai berani blak-blakan mengklaim wilayah-wilayah yang sedang diperselisihkan, misalnya di kawasan Laut Cina Selatan atau Laut Asia Tenggara.

Jadi, jangan heran ketika India, Amerika, Jepang, dan mungkin Australia bereaksi keras semisal dalam bentuk latihan militer di kawasan tersebut. 

Read More

Xi Jinping Panik? Dia Telah Memulai Kampanye Penyelamatkan Ekonomi Cina? Bahkan Terkesan Memohon Dunia?

Ilustrasi: Seduhan pereda panik - Pixabay

Cina memang sedang dalam masa perang dagang melawan Amerika Serikat. Kian hari, ketegangan antara Washington dan Beijing semakin meningkat karena berbagai masalah termasuk Coronavirus, pengenaan UU Keamanan Nasional di Hong Kong, pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, dan perdagangan itu sendiri. Tapi benarkah karena hal tersebut, Xi Jinping panik?

Menjawab pertanyaan ini, tentu memerlukan perhatian lebih terhadap rekam jejak presiden negeri tirai bambu itu.

Diketahui bahwa kedua negara saling mengancam sanksi satu sama lain. Dan, Trump melangkah maju, menandatangani perintah eksekutif yang memberikan kekuasaan administrasi Trump untuk melarang Pejabat Partai Komunis Cina yang membantu dalam penerapan hukum Keamanan di Hong Kong.

Kondisi yang demikian membuat bisnis Amerika Serikat khawatir berinvestasi di Cina. Banyak perusahaan juga memindahkan unit manufaktur mereka dari kota-kota Cina dan menarik investasi yang ada. Tentu saja keadaan ini adalah kekhawatiran besar bagi otoritas Cina mengingat ketergantungan ekonomi Cina pada ekspor ke AS dan investasi dari perusahaan-perusahaan Amerika.

Contoh yang jelas terlihat adalah, ketika raksasa Amerika seperti Facebook, Walmart, dan Google menginvestasikan miliaran dolar di India dalam beberapa minggu terakhir.

Lalu, Presiden Cina Xi Jinping menjanjikan reformasi perusahaan asing di pasar Cina untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik. Seperti terlansir TFIPost disebutkan dalam sebuah surat kepada Dewan CEO Global, Xi Jinping berkata, "(Cina) akan menyediakan lingkungan bisnis yang lebih baik bagi perusahaan Cina dan asing (untuk membantu mereka) mengeksplorasi peluang baru dan prospek baru."

Xi juga berkata, "Anda telah membuat pilihan yang benar untuk meletakkan akar bisnis Anda di Cina untuk mencari pengembangan."

Dengan kata lain, Cina siap berbisnis dengan mereka meskipun ada hambatan yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat.

Dewan CEO Global sendiri merupakan sekelompok eksekutif senior dari 39 perusahaan multinasional besar. Dewan ini didirikan pada 2013 oleh Asosiasi Rakyat Cina untuk Persahabatan dengan Negara-negara Asing dan menjadi salah satu senjata diplomatik Beijing untuk meningkatkan hubungan Beijing dengan perusahaan multinasional.

Beberapa minggu yang lalu, perwakilan 18 dari 39 perusahaan ini menulis surat kepada Xi Jinping, memuji upaya Cina untuk mengendalikan Coronavirus. Pujian itu bertujuan untuk meningkatkan citra Cina sebagai tujuan investasi yang menarik di tengah reaksi global.

Agaknya pertanyaan tersebut di atas sudah terjawab dengan memperhatikan kondisi Cina itu.

Read More

Libya Kecam Intervensi Mesir, Beruntunglah saat Muslim Saling Berperang

Ilustrasi: Tentara Libya menahan tank dari anggota milisi panglima perang Khalifa Haftar di Tripoli, Libya pada tanggal 4 Juni 2020. Sumber Anadolu Agency.

Dua negara yang disebutkan dalam judul di atas hanyalah dua contoh sederhana dari umat Islam yang saling berseteru dan menumpahkan darah. Meski demikian, keadaan itu membuat banyak pihak bertepuk tangan.

Betapa tidak?

Hal tersebut adalah keberuntungan mereka. Semakin dahsyat umat Islam saling membenci dan berperang, kian amanlah posisi mereka yang berada di barisan musuh-musuh Islam.

Kekuatan muslim habis hanya untuk saling tembak dan unjuk kekuatan. Sebagai contoh dua negara di atas. Otoritas Libya pada Jumat mengecam Presiden Mesir atas ancamannya baru-baru ini untuk mengintervensi militer dan mempersenjatai suku-suku di Libya.

Seperti terlansir Anadolu Agency, Sabtu (18/7/2020) Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Kamis bertemu dengan para kepala suku Libya di ibu kota negaranya, Kairo.

Dalam hal itu Mesir memperingatkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam menghadapi peningkatan kekuatan militer Libya yang didukung Turki di dekat Kota Sirte di utara Libya yang saat ini dipegang oleh jenderal pemberontak Khalifa Haftar yang didukung Mesir.

Sejak April 2019, pasukan ilegal Haftar melancarkan serangan di Ibukota Libya, Tripoli, dan bagian lain dari barat laut Libya, yang mengakibatkan lebih dari 1.000 kematian, termasuk perempuan dan anak-anak sipil.

Lantas, akan sampai kapan situasi dan kondisi demikian terus berlanjut?

Read More

Ketika Hagia Sophia Ramai, OKI, Pakistan, dan Turki Terkesan Diam Terkait Uighur dan Etnis Minoritas Muslim lainnya

Ilustrasi - Pixabay

Di mata dunia, Partai  Komunis Cina (PKC) yang berkuasa di Cina daratan sangat rapi dalam menyembunyikan tindakannya terhadap muslim Uighur dan muslim lainnya di Xinjiang.

Itu realitas empiris. Tapi, dengan manisnya, kamp konsentrasi yang menahan muslim-muslim itu, disebut Cina sebagai "Pusat Pelatihan Kejuruan". Pemerintah Cina mengklaim bahwa di pusat-pusat ini, mereka memerangi terorisme dan menghilangkan radikalisasi para ekstremis.

Pertanyaan awalnya adalah, apakah benar muslim di Xinjiang adalah kaum teroris, radikalis, dan ekstrimis?

Dengan mudah dapat dikatakan mereka bukan teroris, radikalis, dan ekstremis. Orang-orang itu berbangsa Turk yang bukan Cina Han.

Lalu, mengapa mereka dipenjara? Bahkan sampai dihukum mati?

Sangat sederhana alasannya. Apa? Karena, mereka muslim dan Indo-Eropa. Itulah sebabnya, Pemerintah Cina memaksa mereka untuk meninggalkan bahasa Turki, budaya, dan agama Islam yang mereka imani.

Dan, tahukah Anda apa propaganda PKC di sana?

Propaganda negara Cina adalah bahwa Xinjiang beragama Budha dan Islam dipaksakan oleh Turki dan Arab. Maka, Cina memastikan untuk mengembalikan Xinjiang kembali ke peradaban Buddha.

Ya, segala yang dapat melemahkan iman para muslim akan ditonjolkan, termasuk agama lama yang secara akal sehat hal itu sudah bukan zamannya lagi bagi orang-orang Islam di sana. Lalu, negeri Arab atau pemerintahan Islami semisal Turki Utsmani lah yang PKC salahkan agar terkesankan buruk.

Lantas, bagaimana reaksi dan aksi negeri-negeri yang berhaluan Islam semisal Turki, Pakistan, dan yang tergabung dalam OKI menyikapi penderitaan muslim yang non-Hui di Cina daratan?

Ini memang menyakitkan. Lagi-lagi realitas yang tak terbantahkan hadir, yakni hingga saat ini dunia Islam masih diam dalam gerakan nyata menolong mereka.

Apa alasannya?

Apakah karena Pakistan berdiri di antara dua seteru? Di satu sisi negeri itu menghadapi India yang kuat. Di sisi lain Pakistan harus mencium tangan Cina karena sangat membutuhkan uang dan senjata negeri tirai bambu untuk mempertahankan diri dari India.

Kemudian OKI? Ada desas-desus mengenai OKI bahwa sebagian besar kediktatoran Arab tahu apa yang Cina lakukan dengan muslim Uighurnya, tetapi mereka tidak peduli. Tidak ada yang dilaporkan di Negara-negara Teluk tentang kekejaman PKC terhadap muslim non-Hui di Cina.

Suka tidak suka, Arab memang membutuhkan Cina dalam hal senjata, teknologi tinggi, dan uang. Begitu pula Republik Turki. Meski saat ini Turki terlihat kuat, untuk memperkuat ekonominya, negara yang dipimpin Presiden Erdogan itu dikabarkan juga terlilit utang dari Cina. Bahkan, tersiar berita tentang pengembalian orang-orang Uighur ke Cina daratan oleh Turki secara diam-diam.

Pertanyaan selanjutnya, apakah kelak negara-negara berhaluan Islam seperti di atas itu dapat mandiri dan membantu muslim Uighur dan muslim-muslim lainnya di Turkistan Timur atau Xinjiang?

Mungkin dapat terwujud asalkan ada persatuan umat Islam sedunia yang setiap muslim di dalamnya secara tertib menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar.

Sebagai penutup, kapankah persatuan dan penerapan ajaran Islam itu mulai berlangsung?

Silakan Anda renungkan.

Read More

Antologi Puisi Arus Puisi Sungai Lengkap

Arus Puisi Sungai

DAFTAR ISI

(Klik Bagian yang Ingin Anda Baca)

↓

#1. Bagian Pertama

#2. Bagian Kedua

#3. Bagian Ketiga

#4. Bagian Keempat

#5. Bagian Kelima

#6. Bagian Keenam

#7. Bagian Ketujuh

#8. Bagian Kedelapan

#9. Bagian Kesembilan

#10. Bagian Kesepuluh

Read More

Lebih daripada 3.000 Warga Telah Meninggalkan Desa-Desa, Apa Alasannya?

Sumber RFA

Dengan tidak mau menyebut sebagai kabar baik atau  buruk, ini jelas sebuah realitas yang cukup mencengangkan. Angka 3.000 bukanlah jumlah yang sedikit. Lantas apa alasannya?

Lebih menukik ke dalam, warga desa mengatakan bahwa mereka pergi karena takut akan kekejaman tentara pemerintah.

Seperti terlansir RFA, Kamis (16/7/2020) penduduk desa yang melarikan diri dari komunitas mereka di tengah konflik bersenjata di kota Maungdaw turun dari kapal di Sittwe, ibukota negara bagian Rakhine Myanmar barat, 15 Juli 2020.

Lebih daripada 3.000 warga sipil telah meninggalkan desa-desa di ujung utara negara bagian Rakhine yang dilanda konflik Myanmar setelah tiga hari pertempuran sengit antara pasukan pemerintah dan tentara Arakan yang menewaskan satu warga desa dan melukai tiga lainnya.

Dilaporkan media itu, menurut Kongres Etnis Rakhine (sebuah LSM Myanmar) para pengungsi dari kota Rathedaung dan Maungdaw bergabung dengan gelombang lebih daripada 200.000 warga sipil yang tinggal di biara-biara Buddha dan kamp-kamp yang ramai setelah diungsikan oleh konflik bersenjata di negara bagian Rakhine sejak akhir 2018.

Pertempuran baru antara kedua pasukan dimulai pada 12 Juli di dekat desa Koe Tan Kauk di Rathedaung dan desa Chain Khar Lain, dan di Desa Sar Ngan Chaung di Maungdaw. Combat mengamuk hingga 14 Juli, hari di mana warga sipil tewas dan terluka, kata pekerja bantuan setempat.

“Beberapa orang melarikan diri ke Maungdaw, dan beberapa penduduk desa melarikan diri ke Rathedaung dan Buthidaung. Beberapa melarikan diri ke Sittwe. Secara total, ada sekitar 3.000 orang, ”kata Kyaw Min Khaing, seorang sukarelawan yang membantu warga sipil yang terlantar di Sittwe.

Pada 13 Juli saja, lebih dari 2.000 warga sipil dari empat komunitas Rathedaung dan lebih dari 80 orang dari desa Aung Thukha di Maungdaw melarikan diri ke ibu kota Rakhine Sittwe, kata sukarelawan yang membantu warga desa yang dipindahkan itu.

Masih dari sumber yang sama, juru bicara tentara Arakan, Khine Thukha, mengatakan penembakan oleh militer Myanmar selama pertempuran menewaskan seorang warga sipil di Desa Chain Khar Lain, dan bahwa permusuhan berlanjut hingga Kamis dengan tentara pemerintah menggunakan artileri berat di dekat Desa Kyauktan.

Tentara Arakan mencari otonomi bagi etnis Rakhines di negara bagian itu. Dibentuk pada tahun 2009 dengan perkiraan 8.000 pejuang tahun lalu.

Aye Hlaing Chey yang meninggalkan rumahnya di desa Aung Thukha, mengatakan pasukan Myanmar melewati dekat desanya setiap dua atau tiga hari.

"Mereka sangat tidak manusiawi," katanya kepada RFA. "Ketika mereka memasuki desa, mereka menembakkan senjata mereka, dan kami tidak punya senjata untuk melawan mereka."

“Kami hampir tidak bisa menemukan makanan untuk menghidupi diri kami sendiri, jadi pada akhirnya, kami memutuskan untuk meninggalkan rumah kami,” tambahnya.

Mengutip RFA, Warga mengatakan beberapa orang meninggalkan Desa Aung Thukha karena polisi perbatasan mengancam akan membakar rumah-rumah mereka yang mencoba kembali setelah melarikan diri.

Sementara warga Desa Khine Win, yang memiliki putra dan putri remaja, mengatakan dia meninggalkan rumahnya karena dia takut tentara Myanmar akan menyiksa warga sipil yang tinggal di sana.

Read More