Rakyat Sedih Presiden Prabowo Larut ke Budaya Modern Korea Selatan?

Foto: Pixabay

Rakyat mana yang sedih? Bagi K-Popers, ini sebuah berkah. Benar-benar kebahagiaan luar biasa. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto berkeinginan untuk meningkatkan jumlah gelaran konser K-Pop di Indonesia. Ya, akhirnya ada Presiden Indonesia yang ke asing-asingan. Sungguh kemajuan berpikir yang jauh ke depan. Sebab, jika tidak demikian, Indonesia susah majunya. Asing wajib ditiru dan diidolakan. 

Informasi terkait konser ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Sugiono, dalam konfrensi pers di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (22/4/2026). 

Tentu saja keinginan Prabowo ini merupakan bentuk kerja sama setelah lawatannya di Negeri Ginseng beberapa waktu lalu. 

Korea Selatan memang aktif dalam hallyu atau Korean wave di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Korea Selatan tidak hanya ingin artis-artis mereka konser, tetapi juga bisa aktif di negara-negara lain. Sebutlah menjadi bintang iklan produk lokal negara target. 

Di Indonesia sendiri, artis Korea Selatan yang sudah berhasil menjadi bintang iklan, seperti Siwon dari Boyband Super Junior. Sementara yang berhasil menggandeng artis ndonesia adalah Eru. Penyanyi Korea Selatan yang bernama lahir Jo Sung Hyun ini pernah menjadi teman duet pelawak Sule. 

Lantas bagaimana dengan sebagian rakyat Indonesia yang berjuang melestarikan budaya lokal? 

Read More

Pemimpin Haram Takut Diwartakan

Ilustrasi: Pixabay

Penakut lawannya adalah pemberani. Menjadi pemimpin, artinya ia berani dan siap kehilangan segalanya demi orang-orang yang dipimpinnya. 

Sebagaimana kita ketahui, ada beragam jenis pemimpin. Misalnya dari segi tingkatannya di pemerintahan. Ada yang dinamakan presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, ketua rukun warga, dan ketua rukun tetangga. 

Semuanya wajib berani, termasuk dalam hal pemberitaan, baik tentang kelebihannya, maupun sebaliknya. Nah, tidak jarang pemimpin menjadi penakut saat dirinya akan diwartakan terkait kelemahan atau kekurangannya selama duduk di singgasana kekuasaan.

Pemimpin yang bersangkutan akan melakukan berbagai cara agar wartawan atau jurnalis tidak melakukannya. Sebutlah contohnya tindakan intimidasi, represif, juga perampasan alat rekam dan penghapusan data liputan 

Padahal di alam demokrasi kebebasan pers merupakan hal yang wajar dan tidak boleh diganggu dengan alasan takut diwartakan.

Sebagai pemimpin, idealnya harus sudah siap menerima segala resiko atas yang sudah diperbuatnya selama memimpin. Dan, janganlah sedikit pun takut setelah melakukan kesalahan. Hadapi dan pertanggungjawabkan! 

Read More

Indonesia Belum Surplus Pangan? Untungkan Asing?

Foto: Wikipedia 

Konon, Pemerintah Indonesia melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ingin bekerja sama dengan sejumlah perusahaan Asing, dari Republik Rakyat Cina. 

Hal itu guna menggarap hilirisasi industri unggas. Tujuannya tentu saja untuk pemenuhan kebutuhan pasokan ayam dan telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ya, ini soal MBG lagi. Tapi, titik beratnya fokus pada bahan makanan yang akan diolah. 

Menurut Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, kerja sama tersebut memiliki urgensi demi mendukung keberlanjutan MBG. 

Pertanyaannya, mengapa bukan pengusaha ternak unggas Indonesia yang diajak kerja sama? 

Padahal fakta bahwa Indonesia sedang memerlukan tambahan daging dan telur ayam, sebenarnya merupakan angin segar bagi tumbuh kembangnya sektor peternakan di negeri ini. Pemerintah seharusnya menggenjot produksi lokal, bukannya malah menguntungkan orang-orang Asing. Toh kalau para pengusaha lokal untung besar, pajak pun kian besar. 

Artinya, membantu perekonomian rakyat melalui upaya meningkatkan usaha dalam negeri sejatinya juga menambah pendapatan negara kita. 

Read More

Penyusup "BIKIN" Rusuh Demonstrasi

Ilustrasi: Pixabay

Sudah bukan rahasia pribadi lagi bahwa penyusup menciptakan kerusuhan saat demonstrasi sedang berjalan. Atau, saat massa demontrasi sudah meninggalkan arena aksi di jalan, para penyusup datang dan memulai kerusuhan. 

Orang-orang ini sejatinya dibayar atau diperintahkan komandan mereka. Umumnya para masa bayaran tersebut mengenakan helm dan bisa juga penutup kepala agar tidak dikenali. 

Apa yang mereka lakukan? Menyerang aparat. Ya, mulai dari tindakan sederhana, seperti mendorong, melemparikan batu, menyiramkan air, sampai adu jotos melawan aparat yang berjaga di kawasan demontrasi. 

Tujuannya apa? Tentu merusak citra para demonstran asli di mata dunia. Kalau dibahasakan secara verbal, dalang dari pengadaan penyusup itu berkata, "INI LHO KELAKUAN DEMOMSTRAN YANG BRUTAL!" 

Selain itu, dengan adanya penyusup yang menciptakan kerusuhan, maka para demonstran asli bisa ditangkap dan demonstrasi akan dibubarkan. 

Bagi para demonstran yang sudah hapal strategi jahat ini, sudah dipastikan tidak akan terpancing. Mereka tetap tenang atau menghindarkan diri dari kerusuhan. 

Read More

Demo di Daerah untuk Tutupi Isu Nasional?

Ilustrasi: Pixabay

Entah ada unsur kesengajaan dari pihak tertentu atau memang murni kehendak rakyat menggelar demonstrasi di daerah. Yang jelas dengan adanya aktivitas massa seperti itu sangat berkontribusi besar dalam menutupi isu berskala nasional. 

Unsur kesengajaan di atas maksudnya ada kemungkinan pejabat daerah didorong atau diperintahkan untuk membuat kehebohan. Kalau perlu kegaduhan. Salah satunya dengan melakukan hal-hal yang tidak disenangi rakyat. Cepat lambat, massa di daerah akan terpancing untuk bereaksi. Mulai dari perbincangan di warung kopi hingga demontrasi turun di jalan. 

Mengenai reaksi massa, memang ada yang benar-benar murni yang lahir dari kekecewaan, kemarahan, lalu diungkapkan lewat demontrasi. Tuntutan demi tuntutan mereka sampaikan dengan apa adanya. 

Dan, tidak bisa dipungkir juga bahwa memang ada massa bayaran yang melakukan demontrasi. Mereka sebenarnya tidak tahu-menahu soal inti masalah yang disuarakan. Orang-orang ini tahunya akan mendapatkan bayaran dan wajib mengikuti segala perintah komandan lapangan. Biasanya aksi turun di jalan yang mereka ikuti berupa demontrasi tandingan. 

Terlepas dari murni atau tidak, semakin besar demontrasi yang digelar, akan semakin teralihkan pula isu nasional. Perhatian masyarakat, khususnya yang menjadi peserta aksi di jalan, tentu lebih tersedot ke tuntutan yang disuarakan di daerah. Sementara berbagai isu nasional menjadi kurang diperhatikan. 

Read More

Kaltim Rasa Negara? Republik Kalimantan Timur?

Ilustrasi: Pixabay

Wah! Sedemikian dahsyatnya Kalimantan Timur saat ini. Provinsi yang dikenal dengan tambang minyaknya telah berasa seperti negara. Ya, masih "seperti". Artinya belum menjadi sebuah negara. Tetapi, mengapa bisa menjadi "rasa negara" meski tetap sebagai provinsi? 

Itu pertanyaan yang menggoda. Awalnya biasa-biasa saja. Namun, setelah Rudy Mas'ud sudah menjadi Gubernur Kaltim, letupan demi letupan mulai terdengar, terutama di media sosial. Dan, hari ini, Selasa (21/4/2026) akan ada aksi turun ke jalan oleh banyak orang di Samarinda. 

Massa datang untuk menyuarakan protes kepada sang gubernur yang dinilai tidak prorakyat. Menurut masyarakat Kaltim, Gubernur Mas'ud lebih mengutamakan kepentingan elit saja. 

Sebutlah contohnya soal pengadaan mobil dinas seharga Rp8, 5 miliar yang akhirnya dibatalkan karena heboh di media sosial. Tak berhenti sampai di situ, pak gubernur membuat heboh kembali dengan anggaran renovasi rumah dinas yang menyentuh angka Rp25 miliar. 

Disebut-sebut juga sebelumnya bahwa massa hendak menggulingkan Gubernur Kaltim tersebut. Di sinilah sebuah provinsi, tetapi rasa negara. Sang gubernur seakan-akan adalah seorang presiden yang akan digulingkan melalui aksi turun ke jalan. Itulah sebabnya, menjelang aksi besar hari ini, Rudy Mas'ud melakukan persiapan dengan membentengi istananya dengan kawat berduri. 

Di sampai itu, dari pihak kepolisian juga menyiagakan sekitar 1.700 personel gabungan beserta kendaraan taktis untuk menjaga keamanan di lokasi-lokasi utama. 

Read More

Amerika Serikat Adalah Perompak Jahat

Ilustrasi: Pixabay

Dikabarkan oleh Iran bahwa Amerika Serikat melakukan perompakan kapal kargo mereka. Peristiwa tersebut terjadi di Laut Oman saat gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran masih berlaku. 

Negeri di bawah kaki Presiden Trump itu mengerahkan marinir di atas kapal kargo tersebut, lalu menembaki dan melumpuhkan sistem navigasinya. 

Apa yang terjadi di sana sungguh tidak mencerminkan peradaban modern saat ini. Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa mereka merupakan orang-orang jahat di dunia kekinian. Dan, pantas saja banyak negara Eropa yang mulai menjauhi negeri jahat itu. 

Bukan hanya Eropa, Arab Saudi pun perlahan juga melakukannya. Kerajaan penjaga dua tempat suci umat Islam tersebut kian merapat ke Pakistan, Turkiye, dan Mesir. 

Dalam otak yang jernih dan pikiran sehat, tentu khalayak ramai sepakat dengan langkah mereka. Pertanyaannya, masih adakah pemimpin negara yang senang berkomplot dan mengiyakan segala perintah Paman Sam? 

Read More

Eksekutif Mengarahkan Legislatif? Tidak Beres!

Ilustrasi: Pixabay

Rasanya sangat aneh jika eksekutif atau dikenal sebagai pemerintah yang dikepalai seorang presiden memberikan pengarahan kepada legislatif. Dalam negara demokrasi, ada pembagian kekuasaan yang disebut dengan trias politica, yakni yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ketiganya sejajar. Tidak ada yang boleh melampaui kekuasaan di atas yang lainnya. 

Nah, kata "sejajar" ini tentu sudah menjadi patokan mutlak yang harus ditaati. Jika ada presiden, misalnya, memberikan pengarahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (termasuk DPRD) itu berarti kedudukan eksekutif ada di atas legislatif. 

Hal demikian sudah jelas sebuah kesalahan. Berbeda ceritanya jika presiden memberikan pengarahan kepada para menteri di kabinetnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Presiden dan menteri kedudukannya tidak sejajar dalam lembaga eksekutif. Dengan kata lain  presiden lebih tinggi daripada para menteri. Pengarahan jenis ini sangatlah dibolehkan. 

Selain persoalan kedudukan tersebut di atas, eksekutif dan legislatif merupakan dua lembaga yang berbeda. Tidak layak presiden mencampuri urusan lembaga lain. 

Dari kasus ini, ada kekhawatiran. Ketika presiden melampaui kekuasaannya, dirinya menempatkan posisinya sebagai orang nomor satu di atas yang lainnya. Lembaga apa saja harus tunduk kepadanya. Dia bebas melakukan apa pun tanpa ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Legislatif dan yudikatif hanya menjadi simbol belaka. Jelas, sangat berbahaya. 

Lantas, siapa yang bisa membatasi kelebihan kekuasaan presiden jenis ini? 

Read More

Presiden Tidak Transparan? Kepercayaan Publik Lenyap!

Ilustrasi: Pixabay

"Maaf, di sini ada wartawan ga?" 

Begitu kira-kira ringkasnya pertanyaan sang presiden tatkala ia hendak menuju ke inti pidatonya. 

Entah apa yang disembunyikannya di sana? Publik dibuat bertanya-tanya. Ada kecurigaan berhamburan di masyarakat. Kepercayaan publik pun menjadi kosong. Dan, ini sebuah catatan buruk. 

Padahal di setiap negara yang menganut paham demokrasi, harus ada keterbukaan. Bagaimana rakyat bisa mempercayai sang presiden jika ia tidak transparan dalam gerak langkah pemerintahannya? 

Idealnya, seburuk apa pun harus disampaikan. Rakyat berhak tahu karena semua yang menjadi aktivitas pemerintah pastilah berdampak pada semua orang di negara itu. Bisa dikatakan seharusnya tidak ada rahasia antara rakyat dan pemerintah. 

Nah, beda cerita kalau memang sang presiden tidak ingin membuat rakyat marah, maka seharusnya segera dibatalkan rencana "buruk" tersebut dan alhasil tidak ada yang disampaikan. Contohnya, presiden berencana akan bertolak ke Jepang, Belanda, Arab Saudi, dan banyak lagi negara sasaran yang sebenarnya tidaklah terlalu perlu. Maka, batalkan perjalanan ke luar negeri itu agar rakyat tidak marah. Perlu diingat bahwa rakyat bukanlah musuh pemerintah. Bahkan, pemerintah digaji oleh rakyat melalui pajak. Sehingga, transparansi haruslah dinomorsatukan pemerintah. Jika tidak? Kepercayaan publik kepadanya akan lenyap! 

Read More

Netizen Tak Percaya Soal Dendam Pribadi Prajurit

Ilustrasi: Pixabay

Eit! Tunggu dulu! Ini dendam apaan? Kok netizen tak percaya? 

Jadi gini. Pada era tahun tertentu, ada kasus penyiraman air keras ke wajah salah seorang aktivis HAM. PELAKUNYA ada empat orang. Keempatnya merupakan prajurit aktif di salah satu negara antah-berantah. 

Setelah ditangkap dan diinterogasi, ternyata motif penyiraman itu karena dendam pribadi. Tok! Clear? BELUM! Mengapa? 

Sebab, dalam kehidupan sehari-hari, korban dan pelaku tidak saling kenal. Di sinilah letak masalahnya. Ya, bagaimana mungkin muncul dendam pribadi di dalam jiwa para prajurit tersebut kepada korban sedangkan mereka tidak saling mengenal? 

Netizen benar-benar tidak bisa mempercayainya. Alasannya sungguh tak masuk akal. Kesannya sangat dibiat-buat tanpa  pemikiran yang matang. Seharusnya kalau ingin membuat alasan haruslah dibuat secanggih mungkin agar netizen percaya. 

Nah, dari sana pulalah muncul keyakinan netizen bahwa semua sudah direncanakan, tetapi tergesa-gesa. Ya, mulai dari strategi penyiraman, penetapan empat pelaku, hingga motif yang tak masuk akal. 

Kalau diperhatikan, penetapan empat pelaku itu sebenarnya tidak masuk di dalam rencana awal, melainkan rencana B. Sebelum penetapan keempatnya, dua bentuk tubuh hidup pelaku berhasil ditangkap layar CCTV. Wujud keduanya gagah. Jelas sekali merupakan sosok prajurit. Setelah tangkapan layar itu heboh, segeralah keempatnya ditetapkan sebagai tersangka. Dan, itu sangat tergesa-gesa agar publik tidak semakin heboh lagi. Lalu, agar dalangnya lepas, dibuatlah motif yang mengada-ada (jauh dari motif sebenarnya). Alhasil, netizen tak percaya. 

Menganai motif sebenarnya, netizen menduga itu terkait erat dengan yang disuarakan korban. Dalangnya pasti orang yang dikritik. Untuk membungkam korban, maka dilakukanlah penyiraman tersebut. 

Soal kebenarannya? Hingga sekarang belum terungkap. 

Read More

Series Cina bikin Orang Gemar Lapor Polisi?

Kaisar Hongwu (sumber: Wikipedia) 

Seperti yang kita ketahui, series ditayangkan dalam jumlah episode yang umumnya banyak. Hal itu tentu membuat banyak orang kecanduan untuk menontonnya. Saking tidak sabarnya, pada masa sekarang, orang-orang lebih memilih mengunduh semua episode agar bisa dipercepat waktu tontonnya. Ya, dari total durasi yang sesungguhnya, bisa ditonton bagian-bagian seru atau menyentuhnya saja. Bagian yang dianggap basa-basi akan dilewatkan. 

Nah, dalam series Cina, khususnya yang berlatar zaman kerajaan, ada intrik-intrik untuk menjatuhkan pihak lawan. Biasanya, berupa penyebaran kabar bohong atau tuduhan palsu dalam persekongkolan jahat. Sebutlah contohnya series tentang seputar kehidupan Kaisar Hongwu. 

Kaisar ini bernama lengkap Zhu Yuanzhang. Dalam series yang dibuat, isinya menceritakan kehidupan awal hingga kematiannya.  Dikisahkan, untuk sesuap nasi saja, Zhu kecil harus mengumpulkan beras orang lain yang jatuh di tanah. Lalu dirinya tumbuh dewasa menjadi pengurus kuda perang pasukan yang melawan kekuasaan Dinasti Yuan. Tak lama kemudian ia menjadi prajurit di sana. Singkat cerita, setelah berhasil menjadi pemimpin pasukan, dirinya berhasil menggulingkan dinasti orang Mongol tersebut dan mendirikan Dinasti Ming. 

Ada konflik yang kuat selama dirinya menjadi kaisar. Para pejabat bermain intrik untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Pihak yang satu memfitnah pihak lainnya. Mereka melaporkannya ke pihak berwajib atas tuduhan palsu. Tidak jarang, hal itu berakhir pada penjara atau hukuman lainnya. 

Pada masa modern, di dunia politik sering terdapat aktivitas lapor-melaporkan pihak lawan ke polisi. Kegiatan ini terutama sekali dilakukan oleh pihak yang berkuasa untuk membungkam pihak oposisi atau juga pejabat yang jujur. 

Pertanyaannya, apakah aktivitas lapor-melaporkan ini terinspirasi dari series Cina? 

Mungkin saja. Kisah-kisah sejarah Cina, baik yang diangkat dari kisah nyata seperti seputar kehidupan Kaisar Hongwu di atas, maupun yang fiksi, mengandung beragam pelajaran. Salah satunya adalah, cara menjatuhkan lawan. Dan, ini yang dicontoh oleh makhluk-makhluk politik sekarang. 

Tapi, bisa juga tidak. 

Read More

Presiden Itu Sopir, Wajib Nurut Kata Rakyat

Ilustrasi: Pixabay

"Pir, nanti berhenti di depan Gedung DPR RI!"

"Beres, Bos."

Setelah lima menit kemudian, sebuah angkot berhenti sesuai kata-kata pria bersarung merah bermotif kotak-kotak kecil itu. 

Begitulah adanya gambaran yang sebenarnya antara rakyat dan presiden. Dari rakyat, untuk rakyat. Bukan malah sebaliknya, dari rakyat untuk presiden dan para pejabat lainnya. Terlebih, dewasa ini dunia perpolitikan mengarah pada kekuasaan obsolut. Ya, sekilas mirip pemerintahan yang menganut paham Juche. 

Di alam demokrasi tentu saja saran dan kritik dari rakyat menjadi penting sebagai masukan bagi pemerintah. Ada pengawasan dan kontrol agar presiden sebagai juru kemudi tidak salah arah atau tersesat. Sebutlah saat sang sopir terlalu kencang membawa mobil yang dikemudikannya, maka wajar jika ada yang nyeletuk, "Jangan ugal-ugalan, Pir!" Nah, sebagai sopir yang baik, kecepatan pun perlahan dikurangi. 

Beda jika sopirnya antimasukan, kecepatan akan terus dipertahankan, kemungkinan juga akan semakin ugal-ugalan. Alhasil, mobil beserta sopir dan orang-orang yang dibawanya masuk jurang. Kalau sudah demikian, siapa yang rugi? 

Read More

Apakah Makan Bergizi Jaminan Indonesia Emas?

Ilustrasi: Pixabay

Di Turki sedang heboh kasus penembakan oleh dua generasi belia yang mengerikan. Peristiwanya berurutan. Pertama oleh mantan siswa berusia 19 tahun yang diidentifikasi sebagai OK (Ömer Ket’in). Dia menyerang di bekas sekolahnya, yakni Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknik Ahmed Koyuncu di Provinsi Sanliurfa. Sehari setelahnya, Rabu (15/4/2026) seorang siswa bernama İsa Aras Mersinli yang masih berusia 14 tahun juga melakukan penyerangan mematikan. Dirinya melakukan serangan di SMP Ayser Çalık, Kahramanmaras, tempat dirinya menimba ilmu. 

Yang mengejutkan, keduanya bukan anak miskin yang kurang gizi. İsa, contohnya, merupakan anak dari keluarga mampu. Ibunya seorang guru dan ayahnya seorang Komisaris Polisi Kelas 1 dan Kepala Inspektur Polisi. 

Memperhatikan dua kasus ini, teringatlah pada siswa-siswi di Indonesia. Mereka mendapatkan menu bergizi gratis yang konon, itu untuk menyongsong Indonesia emas. 

Pertanyaannya, apakah hanya gizi yang menjadi satu-satunya syarat untuk mencapai itu? 

Jawabnya tentu saja tidak. Banyak syaratnya. Mulai dari pendidikan dalam keluarga, sarana dan prasarana belajar-mengajar yang berkualitas, guru-guru yang profesional,  pemenuhan gizi, hingga kebahagiaan para siswa dalam menjalani hidup dan kehidupan. 

Nah, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas, semua syarat tersebut wajib dipenuhi. Khusus masalah gizi, sebenarnya ini kewajiban orang tua. Ayahnya lah yang wajib memberikan nafkah yang di dalamnya termasuk pemenuhan gizi anak. Jadi, bukan negara yang memberikan MBG (Menu Bergizi Gratis). Di sinilah pemerintah hadir sebagai pihak yang membantu para orang tua dalam hal pekerjaan. 

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pekerjaan di Indonesia mendapatkan gaji yang layak. Bahkan, pemerintah wajib membantu dalam hal penciptaan lapangan kerja, terutama dalam permodalan. 

Pertanyaan selanjutnya, mampukah Bangsa Indonesia saat ini memenuhi semua syarat di atas? 

Read More

Hak Ruang Udara Indonesia untuk AS BIKIN ASEAN Waspada?

Foto: Pixabay

Ketika Amerika Serikat berhak atas ruang udara Indonesia, tentu menciptakan iklim baru di kawasan ASEAN. Betapa tidak? Yang semula tidak ada pesawat-pesawat tempur Paman Sam bebas terbang di langit Jamrud Khatulistiwa, menjadi ada. 

Kewaspadaan semacam itu sangatlah wajar mengingat keamanan negara-negara di dekat Indonesia bisa saja terancam, terutama Malaysia yang terang-terangan menentang Israel. Amerika Serikat dapat dengan mudah memantau Harimau Malaya dari langit Garuda. Ya, baik di perbatasan Indonesia dan Malaysia bagian timur, maupun Malaysia bagian barat. 

Dan, kalau boleh jujur, pihak Indonesia idealnya juga harus waspada. Ruang udara sejatinya adalah bagian dari kedaulatan setiap negara. Nah, saat ruang tersebut menjadi bebas untuk negara lain, ini sungguh sangat mengkhawatirkan. 

Kembali ke pembahasan ASEAN, kita berharap hubungan baik antara Indonesia dan negara-negara lainnya di kawasan ini tidak terganggu dengan hal itu. Bagaimana pun juga, selain kerja sama yang sudah tumbuh dan berkembang, negara-negara di Asia Tenggara tidak bisa lepas dari kedekatan budaya bahkan hubungan kekerabatan sejak dulu. Di Indonesia dan Malaysia, misalnya, ada orang-orang dari rumpun Apau Kayan. Bedanya hanya pada penamaan suku saja di masing-masing negara. 

Read More

Presiden atau Traveller?

Ilustrasi: Pixabay

Dikisahkan, ada seorang presiden yang gemar sekali mengadakan perjalanan di banyak negara. Dia menyebutnya demi energi. Demi rakyat. Padahal tidak ada hasilnya sama sekali bagi rakyat, bangsa, dan negara yang dipimpinnya. 

Sementara perjalanannya itu memakan biaya yang tentu saja tidaklah sedikit. Ya, menelan anggaran belanja negara yang jumlahnya banyak. Dan, dia tidak peduli terhadap situasi, juga kondisi perekonomian negaranya saat sedang terpuruk. Misalnya ketika sedang defisit anggaran, dirinya tetap saja melakuan kunjungan di negara-negara yang dia inginkan. 

Itulah sebabnya, orang-orang bingung tentang statusnya, apakah sebagai seorang presiden ataukah traveller. 

Dugaan demi dugaan pun bermunculan. Ada yang menduga sang presiden memang gemar bertamasya. Sebagai wisatawan, dia begitu bahagia saat menikmati perjalanan itu dan juga keindahan negara yang dikunjunginya. Benar, dirinya selalu mengunjungi negara-negara maju yang amazing. 

Dugaan lainnya, sang presiden ingin terlihat gagah. Caranya dengan bertemu dan berfoto bersama presiden-presiden negara maju tersebut. Harapannya agar masyarakat di negaranya terpesona dan takjub kepadanya. 

Sebagian yang lain menduga perjalanan tersebut diniatkan sang presiden sebagai pencitraan untuk pilpres yang akan diikutinya beberapa tahun kemudian. Pada bagian inilah mulai berkembang pembicaraan-pembicaan di warung kopi, serambi masjid hingga ruang-ruang perkantoran. 

Tema politik perlahan terhirup oleh masyarakat luas. Orang-orang merasa hanya dimanfaatkan sang presiden demi kekuasaannya. Anggaran belanja negara yang sebagian besar bersumber dari pajak rakyat digunakannya untuk kepentingan politik semata. 

Kian lama, rakyat sudah benar-benar muak terhadap perilakunya. Terlebih kala dirinya berupaya untuk menertibkan para pengamat yang mencoba meluruskan jalan politiknya, termasuk soal perjalanan kenagaraan tersebut. 

Bahkan, dari fakta-fakta di lapangan, banyak yang memprediksi sang presiden akan jatuh di tengah jalan. Dia tak akan bisa mempertahankan kedudukannya. 

Lantas, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus gerak langkah sang presiden dalam realitas yang apa adanya. 

Read More

Jusuf Kalla Sang Pengalih Isu?

 

Foto: Wikipedia

Mantan presiden yang sekarang nyaris berusia 84 tahun itu mulai muncul kembali setelah beberpa waktu absen dari panggung besar Indonesia. Meskipun sudah tak muda lagi, suaranya bergemuruh. Membuat seantero Nusantara menoleh dan sebagian menyoroti sosoknya. 

Sejak perang Iran versus Amerika Serikat + Israel, tokoh yang satu ini mencuri perhatian publik. Ya, awalnya bicara soal perang. Kemudian, dirinya menyoal pula ijazah Jokowi, menyarankan harga bahan bakar minyak dinaikkan, juga menolak WFH setiap hari jumat bagi pegawai pemerintah. Dan, terakhir pria yang akrab disapa daeng ini dilaporkan karena isi ceramahnya saat di UGM beberapa waktu lalu. 

Nah, dari bagian terakhir di atas, terlihat juga adanya kemungkinan permainan tim. Agaknya memang ada semacam sindikat yang penuh perencanaan untuk mengalihkan isu utama, seperti keterlibatan Indonesia di Board of Peace, keracunan akibat makan bergizi gratis, koperasi merah putih, program gentengisasi, efesiensi, Indonesia mengalami defisit anggaran, hingga seterusnya selama bisa dialihkan. 

Dalam upaya pengalihan isu utama itulah diperlukan tokoh besar sekelas Jusuf Kalla dengan didukung orang-orang pilihan lainnya. 

Dalam hal ini, terlepas benar atau tidaknya pak JK sebagai pengalih isu, terpenting rakyat perlu membuka mata. Melihat isu-isu yang sebenarnya perlu mendapatkan perhatian sebagai pengawasan terhadap pemerintah. Jika malah tersedot oleh sosok semisal pria bernama lengkap Muhammad Jusuf Kalla itu, pemerintah bisa seenaknya beraktivitas yang tidak prorakyat. 

Read More

Apakah Kita Memiliki Negara?

 

Ilustrasi: Pixabay

Seorang perempuan berdasi kupu-kupu kuning dengan motif macam tutul sedang asyik berbincang bersama kakek bertopi biru muda. Mereka sesekali tertawa, terkadang juga memainkan kedua tangan seakan sedang menari ketika bibir mereka bergerak lincah. 

"Apakah kita memiliki negara? 

"Tampaknya sudah tidak!"

Lalu tawa mereka pecah di bawah langit yang kian mendung. 

Belakangan baru diketahui ternyata mereka membicarakan perihal langit Indonesia. Ya, keduanya mendapatkan kabar bahwa pesawat tempur Amerika Serikat bebas mondar-mandir di kawasan udara NKRI. Presiden Prabowo Subianto tanpa seizin rakyat dengan mudahnya menandatangani perjanjian yang membolehkan Amerika Serikat melintas tanpa batas di langit Jamrud Khatulistiwa. 

Wah ini benar-benar "kebangetan" sekali. Kita tahu bahwa wilayah udara merupakan salah satu yang harus dijaga. Itu bagian dari kedaulatan setiap negara. Jika negara lain bebas berlalu lalang di atas sana, sama saja wilayah tersebut tidak ada pemiliknya. Dengan kata lain, tidak ada negara yang namanya Indonesia. 

Seharusnya sebagai seorang presiden, harus mati-matian menjaga wilayah udara ini. Bukan malah menyerahkannya kepada asing. Berteman dengan presiden lain semisal Donald Trump sah-sah saja, tetapi harus ada batasnya. 

Contohlah anak-anak kecil. Mereka boleh bermain asalkan tidak sebebas-bebasnya. Intinya, siapa pun orangnya, seberapa pun usianya, jika terlalu bebas, pastilah mendatangkan keburukan. 

Lantas, apa yang harus dilakukan? Entahlah? Kalau sudah ada perjanjian demikian, agaknya susah dibatalkan. Apalagi pasti ada timbal-balik yang diterima oleh si pemberi izin. Jadi, ah susah. Eh, sudah ah. Didemo juga bakalan tutup hidung. 

Read More

Dikawal Jet Tempur, Temui Putin, Indonesia Aman?

Ilustrasi: Pixabay

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan pengawalan udara. Ya, pada Kamis (9/4/2026) empat F-16 Fighting Falcon dan dua KAI T-50 Golden Eagle nmengawal pesawat yang ditumpangi mantan orang nomor satu di Kopassus itu dari Lanud Halim Perdanakusuma sampai di Lanud Adisutjipto, Sleman. 

Apakah ini sekadar unjuk kebolehan TNI AU? Atau memang Indonesia tidak aman? Lalu Presiden Prabowo meminta perlindungan kepada Presiden Vladimir Putin? 

Ada banyak pertanyaan seputar ketidaklaziman itu. Tapi yang jelas, semuanya memakai anggaran belanja yang tidak sedikit. Idealnya, penghematan anggaran tidak sebatas di level bawah. Misalnya WFH bagi pegawai pemerintah setiap hari Jumat. Ketentuan itu seharusnya berlaku juga di level presiden dan para pejabat di bawahnya. 

Mungkin niatnya bagus, namun alangkah baiknya tunggu momen yang tepat, yakni saat perekonomian Indonesia sudah sehat. Sebutlah misalnya kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Toh sebelumya kedua presiden tersebut sudah dua kali bertemu. Bahkan dalam dua kunjungan itu, Indonesia dan Rusia telah sepakat bekerja sama di bidang energi baru, juga terbarukan, termasuk pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Lantas untuk apa lagi bertemu? Langkah selanjutnya sebenarnya bisa dilakukan lewat sambungan telepon atau tatap muka daring secara berkelanjutan untuk memastikan terwujudnya kerja sama yang baik. Setelahnya kerja sama dilakukan di lapangan. 

Read More

Indonesia Versus Republik MBG

Ilustrasi: Pixabay

Kocak sekali saat ada yang mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai sebuah negara berdaulat. Tidak sampai di situ, dikatakan bahwa republik ini dijuluki Paman Gratis. Dan, pendapatan negara ini berasal dari negara jajahannya, yakni Indonesia. Rakyat Indonesia dipalak hingga ke akar rumput. Upeti yang sangat banyak itu langsung dibawa langsung dengan menggunakan ratusan sepeda motor listrik yang dikendarai Kepala SPPG. 

Setelah sampai di ibukota, rupiah yang sangat banyak tersebut dibagikan ke setiap dapur MBG. Ya, digunakan untuk belanja bahan makanan, dan juga tablet Samsung seharga 17 jutaan rupiah. 

Mendengar perkataan bu Iyem, para pembeli di warung makannya sama terbahak-bahak. 

Begitulah akrabnya suasana orang-orang kecil. Tak perlu tablet Rp17 jutaan, tak perlu kaos kaki yang per unitnya Rp100k, apalagi sepeda motor listrik seharga 42 juta rupiah. Rakyat biasa itu juga membayar sendiri makanan dan minuman yang mereka nikmati (TIDAK GRATIS!!!). 

Dan, apa yang diperdengarkan di warung makan tersebut, selain kocak juga ada benarnya meskipun sedikit. Kita ketahui bersama MBG dinomorsatukan. Tidak peduli ekonomi rakyat Indonesia banyak yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, ketika negara kita sedang defisit, MBG tetap jalan dan kian menguras anggaran belanja negara. 

Pembelian sepeda motor listrik, kaos kaki, dan tablet merupakan contoh pengurasan anggaran belanja Indonesia untuk MBG. Apa-apa demi MBG. Seakan-akan MBG merupakan sebuah negara penjajah penghisap rupiah. 

Entahlah sampai kapan MBG ada. Yang jelas, program ini telah membuat Indonesia menurun kualitasnya. Bukan hanya kasus keracunan MBG (sektor kesehatan), tetapi juga kualitas di sektor-sektor lain. Benar, semua anggaran di setiap sektor dipotong dan diserahkan untuk MBG. Alhasil, kualitas pasti mengalami penurunan. Rakyat pun mendapatkan kerugian karena menerima kualitas yang menurun tersebut 

Read More

Lapangan Kerja Baru, Produk Diekspor

Ilustrasi: Pixabay

Ini baru yang namanya menciptakan lapangan kerja baru. Produknya diekspor dan hasilnya dirasakan bagi kemakmuran rakyat. Sebutlah seumpama membangun perusahaan drone tempur bernama Khatulistiwa. Diperlukan tenaga kerja mulai dari para insinyur penerbangan hingga petugas kebersihan. Produk-produknya semisal drone Jamrud 45, Nusantara 90, dan Kepulauan J-5555 diekspor ke banyak negara. Maka, dolar demi dolar terkumpul sebagai keuntungan. Setelah dirupiahkan, menjadi gaji para tenaga kerjanya dan sebagian untuk kemakmuran rakyat, seperti pembangunan sarana dan prasarana. 

Model ini bisa diterapkan di Indonesia. R-80 hasil tangan B.J. Habibie idealnya diproduksi dan terus dikembangkan. Atau, jenis produk lain dan juga jasa. Semakin banyak pemerintah menciptakan lapangan kerja baru dengan berbagai inovasi, memungkinkan negara ini mampu menjadi negara maju yang berani bersaing dengan negara-negara maju lainnya. 

Dengan itu pula, Indonesia pun berpotensi terlepas dari jeratan berbagai utang dan tekanan luar negeri. 

Pertanyaannya, mampukah Pemerintah Indonesia memulainya? 

Selama ini yang dimaknai sebagai menciptakan lapangan kerja bukanlah model di atas. Pola pikir Presiden Prabowo tidak demikian. Buktinya, program makan bergizi gratis (MBG) yang tidak ada keuntungan secara finansal dianggap bentuk menciptakan lapangan kerja. Memang benar sebagian orang Indonesia diangkat menjadi para pekerjaannya, tetapi uang untuk menggaji mereka bukan dari keuntungan atau laba, melainkan dari uang pajak rakyat. 

Program MBG hanya membuat Indonesia tekor. Betapa tidak? Setiap hari uang pajak rakyat harus dikeluarkan sebanyak Rp1, 2 trilyun hanya untuk biaya program ini. Coba kalau tidak ada MBG, tidak ada pula pengeluaran (pemborosan) sebesar itu. Uang bisa disimpan sebagai kas negara atau digunakan untuk hal-hal yang urgen atau mendesak, yakni contohnya perbaikan jalan rusak dan penanganan bencana secara optimal. 

Read More

Pemerintah Bukan Penat Rias

Ilustrasi: Pixabay

Di mana pun, kapan pun, apa, dan bagaimana pun, pemerintah tidak boleh menjadi penata rias. 

Kalimat di atas merupakan peringatan keras kepada seluruh pemerintah di setiap negara. Sebab, jika pemerintah hanya suka menata rias negara dari sisi luar, itu jelas sebuah pembohongan publik belaka. Misalnya, pemerintah memberikan makan gratis kepada para siswa sehingga dari luar mereka tampak tidak lapar. Tetapi, itu bukan membangun dari dalam. Pemerintah seharusnya meningkatkan pendapatan orang tua mereka agar tidak hanya di sekolah, di rumah pun para siswa dapat menyantap makanan bergizi. 

Contoh lainnya pemasangan atap seragam. Dari luar memang terlihat bagus, tetapi itu hanyalah kulit luarnya. Atap rumah rapi tidak serta merta meningkatkan pendapatan para penghuninya. 

Atau, fakta tambahan di lapangan. Ketika ada presiden datang di sebuah provinsi, gubernur setempat merias tampilan daerah-daerah yang akan dikunjungi sang presiden tersebut. Sebelum dan sehabis kunjungan, rumput liar dan para pedagang kaki lima pun dibiarkan tak beraturan kembali. Ini jelas gubernur penata rias. Jelas berbeda dengan gubernur yang memang sungguh-sungguh bekerja membangun dari dalam. 

Itu dua bentuki kerja pemerintah pusat dan satu kerja pemerintah daerah yang termasuk kategori merias tampilan luar sebuah negara. Padahal, pemerintah wajib bekerja dengan program-program yang membangun dari dalam. Jika bagian dalamnya sudah bagus, secara otomatis di luarnya pun demikian. 

Sebagai analogi sederhana, meski wajah seorang gadis yang putus cinta dirias sedemikian rupa, tidak akan seceria wajah gadis yang jiwanya bahagia. 

Read More

Ini Tujuan dari Perkataan Jadi Presiden Tidak Enak

 

Ilustrasi: Pixabay

Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam rapat kerja di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026) meminta semua pihak agar tidak menganggap "enak" menjadi Presiden Indonesia. 

Tentu saja perkataan itu menuai sejumlah pertanyaan. Salah satunya, apa tujuan seorang Prabowo mengatakannya? 

Bukankah kita tahu sudah berkali-kali dirinya ikut pilpres dan baru satu kali bisa memenangkannya. Kemenangannya itu pun, menurut sebagian orang, karena bantuan Jokowi. Tanpa adanya mantan Walikota Solo tersebut, Prabowo tetaplah rakyat biasa hingga sekarang (masih menurut sebagian orang). Nah, dari sini jelas kelihatan sekali betapa inginnya Prabowo menjadi presiden di Indonesia. Antara fakta ini dan "tidak enak" jelas berlawanan, bukan? 

Sesuatu yang diinginkan umumnya enak. Bukan malah sebaliknya. Agaknya memang ada tujuan selain sekadar mengonfirmasikan perihal rasa itu. 

Pertama, bisa jadi tujuannya adalah untuk menang di pilpres 2029. Ya, agar orang-orang yang juga ingin menjadi Presiden Indonesia membatalkan keinginan tersebut. Atau setidaknya menjadi tidak semangat. Alhasil, Prabowo Subianto akan menang telak. 

Kedua, tujuannya mungkin agar masyarakat takjub kepadanya. "Ternyata Presiden Prabowo seorang pekerja keras." Begitu kira-kira kalimat di pikiran banyak orang setelah mendengar atau membaca perkataan seorang Prabowo soal "tidak enak" itu. 

Ketiga, tujuannya supaya masyarakat tidak menganggap Prabowo sekadar menghambur-hamburkan anggaran belanja negara. Misalnya kunjungan di banyak negara. 

Keempat, agaknya hal itu agar dirinya mendapatkan pujian dari dalam negeri dan terutama dari luar negeri. Sebutlah dipuji Donald Trump. 

Dan, ada kemungkinan-kemijgkinan lainnya. Meski demikian, apa pun tujuan sebenarnya, rakyat hanya ingin bukti nyata Prabowo Subianto mampu menghasilkan, bukan sekadar mampu bekerja. Menghasilkan apa? Tentunya berupa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Read More

Indonesia Gelap = Langit Makin Mendung?

 

Ilustrasi: Pixabay

Pertanyaan jelasnya dalam judul di atas adalah, apakah makna dua kata pertama sama dengan tiga kata kedua? 

Indonesia Gelap yang teridiri atas dua kata, secara ringkas merupakan bentuk kriitik terhadap kondisi Indonesia yang kian buruk pada era Prabowo Subianto. Mulai dari isu kebijakan anggaran dan efisiensi, terancamnya kebebasan berpendapat, kian maraknya korupsi dengan hukuman ringan, hingga pada rasa kecewa dan putus asa terhadap masa depan Indonesia. 

Sementara Langit Makin Mendung sebenarnya merupakan judul sebuah cerita pendek karya Ki Panji Kusmin yang dimuat Majalah Sastra tahun ke VI nomor 8 edisi Agustus 1968. Cerpen ini juga terkait dengan pemerintahan waktu itu, yakni era Orde Lama yang dinilai buruk. 

Bisa dikatakan keduanya sama-sama wujud kritik dari masyarakat di alam demokrasi. Tentu saja yang dikritik benar-benar fakta dalam realitas nyata. Dan, baik Indoensia Gelap, maupun Langit Makin Mendung memang lahir dari pikiran dan perasaan yang waras. Bukan karena sakit mata dan sakit hati. Bukan pula karena ditunggangi kepentingan politik kekuasaan. 

Ya, sebutlah soal kebebasan berpendapat. Apakah ketika si Budi, misalnya, mengkritik hal itu didasari oleh syahwat politiknya ingin menjadi presiden? Dia bukan orang politik, sehingga tidak mungkin jawabannya ialah "YA". Budi hanya ingin kebebasan berpendapat di Indonesia tidak diberangus pemerintah. 

Begitulah memang, pemerintah sangat takut kehilangan kekuasaannya. Itulah sebabnya, dengan sangat mudah wujud kritik dikategorikan sebagai serangan politik. Bahkan demonstrasi yang disertia pembakaran gedung DPRD disebut sebagai makar. Padahal bukan. 

Lantas, apa yang idealnya dilakukan pemerintah terhadap Indonesia Gelap dan Langit Makin Mendung yang keduanya sama-sama kritik membangun?

Jawabannya tentu setiap pemerintah pada era kapan pun, wajib menerima kritikan dan merenungkan apa yang sudah dilakukan. Kemudian berbuat lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ini semata-mata agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kemakmuran yang dicita-citakan bersama. 

Read More

MBG BIKIN Indonesia Jadi Negara Maju?

Foto: Pixabay

Konon, hanya Singapura lah satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Negeri kecil itu bersinar bak bintang. Sementara negara-negara lainnya, terutama Indonesia--khususnya pulau-pulau terluar, seperti Pulau Nipah dan. Pulau Belakang Padang di Batam--ibarat bulan yang mendapatkan cahayanya. 

Ini menjadi fakta dalam realitas tak terbantahkan. Indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat lama berusaha untuk menjadi negara yang maju pula. Akan tetapi, langkah ke arah sana sering diganjal. Sebutlah di bidang industri penerbangan dan otomotif yang terpaksa tutup di akhir era Orde Baru. 

Inovasi-inovasi anak negeri yang muncul setelahnya pun tak semanis harapan rakyat Indonesia. Negara-negara lain lah yang malah menyambutnya. Alhasil, negeri Jamrud Khatulistiwa tetaplah berstatus sebagai negara berkembang. 

Pertanyaannya, apakah pemerintah yang terbaru di Negara Kesatuan Republik Indonesia  ini masih mengupayakannya? 

Belakangan, ada tiga kata, yakni makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto. Ini tentu terkait dengan janji kampanyenya pada pilpres 2024 lalu. Kalau kita boleh berpikir liar, maka apa pun yang akan terjadi, MBG harus tetap jalan. Sebab, jika MBG dihentikan, itu artinya Prabowo Subianto mengingkari janji politiknya. Apa dampaknya? Tentu saja sosoknya akan cacat di mata rakyat Indonesia sehingga citranya hancur dan sulit mendapatkan suara rakyat pada pilpres 2029 mendatang. 

Nah, terlepas dari janji politik di atas, sebenarnya apa saja yang sudah ditimbulkan dari program itu? 

Yang paling mencolok, selama ini MBG membuat pro dan kontra  di masyarakat. Banyak rakyat terutama sebagian orang tua siswa yang mengeluh dengan adanya MBG. Pasalnya, selain pemotongan anggaran di sektor-sektor lain hingga menyebabkan PHK dan kerugian-kerugulina lainnya, MBG juga membuat sebagian siswa keracunan. 

Hal terakhir di atas ada yang berujung pada kematian. Selebihnya, MBG tentu merupakan pemborosan anggaran belanja negara. Bukan hanya soal biaya makan, tetap juga pengadaan mobil, sepeda motor listrik, bahkan sampai pembelian kaos kaki yang mahal. 

Melihat dampak-dampak buruk MBG, apakah ada secuil harapan bahwa program ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju? 

Read More

21.800 Motor Listrik Adalah Kegagalan Pemerintah dalam Sarana Publik

 

Ilustrasi: Pixabay

Diketahui bahwa Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait pembelian motor listrik yang akan diserahkan kepada kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Dalam penjelasannya, tujuan pembelian motor listrik tersebut untuk menjangkau daerah yang sulit. 

Dari sini kita tahu bahwasanya pemerintah tidak membenahi jalan yang menyebakan kondisi sulit untuk menjangkau target makan bergizi gratis (MBG). 

Keadaan jalan yang menyebabkan itu bisa berupa telah terjadi kerusakan atau jalannya yang sempit. Nah, idealnya pemerintah lebih fokus pada jalan di sana. Sebab, yang melaluinya bukan hanya kepala. SPPG, melainkan rakyat, baik penduduk setempat, termasuk siswa penerima MBG, maupun penduduk luar termasuk guru honorer.yang mengajar dan mendidik di sekolah sana. 

Selain itu, dengan adanya jalan yang bagus, tidak perlu melakukan pembelian motor listrik yang mahal itu, apalagi dalam jumlah banyak. 

Dengan fakta di atas, ini sebenarnya tidak sekadar permasalahan gizi, tetapi lebih kepada jalur transportasi darat. Dengan adanya pengadaan motor listrik tersebut, pemerintah sudah membuka aib sendiri. Ya, bahwasannya pemerintah sudah gagal dalam hal sarana publik, yakni jalan umum yang lancar. 

Pertanyaannya, apakah keadaan demikian akan berlangsung terus-menerus? Ataukah akan ada niat baik pemerintah untuk segera melakukan pembenahan terhadap sarana publik tersebut? 

Read More

Makar Sangatlah Diperlukan Negara

 

Ilustrasi: Pixabay

Mungkin masih banyak orang yang tidak suka dengan kata "makar". Bahkan, konon ada juga yang alergi terhadapnya. Terutama sekali di kalangan pejabat negara. 

Berbicara tentang pejabat dan makar, ada sebuah cerita menarik pada masa peralihan kekuasaan dari asing ke Indonesia. Salah seorang pejabat berdarah pribumi keberatan dengan merdekanya Indonesia. Jelas saja begitu karena dia bisa hidup enak saat menjadi pejabat di bawah kolonial asing. 

Tapi sayang sekali, dia tak bisa membendung arus makar yang sangat kuat kala itu. Nah, pada masa kemerdekaan, para pejabat Indonesia pun demikian. Sangat alergi dengan makar. Benar, orang-orang itu juga diliputi kepanikan dan ketakutan luar biasa jika jabatan mereka hilang akibat makar. 

O iya, ada lagi sebuah cerita terkait pejabat dan makar. Ada demo besar di sebuah daerah. Para demontran membakar gedung DPRD setempat. Lalu seorang pejabat negara dengan tergesa-gesa menyebut pembakaran ini sebagai tindakan makar. Padahal bukan. Itu sebatas luapan kekecewaan terhadap orang-orang legislatif dan pemerintah. 

Pertanyaannya, apakah makar itu keji? Jawabnya tidak. Makar sebenarnya merupakan subjek kebaikan yang sangat diperlukan negara. Tanpa makar, negara tidak akan bergerak maju. Semakin banyak makar, maka negara akan kian terdepan. Sebaliknya, akan membuat negara terpuruk dan dijajah negara adidaya. 

Pertanyaan selanjutnya, kok bisa begitu? Tentu saja bisa. Sebab, makar di sini adalah akronim dari manusia kekar (MAnusia.keKAR). 

Setiap pembangunan negara diperlukan manusia kekar. Ya, kekar pikiran, kekar perasaan, dan kekar fisik. Dengan kata lain, manusia kekar disebut juga sebagai sumber daya manusia yang unggul. 

Jadi, jangan alergi terhadap makar. 

Read More

Menteri Tidak Tahu Kerjaan Bawahannya?

Ilustrasi: Pixabay

Ini lucu. Mana mungkin atasan tidak tahu yang dikerjakan bawahannya? Kecuali, hal tersebut Terkait tindak kejahatan. Misalnya korupsi atau kasus perselingkuhan yang dilakukan secara diam-diam. 

Nah, jika terkait pekerjaan besar, sebutlah pengadaan motor operasional yang jumlahnya puluhan ribu dengan biaya fantastis, klaim itu tidak masuk akal. Seorang menteri mustahil tidak mengetahui pengadaan yang dilakukan seorang kepala badan di lingkungannya, yakni masih terkait dengan keuangan negara. Ya, bukan di lingkungan negara lain. 

Mengenai biaya yang dikeluarkan terkait motor operasional itu, kabarnya per unitnya mencapai 56,8 juta (jika dirupiahkan). Kalau dibulatkan 57 juta per motor. Kalikan saja harga tersebut dengan jumlah yang sudah dibeli. Ada yang mengatakan jumlah keseluruhannya tujuh puluh ribu unit motor. Sementara si menteri dari Negara Kalangkabut itu mengatakan 28 ribuan unit. 

Wow luar biasa. Padahal dari sisi anggaran belanja, dikabarkan negara itu sedang mengalami defisit. Wadidaw! 

Read More

Kamu Hamburkanlah Anggaran Negara, maka Posisimu Aman

Ilustrasi: Pixabay

Jika tidak, kami goyang terus sampai kamu jatuh. Ya, kalimat pertama di paragraf ini adalah lanjutan dari judul di atas. 

Konon, hal itu terjadi di sebuah negara miskin, tapi statusnya berkembang. Sebenarnya negara tersebut telah lama merdeka, namun dari dulu tidak mengalami kemajuan. Bisa dikatakan berjalan di tempat. 

Menurut kabar burung, setiap presiden terpilih di sana mendapatkan ancaman dari pihak luar. Jenisnya macam-macam. Dan, akhir-akhir ini lebih kepada uang dan utang. 

Maksudnya, pihak asing menginginkan negara tersebut terus-menerus menggantungkan diri kepada mereka dalam bentuk utang. Oleh karena itu, sang presiden terpilih diperintah mereka terus menghamburkan anggaran belanja negara untuk hal-hal tak berguna dan merugikan. Dalam konteks ini, kata "merugikan" merujuk pada kebangkrutan negara tersebut 

Alhasil, negara miskin itu terus berutang dan berutang kepada pihak asing dengan bunga yang tinggi. Dari bunga inilah, pihak asing yang merupakan bangkir global itu sangat diuntungkan. 

Lantas, apakah negara yang menjadi korban tersebut bisa merdeka dari jeratan para rentenir internasional itu? 

Agaknya tidak bisa. Kecuali, suatu waktu kelak ada presiden pemberani dengan dukungan rakyat melawan pihak asing yang merongrong kedaulatan negara mereka. Dengan kata lain, antara rakyat dan sang presiden bahu-membahu berupaya meraih kemerdekaan yang sejati di segala bidang kehidupan. 

Read More

Benarkah Tumbangnya Pemimpin karena Antimasukan?

Sumber foto: Wikipedia

Siapa pun dia, baik sultan, raja, kaisar, maupun presiden, idealnya harus membuka telinganya. Untuk apa? Jawabnya mendengarkan berbagai masukan yang positif. Mengapa? Bukankah dia orang nomor wahid di negerinya? Dengan kata lain, dialah yang terhebat. 

Ya, neskipun demikian, hakikatnya dia tetaplah makhluk yang memiliki keterbatasan. Dia bukan Tuhan. Sehingga, sejatinya dia membutuhkan masukan demi masukan agar pemerintahan yang diajalannya bergerak dengan lancar. 

Karena sifatnya umum, maka hal ini berlaku juga bagi presiden-presiden Indonesia, temasuk Prabowo Subianto. Presiden terpilih pada Pilpres 2024 lalu itu wajib mendengarkan semua masukan dari para pakar. Jangan sampai perkataan mereka malah dianggap menjatuhkan. Selama masukan yang diberikan secara gratis tersebut isinya membangun, idealnya diterima dan dijadikan bahan pertimbangan untuk langkah strategis pemerintahannya. 

Dalam catatan sejarah, pemimpin negara yang baik ya memang harus begitu. Kalau sebaliknya, bisa berakibat fatal. Contohnya Sultan Bayezid I yang semula merupakan Sultan Turki Utsmaniyah yang sangat disegani. Dia mendapatkan julukan Sang Petir atau Sang Kilat karena kecepatannya dalam melakukan penyerangan terhadap musuh-musuhnya dalam setiap peperangan. 

Nah, pada perang terakhirnya, yakni tahun 1402 Masehi saat melawan Timur Lank atau Timurlane yang merupakan emir dari Dinasti Timuriyah, dirinya kalah dan menjadi tawanan perang hingga wafat pada tahun 1403 M. 

Walaupun diketahui kekalahannya karena banyak faktor, akan tetapi ada dua momen penting yang membuat dia dan pasukannya lebih cepat tersudut. Pertama, ketika melihat pasukan Timur yang jauh lebih banyak, yaitu berjumlah tidak kurang dari 800 ribu orang (sedangkan jumlah pasukan Sultan Bayezid I tak kurang dari 120 ribu orang), dia mendapatkan masukan agar segera membuat parit sebagai benteng. Tapi, dia menolaknya. Kedua, ketika dirinya disarankan mundur dari peperangan oleh adik iparnya sendiri, yakni Pangeran Stefan Lazarevic (Penguasa Serbia) dan lagi-lagi Sultan Bayezid I menolaknya. 

Alhasil, dirinya ditangkap dan ditawan oleh Timur Lank. Dan, tentu saja pada saat itu juga dirinya bukan lagi seorang Sultan, melainkan tahanan perang yang menyedihkan hingga meninggal dunia  setahun kemudian. 

Read More

Presiden Harus Mengendalikan Ambisinya?

Ilustrasi: Pixabay

Menjadi pemimpin negara bukanlah untuk terlihat hebat, mudah mendapatkan cuan, atau untuk mencapai ambisi-ambisi lainnya. Seseorang yang sejak awal berniat demikian, dipastikan negara yang akan dia pimpinan menjadi lemah dan terus melemah hingga bubar. 

Betapa tidak? Segala potensi negara hanya untuk ambisinya semata. Sebutlah misalnya Presiden Amburadul dari Republik Gundah, yang selalu saja berambisi untuk terlihat hebat di mata asing. Dia tidak peduli anggaran negara defisit. Program-program tidak penting yang menelan anggaran besar pun terus dia jalankan. Ya, anggaran besar, contohnya memberikan makan gratis dari uang pajak dan utang luar negeri kepada peserta didik khusus di taman kanak-kanak, perjalanan dinas ke luar negeri setiap minggu, pembuatan koperasi simpan pinjam berbunga, pembuatan atap kandang sapi, dan pengiriman prajurit ke kawasan konflik yang berbahaya. Semuanya hanya untuk gagah-gagahan. Sehingga saat dirinya berada di luar negeri bisa menyombongkan diri bahwa dia berhasil ini dan itu. 

Padahal, aktivitas-aktivitas yang sejatinya membuat negara bangkrut harus segera dihentikan. Presiden idealnya harus cerdas intelektual, emosional, dan dalam segala hal. Dari sisi intelektual, misalnya, dia haruslah mampu berpikiran waras. Jika anggaran negara sedang tidak baik-baik saja, maka program yang berbiaya besar tidak boleh terus dijalankan. Nafsu untuk mewujudkan segala keinginannya harus diredam. 

Kalau kemudian ada yang mengkritik program-program kerjanya, dia juga harus mampu menguasai dan mengelola emosinya. Segala kritikan itu wajib dia terima dengan lapang dada lalu tanggapi dengan santun dan kerja nyata yang lebih baik lagi. Bukannya malah menolak mentah-mentah seraya berkoar-koar akan menertibkan para pengkritik demi ambisi besarnya. 

Pada intinya, dia harus mampu mengendalikan.ambisinya untuk kebaikan bersama. Nah, pertanyaannya, apakah pada masa sekarang masih ada presiden ideal seperti itu? Ataukah lebih banyak yang berambisi besar tanpa batas? 

Read More

King Bahlil Versus Mantan Wapres

Sumber foto: Wikipedia

Pangeran Hormuz atau yang dikenal luas sebagai King Bahlil sedang menjadi buah bibir di Indonesia. Pasalnya, pria bertubuh tegak ini menjadi pahlawan BBM. 

Ya, baik yang bersubsidi, maupun nonsubsidi, bahan bakar minyak tak jadi naik. Itu smua hasil jerih payahnya. 

Di lain pihak, mantan Wakil Presiden Indonesia, yakni bapak Jusuf Kalla malah berkeinginan sebaliknya. Menurutnya BBM dinaikkan harganya. Ini mengingatkan kita pada awal Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Harga bahan bakar minyak, terutama bensin naik drastis waktu itu. Hampir seluruh rakyat Indonesia menjadi korbannya, terkhusus para sopir angkot. 

Dari dua sosok di atas, tentunya King Bahlil lah sosok pahlawan di banyak mata rakyat Indonesia. Dengan kestabilan harga minyak, harga-harga lainnya pun turut aman di pasaran. Bisa dikatakan ini sebuah kebijakan yang prorakyat.

Yang menjadi pertanyaannya, apakah kestabilan tersebut bisa bertahan lama? Ataukah sesaat saja? 

Read More