![]() |
| Ilustrasi: Pixabay |
"Pir, nanti berhenti di depan Gedung DPR RI!"
"Beres, Bos."
Setelah lima menit kemudian, sebuah angkot berhenti sesuai kata-kata pria bersarung merah bermotif kotak-kotak kecil itu.
Begitulah adanya gambaran yang sebenarnya antara rakyat dan presiden. Dari rakyat, untuk rakyat. Bukan malah sebaliknya, dari rakyat untuk presiden dan para pejabat lainnya. Terlebih, dewasa ini dunia perpolitikan mengarah pada kekuasaan obsolut. Ya, sekilas mirip pemerintahan yang menganut paham Juche.
Di alam demokrasi tentu saja saran dan kritik dari rakyat menjadi penting sebagai masukan bagi pemerintah. Ada pengawasan dan kontrol agar presiden sebagai juru kemudi tidak salah arah atau tersesat. Sebutlah saat sang sopir terlalu kencang membawa mobil yang dikemudikannya, maka wajar jika ada yang nyeletuk, "Jangan ugal-ugalan, Pir!" Nah, sebagai sopir yang baik, kecepatan pun perlahan dikurangi.
Beda jika sopirnya antimasukan, kecepatan akan terus dipertahankan, kemungkinan juga akan semakin ugal-ugalan. Alhasil, mobil beserta sopir dan orang-orang yang dibawanya masuk jurang. Kalau sudah demikian, siapa yang rugi?









0 comments:
Post a Comment