![]() |
| Ilustrasi: Pixabay |
Syarat utama untuk bisa membuat pajak kian meluas adalah dengan adanya sifat malas dalam jiwa pemerintah. Ketika pemerintah mendapatkan warisan berupa banyak perusahaan milik negara dan juga kekayaan alam yang melimpah, misalnya, maka idealnya pemerintah wajib rajin mengelolanya. Bukan malah sebaliknya.
Perusahaan-perusahaan yang ada harus digenjot dengan sebaik-baiknya. Kesalahan-kesalahan, mulai dari yang kecil hingga yang besar, tidak boleh diabaikan. Sebutlah contohnya saat terjadi korupsi di salah satu perusahaan tersebut, maka wajib ditindak tegas dengan hukuman nyata, bukan sekadar omon-omon.
Nah, omon-omon inilah yang terjadi di Negara Kumba. Ya, sudah menjadi bersifat umum bahwasanya para koruptor dihukum ringan di sana. Bahkan, setelah masuk sel, mereka bisa jalan-jalan di luar penjara. Ada yang di luar negeri, ada juga yang sekadar jalan kaki untuk makan menu favorit dekat rumah.
Alhasil, korupsi merajalela. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan terpaksa ditutup. Terjadilah pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Kehidupan rakyat di negara tersebut pun kian terperosok dalam area kesakitan hidup.
Hal itu diperparah dengan pajak yang kian menggila agar uang negara tetap ada. Sementara kemalasan pemerintah dalam bekerja telah menimbulkan pula tindakan penghamburan uang negara untuk kepentingan pribadi. Misalnya presidennya yang bernama Rokos Silinting, sering sekali mengunjungi negara-negara adidaya Alasannya karena hal itu merupakan resiko banyak memiliki negara sahabat. Padahal, sejatinya demi mendapatkan dukungan menuju kursi presiden periode kedua yang diincarnya.
Selain itu, demi ambisinya tersebut, ia juga menghamburkan uang negara di bidang-bidang lain seperti pemberian makan bergizi gratis dan pendirian koperasi di banyak tempat.
Dan, rakyat lah yang membiayai semuanya. Secara terus-menerus, pajak menjadi satu-satunya cara pemerintah di sana mendapatkan uang. Pemerintah yang malas bekerja di negara itu tak tahu malu meluaskan pajak sehingga jenis pajaknya menjadi beraneka ragam dan berlapis. Sebagai contohnya pajak bumi dan bangunan disertai pajak sumur di pekarangan rumah.
Sungguh hal demikian itu menjadi fakta yang sangat memperihatinkan. Rakyat benar-benar dijajah oleh pemerintah mereka sendiri.









0 comments:
Post a Comment