Alhamdulillah Hari ini Mataf Dibuka Kembali

Sumber: Arab News

Mataf atau kawasan terbuka di tengah Masjidil Haram yang terdapat Kakbah dan merupakan tempat untuk melakukan tawaf telah dibuka kembali.

Ini tentu kabar yang sangat menggembirakan bagi setiap muslim. Meski demikian, mataf dibuka kembali untuk jamaah non-Umrah pada hari Sabtu (7/3/2020), seperti dilaporkan Saudi Press Agency yang dikutip Arab News.

Baca Juga: Menurut Museum Holocaust AS, Penganiayaan China terhadap Uighur di Xinjiang Merupakan "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan" 

Dalam laporan itu, Prof. Dr. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais atau lebih dikenal dengan Abdurrahman As-Sudais, Imam dan Khatib Masjidil Haram yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, menekankan perlunya mematuhi prosedur pencegahan dan kerja sama dengan semua pekerja di Masjidil Haram untuk melayani pengunjungnya.

Keputusan itu sendiri mengikuti operasi sterilisasi di Masjidil Haram yang bertujuan mencegah penyebaran COVID-19 di Arab Saudi.

Read More

Menurut Museum Holocaust AS, Penganiayaan China terhadap Uighur di Xinjiang Merupakan "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan"

Sumber RFA

KEMANUSIAAN. Apa pun yang terkait dengan kemanusiaan, terutama kejahatan terhadap manusia, adalah tindakan keji yang tak beradab. Sebutlah penjajahan sebagai contohnya. Maka, semua kejahatan terhadap kemanusiaan harus dihapuskan dari muka bumi.

Mengutip RFA, Jumat (6/3/2020), penganiayaan oleh Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) terhadap etnis Uyghur, termasuk penahanan massal di kamp-kamp interniran, merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan,” menurut Museum Peringatan Holocaust A.S. Dan kejahatan ini membuka jalan bagi apa yang dikatakan seorang pakar bisa menjadi tindakan hukum di pengadilan internasional.

Berbicara di Museum Peringatan Holocaust AS di Washington, 5 Maret 2020, bertema "Penganiayaan Sistematik terhadap Uighur China," Naomi Kikoler, Direktur Pusat Pencegahan Genosida Simon-Skjodt,  mengatakan situasi di barat laut Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang China (XUAR) menunjukkan bahwa "Ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa China bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan”

"Penting untuk mengingat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan lahir dari pengalaman pembasmian (penyiksaan dan genosida) dan pertama kali dituntut di Nuremberg," katanya, merujuk pada serangkaian pengadilan militer yang diadakan setelah Perang Dunia II pada 1945--1946 oleh pasukan Sekutu di bawah hukum internasional dan hukum perang.

Masih dari sumber yang sama, ia juga mengatakan bahwa setiap pemerintah telah berkomitmen untuk melindungi masyarakat mereka dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini, ada dasar yang masuk akal untuk percaya bahwa pemerintah China gagal dalam hal perlindungan itu, dan mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan dan pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik lainnya yang parah.

Kikoler mengutip laporan "menakutkan" tentang indoktrinasi politik, penyiksaan, kerja paksa, dan bahkan kematian dalam tahanan oleh mantan tahanan jaringan kamp tahanan XUAR yang luas, di mana sebanyak 1,8 juta warga Uyghur dan minoritas Muslim lainnya dituduh menyembunyikan "paham agama yang keras" dan ide-ide "salah secara politis" diyakini telah diadakan sejak April 2017.

Mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan ini, semula Beijing menyangkal keberadaan kamp interniran di XUAR. Kemudian mereka (pihak Beijing/RRC) tahun lalu mengubah taktik, yakni dengan menggambarkan kamp tersebut sebagai "sekolah berasrama" yang menyediakan pelatihan kejuruan untuk Uyghur, mencegah radikalisasi, dan membantu melindungi negara dari terorisme.

Meski pihak RRC mencoba taktik baru tersebut, pelaporan oleh Layanan Uyghur RFA dan outlet media lainnya menunjukkan bahwa mereka yang berada di kamp ditahan dan menjadi sasaran indoktrinasi politik yang secara rutin menghadapi perlakuan kasar di tangan pengawas mereka, dan menjalani diet yang buruk, serta kondisi yang tidak higienis di tempat yang sering sesak.

"Pelaku biasanya menemukan alasan untuk kejahatan mereka," kata Kikoler di acara Kamis tersebut. Ia menambahkan, "Dalam hal ini, pemerintah China mengklaim memerangi terorisme atau memberantas kemiskinan, tetapi ini adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai dengan penganiayaan sistematis terhadap populasi Uyghur."

Menurut Kikoler kejahatan semacam itu bukanlah hal baru. Orang-orang Yahudi juga dianiaya oleh Nazi Jerman berdasarkan identitas mereka. Ada sekitar enam juta orang Yahudi dibunuh secara sistematis dalam genosida oleh Nazi waktu itu.

Dengan berani dirinya menyatakan, “Kita perlu mendesak agar kejahatan terhadap Uyghur berakhir, dan mengakui keberanian mereka—Uyghur dan yang lainnya—yang berjuang untuk mewujudkannya.”

Dalam media itu disebutkan pula Kikoler bergabung dengan Perwakilan AS, Jim McGovern, dari Massachusetts yang bersama dengan Senator AS, Marco Rubio, dari Florida bersama-sama mengetuai Komisi Kongres-Eksekutif untuk China (CECC)  dalam laporan tahunannya yang dirilis awal tahun ini juga menyarankan bahwa kebijakan Beijing dalam XUAR dapat memenuhi definisi "kejahatan terhadap kemanusiaan."

McGovern mengumumkan pada acara Kamis tersebut bahwa ia dan Rubio berencana untuk memperkenalkan undang-undang yang disebut Uyghur Forced Labor Prevention Act. Undang-undang ini akan melarang impor dari XUAR ke AS, yaknj berdasarkan laporan bahwa China secara bertahap memindahkan tahanan keluar dari kamp-kamp interniran ke pabrik-pabrik tempat mereka bekerja dengan sedikit atau tanpa upah.

Juga berbicara di acara Kamis itu adalah Sam Brownback, Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, meminta Beijing untuk "segera melepaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang dan untuk mengakhiri kebijakan kejam yang selama lebih daripada dua tahun telah meneror warganya sendiri di Xinjiang."

Sementara itu, pada hari Jumat, (6/3/2020) Dolkun Isa, Presiden Kelompok Pengasingan World Uyghur Congress (WUC) yang berbasis di Munich, menganggap penunjukan Museum Peringatan Holocaust sebagai "makna bersejarah".

"Ini adalah fakta bahwa China telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembersihan etnis dan genosida budaya, di Turkestan Timur terhadap orang-orang Uyghur," katanya, menggunakan nama pilihan Uyghur untuk tanah air mereka.

Dirinya juga mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi rakyat Uyghur.

Read More

Waspada, Ada Upaya Memecahkan Belah Umat Islam di Indonesia! Muhammadiyah dan NU itu Bersaudara!

Gambar hoax dengan mencatut nama Ketum Muhammadiyah-Laman Resmi Muhammadiyah

Siapa yang tidak suka umat Islam bersatu? Sudah jelas adalah orang-orang yang tidak menyukai Islam. Mereka akan terus berupaya membuat muslim di Indonesia dan dunia terpecah belah.

Kali ini, ada gambar hoax yang mencatut nama Ketua Muhammadiyah, Haedar Nashir. Dalam gambar tersebut tertulis kata-kata yang intinya memicu perpecahan antara warga Muhammadiyah dan NU.

Seperti terlansir Laman Resmi Muhammadiyah, Jumat (6/3/2020), berkaitan dengan beredarnya gambar yang mencatut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak tahu menahu dan tidak memproduksi gambar tersebut, dan dapat dipastikan bahwa gambar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan (hoax).⁣

Baca Juga: Sejarah Pelayaran Pelaut Muslim Makassar Memberikan Pesan Kuat tentang Kepemilikan Anak....

Masih dalam laman itu, dikatakan bahwa selama ini hadirnya lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial Muhammadiyah untuk semua kelompok dan golongan, tidak terbatas pada suku, agama, dan kelompok tertentu.⁣

"Amal usaha Muhammadiyah untuk semua," tegas Haedar pada Jum'at (6/3).

Jelas pelaku yang membuat dan menyebarkan gambar hoax tersebut menginginkan ketidakharmonisan antar-umat Islam di Indonesia.

Read More

Sejarah Pelayaran Pelaut Muslim Makassar Memberikan Pesan Kuat tentang Kepemilikan Anak Muda Muslim Australia

Sejarah mencatat bahwa berabad-abad lalu pelaut muslim Makassar dari Indonesia secara teratur melakukan perjalanan ribuan kilometer melintasi laut lepas untuk berdagang dengan orang-orang Aborigin di ujung utara Australia.

Hal itu mereka lakukan jauh sebelum Kapten James Cook mengklaim Australia untuk Inggris pada tahun 1770 silam. Ini memberikan pesan kuat tentang kepemilikan anak muda muslim Australia.

Seperti terlansir Reuters, Jumat (6/3/2020) Sheikh Wesam Charkawi dari Institut Abu Hanifa mengatakan bahwa kisah sejarah ini membantu kaum muda muslim Australia "memahami bahwa leluhur Anda (muslim Australia) yang beragama (Islam) memiliki hubungan dengan masyarakat bangsa pertama di Australia dari jauh sebelum 1770."

Untuk lebih menguatkan pesan tersebut, sebuah pelayaran dengan perahu replika yang dibangun secara khusus telah berhasil menghidupkan kembali hubungan antara Makassar dari Pulau Sulawesi dan Klan Yolngu di timur laut Arnhem Land, Australia.

Dari sumber yang sama, proyek pelayaran ini merupakan gagasan dari Institut Abu Hanifa, sebuah organisasi yang mempromosikan pendidikan, identitas dan inklusif bagi muslim di Sydney.

“Kami mengadakan lokakarya dengan orang-orang muda dan kami bertanya kepada mereka apa artinya menjadi orang Australia dan banyak orang benar-benar tidak dapat mengidentifikasi dengan konsep itu,” kata Sheikh Wesam Charkawi kepada Reuters.

Ia melanjutkan, “Mereka merasa bahwa wacana yang mereka dengar setiap hari--'Kembalilah ke tempat asalmu', 'Kamu tidak seharusnya berada di sini', 'Cintai atau tinggalkan'--bahwa itu mengasingkan mereka."

Di negeri Kanguru, Muslim membentuk kurang dari 3% populasi yang ada dan banyak yang melaporkan mengalami prasangka atau permusuhan terkait agama mereka.

Proyek tersebut diawali dengan pembuatan kapal sepanjang 15 meter (50 kaki) oleh para pengrajin Makassar di Sulawesi Indonesia. Pembuatannya di pantai dengan menggunakan metode tradisional dan kayu lokal.

“Pada hari itu, kami tidak menyadari bagaimana kami akan dapat melayarkannya (ke laut), lalu tiba-tiba, ratusan orang muncul dan mereka mulai mendorong benda (kapal) ini, menggali pasir dengan tangan mereka sendiri--bukan dengan sekop, tetapi tangan mereka sendiri--untuk mencoba dan mendorong kapal ini ke laut," kata Charkawi. "Akhirnya, mereka mewujudkannya."

Tanpa mesin yang bisa diandalkan, kapal dan 12 awak Makassarnya berlayar selama 25 hari untuk menempuh perjalanan sejauh 2.000 km (1.200 mil) menuju Darwin.

Dari sana, kapal itu berlayar ke Gove Peninsula, di timur laut Arnhem Land, dan bertemu dengan ratusan orang Yolngu dan orang-orang pribumi lainnya dari sekitar daerah tersebut yang membawakan lagu dan upacara penyambutan.

Kelanjutan dari sejarah ini, para pemimpin muslim dan Aborigin ingin berbagi sejarah lebih luas, termasuk memasukkan kisah hubungan Yolngu dan Makassar ke dalam kurikulum sekolah di sana.

"Ini adalah hal yang unik dan sangat penting," kata Timmy ‘Djawa’ Burarrwanga, seorang pemimpin Aborigin yang berbagi kisah Makassar dengan para pemuda muslim yang berkunjung dan membantu memicu proyek tersebut kepada Reuters.

“Mereka adalah keluarga, mereka adalah orang-orang yang memberi kami sesuatu. Hadiah istimewa, ” lanjutnya pada upacara penyambutan.

Read More

Pemprov DKI Jakarta Gelar Operasi Pasar Masker? Seperti Apa Operasionalnya?

Sumber Halaman Resmi Facebook Pemrov DKI Jakarta

Sebuah kabar menggembirakan bagi warga DKI Jakarta. Di tengah kelangkaan masker wajah saat wabah COVID-19 terus menyebar, Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya gelar operasi pasar masker di Pasar Pramuka, Jakarta Timur.

Hal itu terlansir di Halaman Resmi Facebook Pemrov DKI Jakarta, Kamis (5/3/2020). Dalam halaman itu juga dijelaskan operasi pasar ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, agar Pasar Jaya berperan aktif mendistribusikan masker dengan harga wajar.

Sungguh kegiatan tersebut sangat mulia. Jumlah masker yang akan dijual pun terhitung banyak. Dari informasi di halaman pemrov, ada satu juta masker yang disiapkan oleh Pasar Jaya untuk dijual bekerjasama dengan Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka. Warga juga bisa mendapatkan maskernya di seluruh toko gerai retail yang tersebar di pasar, kantor walikota, kecamatan, kelurahan, dan lainnya.

Nah, untuk menghindari spekulan yang ingin mencari keuntungan, Pemrov DKI Jakarta akan memberlakukan batas pembelian, yakni dibatasi 1 box saja per orang, dengan memperlihatkan KTP saat membeli.

Dengan demikian, diharapkan data penjualan dapat langsung diketahui dan bisa dikontrol transaksinya. Pihak pemrov berharap pula langkah ini bisa menjadi solusi untuk meredam lonjakan harga masker.

Masya Allah, ini luar biasa. Akankah langkah tersebut juga dilakukan di daerah-daerah lainnya?

Read More

Korea Utara Meradang Akibat Drama dan Film Korea Selatan, Bagaimana Ceritanya?

Sumber Tribun Jogja

Satu bangsa yang terbelah. Begitulah agaknya penamaan yang cocok untuk dua negara yang berasal dari satu bangsa itu, Korea. Bahkan, dari satu keluarga, sebutlah keluarga Kim, dipisahkan oleh batas negara yang hingga kini masih terlibat perang dingin. Perang yang dilandasi dua paham yang berbeda, kapitalis dan komunis. Dan, diperparah oleh perang proksi dua kekuatan besar dunia.

Ketegangan kedua negara itu sangat mudah terselut isu-isu yang bisa dikatakan tidaklah besar. Ambillah contohnya soal drama dan film.

Seperti terlansir BBC (5/3/2020), Media Korea Utara (Korut) mengecam sejumlah drama dan film Korea Selatan (Korsel). Pihak Korut menganggap hasil olah seni hiburan itu memperlihatkan Korut dalam nuansa buruk dan terlibat dalam "provokasi keji".

Misalnya saja laman media Uriminzokkiri yang meski tidak menyebutkan secara spesifik judul drama dan film Korsel yang dimaksud, namun tampaknya laman tersebut merujuk pada serial drama televisi berjudul Crash Landing on You dan film laga Ashfall.

"Baru-baru ini pihak berwenang Korea Selatan dan para produser film telah merilis drama dan film anti-republik yang memperdaya, dibuat-buat, absurd, dan kotor, mengerahkan segala upaya mereka membuat propaganda strategis," sebut ulasan pada laman media Uriminzokkiri yang dikutip BBC.

Padahal, Crash Landing on You merupakan tayangan drama bergenre komedi romantis lintas perbatasan dua negara. Serial drama ini sangat populer di negeri asalnya (Korsel)  dan beberapa negara lainnya.

Secara ringkas, drama komedi romantis ini mengisahkan seorang perempuan kaya Korsel yang jatuh di wilayah Korut saat sedang terbang layang. Paralayang yang ia gunakan terbawa angin besar (tornado) hingga dirinya tersangkut di sebuah pohon dalam wilayah Korut. Ia ditemukan seorang kapten pasukan perbatasan Korut yang baik hati.

Kapten itu begitu gigih berupaya mengeluarkannya dari Korut agar selamat sampai di Korsel. Perlahan cinta keduanya pun tumbuh bak cendawan di musim hujan dengan latar belakang perselisihan Korut-Korsel.

Selain populer, serial ini mendapat pujian sebagian khalayak Korsel karena diproduksi dengan riset yang baik dan menggambarkan nuansa Korea Utara. Tak tanggung-tanggung, mereka memperkerjakan seorang pembelot Korut sebagai staf penulis dan konsultan dramanya.

Namun, sayang, penonton asal Korut mungkin punya pandangan berbeda. Dalam drama itu Korut memang digambarkan sebagai negara miskin yang penduduknya kerap mengalami ketiadaan pasokan listrik, sementara kaum elitenya menikmati hidup mewah. Oleh beberapa kalangan yang pernah tinggal di Korut, keadaannya memang demikian.

Nah, editorial Uriminzokkiri mengecam mereka (pihak Korsel) yang "membuat perpecahan tragis Korea sebagai sumber hiburan" dan menyebutnya sebagai "sampah manusia tanpa nurani".

Lebih jauh, tulisan itu mengancam, "Pemerintah Korea Selatan dan rumah-rumah produksi akan menanggung akibat dari membuat dan mendistribusikan film-film dan tayangan sepert itu, yang penuh manipulasi dan fiksi yang menghina kenyataan situasi cerah di Utara."

Sebenarnya ini bukan yang pertama kalinya Pemerintah dan Media Korut tersinggung oleh karya fiksi dari negara lain. Sebutlah pada 2014 lalu, Pyongyang berang dengan rumah produksi Sony Pictures yang merilis The Interview—film komedi tentang Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

Beberapa waktu kemudian, Sony Pictures lantas mengalami peretasan komputer. Aksi tersebut disebut-sebut ulah Korea Utara.

Read More

Ini Alasan Mulia Turki Luncurkan Operasi Perisai Musim Semi di Idlib, Suriah

Presiden Turki dan pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AK), Recep Tayyip Erdogan menghadiri pertemuan dewan penasihat provinsi Partai AK, di Universitas Haci Bayram, di Ankara, Turki pada 02 Maret 2020. (Mustafa Kamacı - Anadolu Agency) 

Mungkin banyak orang bertanya-tanya mengapa Turki ikut campur urusan negara lain. Apakah Turki sudah menyerupai Amerika Serikat yang gemar melakukan hal seperti itu?

Dalam sebuah pidato di Universitas Haci Bayram, di Ankara, Turki pada 02 Maret 2020, seperti terlansir Anadolu Agency, (4/3/2020), Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menjelaskan alasan negaranya melakukan Operasi Perisai Muslim Semi di Idlib, Suriah.

Erdogan menegaskan kehadiran Turki di Idlib bukanlah untuk melakukan pendudukan dan pencaplokan wilayah Suriah.

“Mereka yang menentang keberadaan Turki di Suriah harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, terutama, mengapa mereka yang diam ketika provinsi selatan negara kami diserang oleh kelompok-kelompok teror, (mereka) tiba-tiba menjadi pencinta rezim Suriah segera setelah Turki mulai membangun zona aman di sepanjang garis perbatasannya?" ujar Erdogan.

Terkait serangan rezim Assad di Idlib, Erdogan juga mengatakan kini Turki menampung 3,5 juta warga Suriah, dan ada hampir 4 juta warga Idlib yang ingin mengungsi ke Turki

“Kami bersaudara. Kami memiliki pemahaman tentang muhajirin-Ansar. Haruskah kita katakan ‘biarkan mereka tertembak, biarkan bom menimpa mereka’? Haruskah kita berbaik-baik saja melihat kondisi ini? Kita tidak bisa membiarkan mereka mati. Kita tidak bisa menjadi Assad lain pada saat ini. Tapi Assad tidak memiliki rasa belas kasihan,” terang Erdogan.

Seperti diketahui rezim Assad terus bergerak membantai rakyatnya sendiri, perempuan dan anak-anak, dengan pesawat, helikopter, tank, dan bom.

Erdogan sekali lagi menegaskan Turki tidak akan meninggalkan warga Suriah dari serangan teror di perbatasan dan serangan rezim yang telah kehilangan legitimasinya.

“Namun, setiap nyawa yang hilang di wilayah ini telah membakar hati kami. Itu karena orang-orang ini adalah saudara dan saudari kita baik secara historis, geografis maupun agama. Jika perlu, kita rela mati di jalan ini,” kata Erdogan.

Itulah sebabnya, kata Erdogan, sebagai bangsa yang memiliki rasa belas kasihan, Turki melakukan upaya-upaya penyelamatan warga Suriah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Erdogan mempertanyakan mengapa mereka menentang upaya Turki untuk menyelamatkan nyawa warga Suriah. Padahal setiap orang harus berpikir soal ini karena kehadiran Turki di Suriah adalah kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Adana.

Masih dari sumber yang sama, Erdogan juga mempertanyakan apakah mereka tidak melihat bahwa Turki bertekad untuk mengakhiri tindakan distorsi ini. Mereka mengabaikan arus migrasi 1 juta warga baru dari Idlib ke Turki dan malah mendukung rezim tiran Assad, yang hanya kuat dalam menyerang rakyatnya sendiri.

Di samping itu, Erdogan pun menyinggung komunitas internasional yang diam terhadap tragedi kemanusiaan di Idlib guna memojokkan Turki. Apakah mereka siap menghadapi beban akibat ledakan para pengungsi akibat kekejaman Assad, tanya Presiden Turki itu.

Menurutnya, situasi di Idlib tidak akan berakhir sampai pasukan rezim menarik diri ke wilayah Perjanjian Sochi. Dan, jika masalah ini tidak selesai, maka arus migran baru tidak dapat dicegah.

Erdogan menerangkan saat rezim Assad menyerang wilayah Idlib, maka warga Suriah tidak pergi selain ke Turki karena Turki adalah zona aman.

Menurut Erdogan satu-satunya solusi bagi Kota Idlib adalah berhentinya agresi rezim dan mereka harus menarik diri kembali ke batas-batas yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya.

Read More