Penerapan New Normal Berpotensi Sebabkan Gelombang Baru Covid-19

Penerapan new normal tentu harus dengan protokol kesehatan yang super ketat. Pertanyaannya, akankah protokol demikian dapat diterapkan di setiap sudut wilayah?

Seperti terlansir RMOL, Kamis (4/6/2020), Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan, "Penerapan new normal tanpa mempersiapkan protokol kesehatan baru akan sangat berahaya dan berpotensi menyebabkan gelombang baru Covid-19," 

Ia sepakat dengan langkah yang diambil Gubernur Anies Baswedan yang secara resmi memperpanjang status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Menurut pandangan saya, PSBB harus dilanjutkan saja selama periode 2 minggu ke depan sampai dengan 18 Juni 2020," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (4/6) yang dikutip media itu.

Dirinya menegaskan bahwa perpanjangan PSBB harus dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat. Mujiyono meminta fokus penerapan PSBB kedepan adalah mengendalikan dampak dari arus balik warga dari berbagai daerah kembali ke Jakarta.

"Setelah masalah ini dapat diidentifikasi dan dikendalikan, barulah kita bisa berbicara untuk melakukan pelonggaran atau relaksasi pemberlakuan PSBB," jelasnya.

Masih dari sumber yang sama, politisi Partai Demokrat itu menambahkan, semenjak pemerintah mewacanakan new normal, aktivitas warga terlihat mulai meningkat.

Read More

Pak Presiden Segeralah Meminta Maaf kepada Seluruh Masyarakat Indonesia

Judul di atas merupakan kutipan dari sebagian perkataan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani.

Mengapa muncul kata-kata demikian?

Ini terkait dengan Putusan PTUN Jakarta yang memvonis bersalah Presiden Joko Widodo dan Menkominfo atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, seperti terlansir RMOL, Kamis (4/6/2020) hal itu harus diindahkan oleh Kepala Negara. Yakni, dengan cara meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua.

Secara lengkap dalam keterangannya yang diterima redaksi media itu, Kamis (4/6), ia mengatakan, "Saya menyarankan pemerintah segera menjalankan perintah putusan PTUN. Pak Presiden segeralah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena ini bukan hanya merugikan orang Papua tapi juga kita semua,"

Dirinya menambahkan pemblokiran internet di tanah Papua dinilai sangat merugikan masyarakat, bukan hanya bagi masyarakat Papua tetapi semua pihak. Selain menghambat aktivitas keseharian masyarakat Papua, pemblokiran itu juga menutup akses keluar-masuk informasi di Papua. "Sehingga kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana.

Masih dari sumber yang sama, dirinya juga mengaitkan hal tersebut dengan kerja jurnalistik di sana, yaitu bahwa para jurnalis tidak bisa mengirim berita yang akurat saat kericuhan itu terjadi. Dan, ia berpendapat ini melanggar kebebasan pers yang sebagaimana tertuang dalam UI 40/1999 tentang Pers.

Read More

China Mulai Ditinggalkan, UK dalam Pembicaraan 5G dengan Pemasok dari Jepang dan Korea Selatan

Lapangan Tiananmen, Beijing - Pixabay

Dunia sudah menyadari ancaman Cina dalam hegemoni internasional. Meski sebagian negara kecil dan berkembang masih tergantung pada Cina, banyak negara yang menghindari ancaman negeri tirai bambu itu masuk ke negara mereka.

Seperti terlansir Reuters, misalnya, para pejabat Inggris telah membahas persediaan peralatan jaringan 5G dengan perusahaan-perusahaan di Korea Selatan dan Jepang sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan alternatif bagi China Huawei Technologies Co Ltd.

Hal itu disampaikan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut mengatakan kepada Reuters.

Sumber itu mengatakan pembicaraan dengan NEC Corp Jepang dan Korea Selatan Samsung Electronics Co Ltd, yang pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg, adalah bagian dari rencana pemerintah yang diumumkan tahun lalu untuk mendiversifikasi berbagai pemasok 5G Inggris.

Inggris secara tegas menyatakan bahwa Huawei sebagai "vendor berisiko tinggi" pada Januari, membatasi keterlibatan 5G-nya di 35% dan mengecualikannya dari inti data-berat jaringan.

Bahkan, Perdana Menteri Boris Johnson mendapatkan informasi valid dari Amerika Serikat dan anggota parlemen di partainya sendiri, yang mengatakan peralatan Huawei dapat digunakan oleh Beijing untuk memata-matai.

Masih dari sumber yang sama, hubungan antara Inggris dan Cina juga semakin tegang sejak keputusan Inggris tentang Huawei atas penanganan Beijing terhadap situasi di Hong Kong dan pandemi COVID-19.

London sekarang melihat kemungkinan menghapus Huawei dari jaringan 5G sepenuhnya pada tahun 2023, kata para pejabat, dan mendorong maju dengan rencana untuk mengembangkan berbagai pemasok alternatif.

Read More

Google Hapus Aplikasi "Remove China Apps", Apa Alasannya?

Belakangan ini banyak pihak yang merasa dirugikan oleh Republik Rakyat Cina (RRC) berusaha memboikot produk dari negeri tirai bambu itu.

Salah satunya di India. Seperti terlansir Reuters, Rabu (3/6/2020) banyak orang India dan juru bicara partai yang berkuasa Perdana Menteri Narendra Modi telah menggunakan tagar #BoycottChineseProducts di media sosial, menyerukan penghapusan aplikasi populer Cina.

Upaya mereka tidak main-main. Mereka membuat sebuah aplikasi bernama "Remove China Apps". Aplikasi Hapus China Apps ini mampu memindai ponsel pengguna untuk aplikasi seperti ByteDance TikTok, dan UC Browser Alibaba. Setelah dihapus, sebuah pesan muncul dengan mengatakan "Kamu luar biasa, tidak ada aplikasi China yang ditemukan."

Dikatakan bahwa OneTouch AppLabs lah yang mengembangkan aplikasi itu.

Dan, dilaporkan media yang sama, Google Alphabet Inc telah menghapus aplikasi seluler India tersebut dari toko aplikasi. Lalu apa alasannya?

Aplikasi itu dinilai melanggar kebijakan perusahaan tertentu, kata seorang juru bicara, Rabu.

Aplikasi, "Hapus Aplikasi China", telah menjadi aplikasi gratis ber-tren teratas di toko aplikasi seluler Google di India dengan lebih dari lima juta unduhan sejak akhir Mei. Popularitasnya meningkat di tengah seruan untuk memboikot aplikasi ponsel Cina di India selama sengketa perbatasan Himalaya antara kedua negara.

Sementara itu pihak OneTouch AppLabs tidak menanggapi permintaan komentar. Di situs webnya dikonfirmasi aplikasi telah dihapus dan berterima kasih kepada pengguna atas dukungan mereka.

Read More

Ini Kata Hamas: Perobohan Rumah Warga di Yerusalem 'Pembersihan Etnis'. Lalu Apa Kata Dunia?

Bangsa Israel itu kejam terhadap umat Islam. Itu fakta. Sejarah sudah mencatat kebiasaan mereka sejak masa lalu. Termasuk muslim yang ada di Palestina hingga saat ini.

Mengutip Anadolu Agency, Selasa (2/6/2020), Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengecam kebijakan Israel mengenai penghancuran rumah di Yerusalem Timur dan menggambarkannya sebagai "pembersihan etnis".

"Meningkatnya jalur penghancuran rumah di Jabel Mukaber di selatan Yerusalem Timur bertujuan untuk mengusir orang-orang kami dengan alasan yang salah," kata juru bicara Hamas Abdel Latif al-Qanua dalam sebuah pernyataan pada Selasa.

"Kebijakan ini (pembongkaran rumah) adalah kejahatan yang tidak bisa diabaikan," kata dia lagi.

Masih dari sumber yang sama, lebih daripada 1.900 rumah Palestina sepenuhnya dihancurkan di Yerusalem oleh pasukan Israel sejak 1967, menurut laporan otoritas Palestina.

Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat situs suci Masjid Al-Aqsa berada, selama Perang Arab-Israel 1967.

Israel juga menganeksasi seluruh kota pada tahun 1980 dalam suatu langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Dan, pada Senin (1/6/2020), otoritas Israel memerintahkan keluarga Palestina di Jabel Mukaber untuk menghancurkan rumah mereka, dengan alasan tak punya izin lengkap.

Dalam laporan itu dikatakan, warga Palestina di Yerusalem Timur terpaksa membangun rumah mereka tanpa izin karena Israel menolak untuk memberikan izin membangun kepada mereka.

Lalu Apa Kata Dunia?

Read More

Presiden Turki Kecam Industri Rokok! Setujukah Anda?

"Jika kau tak merokok sehari, berapa duit yang bisa kautabung? Dan setelah dirimu merokok, berapa kerusakan yang telah kaubuat dalam dirimu?"

Agaknya demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang melekat dalam pikiran sebagian orang seputar rokok. Ada kenikmatan dan juga kerugian yang ditimbulkan rokok dalam konsep kausalitas kehidupan, baik pribadi, maupun sosial.

Begitu pula yang terjadi di Turki. Seperti terlansir Anadolu Agency, Selasa (02/6/2020) dalam peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei, Presiden Turki mengkritik industri rokok yang telah menjerat jutaan anak muda dalam kecanduan.

"Industri tembakau telah mengisi kantong mereka sendiri selama beberapa dekade, merampas kebebasan jutaan anak muda, memenjarakan mereka dengan kecanduan," kata Presiden Recep Tayyip Erdogan kepada pemuda Turki melalui konferensi video pada sebuah acara anti-merokok di Istanbul yang dikutip media itu.

Erdogan mengatakan penutupan sementara tempat merokok dan tempat hiburan untuk mengekang penyebaran Covid-19, akan ditutup "untuk waktu yang lebih lama."

"Bagi kami, kesehatan manusia lebih penting dari semua masalah lainnya. Di masa mendatang, kami akan melanjutkan kepekaan dan tekad kami dalam masalah ini," tambah Presiden Turki itu.

Dikabarkan bahwa Turki pada Februari melarang impor e-rokok dan produk-produk terkait sebagai bagian dari perjuangannya melawan rokok.

Lantas, bagaimana tanggapan Anda? Yang jelas, antara setuju dan tidak, terpulang kepada pribadi masing-masing.

Read More

Berikut 3 Syarat Pemakzulan Presiden yang Disebutkan Din Syamsuddin

Din Syamsuddin - PWMU

Agaknya hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal sosok Din Syamsuddin. Mantan Ketua PP Muhammadiyah dan Dosen Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta ini menyebutkan tiga syarat penampilan presiden berdasarkan pandangan pemikir Islam, Al-Mawardi.

Seperti terlansir Tempo, Selasa (2/6/2020), tiga syarat itu adalah seperti berikut.

Pertama, kata dia, tidak adanya keadilan. Din mengatakan adil merupakan syarat utama seorang pemimpin.

"Ketika pemimpin tidak berlaku adil, hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya, atau ada kesenjangan ekonomi," katanya dalam diskusi daring 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19', Senin, 1 Juni 2020.

Syarat kedua, kata Din, jika pemimpin tidak memiliki ilmu pengetahuan atau tidak mempunyai visi kepemimpinan yang kuat dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Dalam konteks Indonesia, hal ini sama dengan saat pemimpin itu tidak memahami esensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Kalau ada pemberangusan diskusi, mimbar akademik, itu secara esensial bertentangan dengan nilai mencerdaskan kehidupan berbangsa'," ujar Din.

Adapun syarat yang terakhir seorang pemimpin bisa dimakzulkan adalah ketika dia kehilangan kewibawaannya dan kemampuan memimpin terutama dalam masa kritis.

Masih dari sumber yang sama, disebutkan pula bahwa selain itu, kata Din, Imam Al-Ghazali pernah menyatakan setuju dan memungkinkan adanya pemakzulan jika ada ketidakadilan atau kezaliman. Dan, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu pun menambahkan, "Terutama orientasi represif atau dictatorship."

Read More