Mengapa Klaim Kajian Tiga Tahun Soal Pemindahan Ibukota Banyak Dipertanyakan Publik?

Hal tersebut di atas salah satunya karena tak dibeberkan metode kajian yang dimaksud.

Seperti terlansir RMOL, Rabu (28/8/2019), menurut pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, jika tidak ada data risetnya, kemudian tidak ada argumen akademik yang kokoh, secara politik tidak mungkin kebijakan itu dikeluarkan kecuali ada kepentingan politik.

Dengan kata lain, tertutupnya sikap pemerintah ini mengindikasikan bahwa
kepentingan politik merupakan landasan megaproyek Presiden Joko Widodo (baca: pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur).

Kemudian, masih terkait kajian itu, estimasi biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 466 triliun dan hanya 19 persen dari APBN sedangkan sisanya melibatkan swasta.

Mengenai hal ini, Ubedilah mengatakan, "Kalau dari swasta katanya, pertanyaannya swasta mana yang mau bangun tanpa anggunan financial yang sangat jelas?"

Ia pun menambahkan, "Saya membayangkan hampir 1 juta orang pindah. Kementerian dan keluarganya membutuhkan ratusan ribu rumah, tentu ada proyek perumahan baru. Pertanyaannya, siapa yang punya bisnis properti?"